Komisi III Minta Tindak Aktivitas Bongkar Muat Batu Bara Ilegal di Sangasanga

Rabu, 9 Agustus 2023 339
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III terkait masalah penggunaan lokasi bongkar muat batu bara di kelurahan sanga-sanga
SAMARINDA. Komisi III DPRD Kaltim mendorong penindakan terhadap aktivitas bongkar muat Batu Bara Ilegal di RT 07 Kelurahan Sangasanga Muara, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut mereka bahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kaltim pada Selasa (8/08/23). “Iya, kegiatan ini adalah membahas terkait permasalahan penumpukan batubara yang terdapat di lahan masyarakat Sangasanga Muara. Dan batu bara itu sumbernya dari sisa pembersihan ponton yang ada di kapal. Lalu kemudian ini diangkut ke Sangasanga Muara,” ungkap Veridiana Huraq.

Dia mengungkapkan, permasalahannya adalah masyarakat setempat meresahkan terkait kegiatan tersebut tidak memiliki izin. Lanjut dia, sebenarnya jika menjelaskan dari sisi pertambangan, harusnya ketika mereka membersihkan sisa-sisa muatan batu bara, itu harus mengembalikannya ke ponton. “Namun justru hasil sisa bongkahan batu bara pembersihan tersebut. Masuk ke dalam kapal kecil lalu diangkut dan ditumpuk di lahan masyarakat,” jelasnya.

Sehingga dari sisi inilah masyarakat setempat menilai bahwa aktivitas tersebut ilegal.  Ketua Komisi III DPRD Kaltim ini juga mengungkapkan akan terus melakukan tindak lanjut terhadap persoalan ini.“Kami akan Fokus terhadap pengaduan masyarakat setempat .Terkait penertiban aktivitas kami mendorong kepada pihak KSOP dan Kepolisian untuk melakukan penindakan. Karena sudah  jelas kegiatan tersebut tidak ada definisinya dalam aktivitas  pertambangan”, tutupnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)
Indeks