Komisi II Gelar RDP Bersama DPTPH, Bahas Program Kerja Strategis Sektor Pertanian Tahun 2024

Kamis, 1 Februari 2024 219
Rapat Dengar Pendapat Komisi II DRPD Kaltim dengan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim, Kamis (01/02).
Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim, di Ruang Rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Kamis (01/02/2024).

Rapat ini digelar dalam rangka membahas Program Kerja Strategis Sektor Pertanian Tahun 2024.

RDP ini dipimpin oleh Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kaltim Sapto Setyo Pramono dan dihadiri Sekretaris Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim Rini Susilawati, beserta staf dan jajarannya.

Sapto Setyo Pramono mengatakan, pihaknya merasa perlu melakukan sinkronisasidata terutama persoalanturunnya hasil produksi pertanian di Kaltim.

Menurut Sapto, jika terjadi penurunan produksi dikarenakan musim kemarau yang menyebabkan kurangnya pasokan air bagi lahan pertanian maka harus dicarikan solusi.Misalnya, sumur bor yang menjadi sarana air baku untuk lahan pertanian.

Kemudian lanjutnya, kebiasaan masyarakat yang tidak mengacu pada tata kelola sektor pertanian yang benar membuat produksi menjadi terbatas.Selain itu, dikarenakan sosialisasi ke masyarakat yang kurang membuat mereka terus menerus memakai budaya pengelolaan pertanian secara tradisional.

“Kemudian banyak hal lain, termasuk masalah pendataan, dan luasan cakupan. Maka tadi saya minta mengusulkan dari pihak pertanian untuk membuat single data identity.Nanti saya membuat kajian dan itu harus segera mungkin dilaksanakan,” ujar Politikus Golkar itu.

Ia juga meminta kepada dinas terkait untuk melakukan revitalisasi masalah irigasi lahanpertanian karena masalah lahan bukan hanya pertanian saja akan tetapi ada pula hubungannya dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU).“Kedepannya, akan ada rapat koordinasi melibatkan Badan Pusat Statistik, Dinas PU dan dinas terkait lainnya” tandasnya.(hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
RSUD Paser Tak Punya CT Scan, DPRD Kaltim Minta Alokasi Bankeu Segera
Berita Utama 3 Juli 2025
0
SAMARINDA. Minimnya fasilitas kesehatan di Kabupaten Paser kembali menjadi sorotan serius dari Hartono Basuki, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). la menegaskan bahwa kesenjangan pelayanan medis di wilayah tersebut harus segera ditangani agar masyarakat memperoleh akses yang adil dan setara dengan kabupaten lain di Kaltim. "Seperti di Paser, ada rumah sakit umum daerah yang belum punya alat yang lengkap sehingga pasiennya dirujuk ke Balikpapan, sementara jarak tempuhnya jauh,” kata Hartono. Hartono menyebut ketiadaan alat CT scan di rumah sakit daerah sebagai contoh konkret lemahnya infrastruktur layanan kesehatan di Paser. la menegaskan bahwa alat medis seperti itu bukanlah fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar dalam diagnosa modern.Menurutnya, merujuk pasien ke Balikpapan karena tidak tersedianya alat tersebut berisiko memperburuk kondisi pasien, mengingat jarak tempuh yang panjang dan kondisi darurat yang mungkin dihadapi. Sebaliknya, ia menilai Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami kemajuan pesat dalam layanan kesehatan, antara lain ditunjang oleh kehadiran Rumah Sakit Hermina dan lokasi yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Pelayanan kesehatan di PPU cukup bagus karena ada Rumah Sakit Hernia,” ujarnya. Hartono mewanti-wanti agar jurang ketimpangan layanan kesehatan antarwilayah ini tidak terus melebar. la mengingatkan bahwa daerah seperti Paser membutuhkan perhatian lebih karena keterbatasan fiskal dan infrastruktur dasar yang belum memadai. Sebagai solusi, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengalokasikan Bantuan Keuangan Provinsi(bankeu) secara lebih proporsional, terutama untuk mendukung sektor kesehatan di daerah, daerah yang belum berkembang. “Benkeu bukan sekadar bentuk transfer anggaran, tapi juga instrumen pemerataan pembangunan. Paser harus dibantu," ujarnya. Hartono menambahkan bahwa Komisi IV akan terus mendorong agar alokasi benkeu untuk sektor kesehatan diprioritaskan dalam pembahasan anggaran mendatang. la menyebut belanja kesehatan bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. "Kami akan kawal agar sektor kesehatan tidak hanya dibahas di atas kertas, tapi benar-benar diwujudkan di lapangan," tutup Hartono. (adv/hms7)
Indeks