Komisi II Akan Undang Sekda dan BPKAD Terkait Penambahan Modal Bank Kaltimtara sub

5 Oktober 2021

Komisi II DPRD Kaltim saat melakukan rapat bersama dengan BPD Kaltimtara belum lama ini
SAMARINDA. Komisi II DPRD Kaltim kembali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim-Kaltara (BPD Kaltimtara) belum laam ini. Rapat tersebut membahas rencana pengajuan penambahan modal senilai Rp 500 miliar. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mengaku, belum lama ini pihaknya menerima mitra kerja dari Bank Kaltimtara. Dirinya mengatakan, Bank Kaltimtara ada rencana untuk melakukan penambahan modal.

“Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada April lalu, itu disetujui bahwa Bank Kaltimtara akan ada panambahan modal sekitar 500 miliar, dan penambahan modal itu dibebankan kepada 17 pemegang saham,” ujarnya. Dalam rangka untuk menindkalanjuti itu, Bahar, sapaan akrabnya menuturkan, Komisi II dalam waktu dekat akan berdisuksi dan memanggil Sekda Prov. Kaltim dan Kepala BPKAD untuk berdiskusi ulang membicarakan tentang rencana-rencana penambahan modal itu. 

“Dari pertemuan dengan pihak Bank Kaltimtara, memang ada keharusan menambal modal pada posisi hingga empat triliun. Karena nanti, modal itu selanjutnya akan membantu pengembangan bank syariahnya sekitar Rp 700 miliar. Kalau misalkan itu tidak ada penambahan modal, maka bank ini akan turun kelasnya,” terang Politikus PAN ini.

Meski demikian, lanjut dia, apa yang didiskusikan, prosesnya masih panjang, karena masih akan ada pembahasan lanjutan. “Setelah itu pun, Komisi II akan melaporakan kepada pimpinan, dan nantinya kalau ada penambahan modal untuk diajukan di APBD selanjutnya pasti akan dibahas dalam rapat badan anggaran,” jelas Bahar.
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)