Ketua DPRD Kaltim : Sumpah Pemuda Jadi Momentum Majukan Kaltim

Senin, 28 Oktober 2024 40
Upacara Hari Sumpah Pemuda di Halaman Parkir Gelora Kadrie Oening Sempaja Samarinda
SAMARINDA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 96 tahun 2024. Mengangkat tema: “Maju Bersama Indonesia Raya”. Pemuda Kaltim diharapkan semakin maju dalam pembangunan daerah, bangsa dan negara.

Hari ini, Senin 28 Oktober 2024 diperihati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pemprov Kaltim memperingati hari tersebut di Halaman Parkir Gelora Kadrie Oening Sempaja Samarinda. Bersama ratusan pemuda Kaltim dari berbagai organisasi atau pendidikan. Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-96 Tahun 2024 tersebut. Mengangkat tema “Maju Bersama Indonesia Raya”.

Kegiatan ini diawali dengan pengibaran bendera Merah Putih, mengheningkan cipta dan pembacaan teks Pancasila diikuti seluruh peserta upacara dari satuan pleton TNI – Polri, ASN/Non ASN, mahasiswa, pelajar dan organisasi kepemudaan.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud, mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadikan momentum ini sebagai pemantik semangat dalam membangun Kaltim yang lebih maju. "Hari ini kita memperingati ikrar sumpah pemuda yang telah kita ucapkan 96 tahun lalu. Kita bersatu dalam satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Namun, pertanyaan besarnya adalah, apakah kita sudah benar-benar maju bersama sebagai bangsa Indonesia, khususnya di Kaltim?" ujar pria yang karib disapa Hamas ini.

Menurutnya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi Kaltim, seperti tingginya angka pengangguran, kualitas pendidikan yang belum merata, dan masalah stunting. "Ini semua menunjukkan bahwa kita masih memiliki pekerjaan rumah yang besar. Oleh karena itu, semangat sumpah pemuda harus terus kita kobarkan agar kita dapat mengatasi berbagai permasalahan ini," tegasnya.

Yang paling menjadi sorotan Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini adalah masalah pendidikan. Pada periode yang lalu, pihaknya banyak mendapatkan aduan pendidikan. Mulai dari sistem zonasi, PPDB, hingga masalah beasiswa.  Untuk mengetahui hal ini, maka tidak bisa berpatokan pada satu data. Lantaran, kata dia, masih banyak data statistik lain yang bisa menunjukkan jika terdapat permasalahan di setiap satuan pendidikan setiap tahunnya, khususnya untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menjadi wewenang Pemprov Kaltim.

Padahal sekolah merupakan wadah bagi para pemuda untuk dapat menimba ilmu yang menjadi bekal membangun masa depan. Di tengah segala keterbatasan yang ada, ia tetap menekankan pentingnya peran generasi muda dalam pembangunan Kaltim. "Pemuda adalah harapan bangsa. Mereka memiliki energi, kreativitas, dan inovasi yang sangat dibutuhkan untuk memajukan daerah kita. Saya mengajak para pemuda untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan positif dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kaltim," ajaknya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Banmus Susun Kegiatan Masa Sidang I Tahun 2026, Ketua DPRD Kaltim : Ini Adalah Kontrak Kerja Nyata Dengan Rakyat
Berita Utama 24 Desember 2025
0
SAMARINDA. Menyongsong tahun anggaran baru, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Timur bergerak cepat menyusun peta jalan kegiatan untuk Masa Sidang I (Januari-Februari) Tahun 2026. Rapat yang digelar di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Rabu (24/12), menjadi momentum penguatan fungsi legislatif. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan jajarannya bahwa setiap butir kesepakatan dalam rapat Banmus membawa tanggung jawab besar bagi masyarakat Kalimantan Timur. "Ini adalah kontrak kerja kita dengan rakyat. Kita harus memastikan biaya terkendali demi pembangunan. Mari jalankan agenda ini dengan semangat pengabdian," ucapnya di hadapan peserta rapat yang dipimpin oleh Muhammad Samsun. Hasanuddin menyebut Banmus sebagai jantung dari seluruh aktivitas DPRD. Tanpa perencanaan yang matang dan legal melalui Banmus, seluruh gerak langkah institusi bisa menjadi tidak sah. Oleh karena itu, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan KUA-PPAS menjadi prioritas utama. Langkah strategis ini diambil guna meminimalisir risiko keterlambatan pengesahan APBD di masa mendatang. "Semoga ini menjadi titik awal yang baik dan dibukakan pintu kemudahan dalam setiap upaya kita membangun Kalimantan Timur," pungkasnya.(hms11)