Ketua DPRD Kaltim : Sumpah Pemuda Jadi Momentum Majukan Kaltim

Senin, 28 Oktober 2024 48
Upacara Hari Sumpah Pemuda di Halaman Parkir Gelora Kadrie Oening Sempaja Samarinda
SAMARINDA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 96 tahun 2024. Mengangkat tema: “Maju Bersama Indonesia Raya”. Pemuda Kaltim diharapkan semakin maju dalam pembangunan daerah, bangsa dan negara.

Hari ini, Senin 28 Oktober 2024 diperihati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pemprov Kaltim memperingati hari tersebut di Halaman Parkir Gelora Kadrie Oening Sempaja Samarinda. Bersama ratusan pemuda Kaltim dari berbagai organisasi atau pendidikan. Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-96 Tahun 2024 tersebut. Mengangkat tema “Maju Bersama Indonesia Raya”.

Kegiatan ini diawali dengan pengibaran bendera Merah Putih, mengheningkan cipta dan pembacaan teks Pancasila diikuti seluruh peserta upacara dari satuan pleton TNI – Polri, ASN/Non ASN, mahasiswa, pelajar dan organisasi kepemudaan.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud, mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadikan momentum ini sebagai pemantik semangat dalam membangun Kaltim yang lebih maju. "Hari ini kita memperingati ikrar sumpah pemuda yang telah kita ucapkan 96 tahun lalu. Kita bersatu dalam satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Namun, pertanyaan besarnya adalah, apakah kita sudah benar-benar maju bersama sebagai bangsa Indonesia, khususnya di Kaltim?" ujar pria yang karib disapa Hamas ini.

Menurutnya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi Kaltim, seperti tingginya angka pengangguran, kualitas pendidikan yang belum merata, dan masalah stunting. "Ini semua menunjukkan bahwa kita masih memiliki pekerjaan rumah yang besar. Oleh karena itu, semangat sumpah pemuda harus terus kita kobarkan agar kita dapat mengatasi berbagai permasalahan ini," tegasnya.

Yang paling menjadi sorotan Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini adalah masalah pendidikan. Pada periode yang lalu, pihaknya banyak mendapatkan aduan pendidikan. Mulai dari sistem zonasi, PPDB, hingga masalah beasiswa.  Untuk mengetahui hal ini, maka tidak bisa berpatokan pada satu data. Lantaran, kata dia, masih banyak data statistik lain yang bisa menunjukkan jika terdapat permasalahan di setiap satuan pendidikan setiap tahunnya, khususnya untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menjadi wewenang Pemprov Kaltim.

Padahal sekolah merupakan wadah bagi para pemuda untuk dapat menimba ilmu yang menjadi bekal membangun masa depan. Di tengah segala keterbatasan yang ada, ia tetap menekankan pentingnya peran generasi muda dalam pembangunan Kaltim. "Pemuda adalah harapan bangsa. Mereka memiliki energi, kreativitas, dan inovasi yang sangat dibutuhkan untuk memajukan daerah kita. Saya mengajak para pemuda untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan positif dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kaltim," ajaknya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Banggar DPRD Kaltim Matangkan Rencana Kerja 2026, Tekankan Ketepatan Waktu dan Akuntabilitas
Berita Utama 10 Maret 2026
0
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat langkah strategis dalam mengawal pengelolaan anggaran daerah demi memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi secara optimal. Melalui Badan Anggaran (Banggar), lembaga legislatif ini secara intensif memantapkan fungsi pengawasan dan sinkronisasi perencanaan guna memastikan setiap kebijakan fiskal di tahun mendatang berjalan tepat sasaran dan akuntabel. Langkah penguatan ini ditegaskan dalam Rapat Internal Badan Anggaran yang digelar di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim pada Selasa (10/3/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis serta sejumlah anggota Banggar lainnya, Sabaruddin Panrecalle, Muhammad Darlis Pattalongi, Sapto Setyo Pramono, Agusriansyah Ridwan, Baba, Firnadi Ikhsan, Safuad, dan Sarkowi V. Zahry. Dalam arahannya, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menekankan pentingnya sinergi internal yang solid dalam tubuh Banggar. Ia berharap seluruh anggota Banggar dapat berkoordinasi secara penuh dalam mengawal alokasi anggaran daerah agar selaras dengan target pembangunan. "Kedepan, rapat-rapat bersama pihak eksekutif akan terus kita tingkatkan intensitasnya. Kami sangat mengharapkan adanya rekomendasi-rekomendasi kritis dan membangun dari seluruh anggota Banggar agar fungsi pengawasan kita berjalan maksimal," ujar Ekti Imanuel. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pimpinan DPRD siap untuk terus mengawal dan meluruskan setiap tahapan pembahasan agar tetap sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa peran Banggar sangat strategis sebagai navigator dalam mengawal seluruh siklus anggaran. Ia menyebut dokumen rencana kerja 2026 yang dibahas merupakan "kompas" utama untuk mengarahkan langkah-langkah krusial, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga evaluasi. "Kehadiran kita bukan sekadar rutinitas administratif. Banggar adalah badan strategis yang harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran dan benar-benar selaras dengan kepentingan masyarakat Kaltim," tegas Hasan. Hasanuddin juga memberikan catatan serius mengenai kepatuhan terhadap timeline anggaran yang mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Beberapa poin krusial yang ia soroti antara lain, terkait penyampaian rancangan KUA-PPAS yang diharapkan tuntas di tingkat TAPD pada akhir Juni agar tidak terjadi penumpukan agenda di bulan berikutnya. Kemudian persetujuan bersama APBD 2027 dipatok paling lambat 30 November 2026. Lebih lanjut Ia mengingatkan adanya sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan selama 6 bulan jika terjadi keterlambatan persetujuan, sesuai amanat pasal 312 UU 23/2014. Terkait momentum pada bulan Maret ini, Hasan meminta adanya sinkronisasi tajam pada Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Verifikasi ketat sangat diperlukan untuk memastikan usulan anggota dewan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). "Verifikasi Pokir harus dilakukan secara ketat demi memastikan kesesuaian dengan RKPD. Hal ini penting guna menjamin akuntabilitas serta memastikan tidak ada program yang muncul di luar perencanaan (unplanned programs)atau usulan yang tidak terakomodasi dalam sistem saat pembahasan berlangsung," pungkasnya. Rapat internal Banggar ini menjadi fondasi penting bagi DPRD Kaltim dalam menjalankan fungsi anggaran secara disiplin dan transparan. Dengan jadwal kerja yang telah disusun secara sistematis, diharapkan pembahasan APBD ke depan dapat berjalan tanpa hambatan administratif. DPRD Kaltim berharap sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjaga, sehingga program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Kalimantan Timur dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan daerah Benua Etam. (Hms11)