Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud Tegas Tolak Tawaran Berau Pindah ke Kaltara

23 November 2022

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menolak tawaran Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang untuk mengajak Berau pindah ke Kaltara. Berau ditegaskan Hasanuddin Mas’ud harus tetap berada di wilayah Provinsi Kaltim. Hasanuddin Mas’ud bahkan minta agar Pemprov Kaltim tegas menolak tawaran tersebut.

Sebab, dari 10 kabupaten dan kota, jika berkurang satu akan berdampak negatif. Kemungkinan juga postifi. Namun melepas satu kabupaten, menurut Hasanuddin Mas’ud, harus benar-benar dipertimbangkan Kaltim. “Berau harus tetap di Kaltim. Di luar daripada apapun itu, harus ada kesatuan dan persatuan 10 kabupaten dan kota tetap di Kaltim,” tegas Hasanuddin Mas’ud.

Ketika ditanya terkait hal negatif apa yang akan didapat Kaltim jika Berau pindah ke Kaltara, Hasanuddin Mas’ud tiddak memberikan tanggapan lebih lanjut. Namun Hasanuddin Mas’ud menegaskan, jangan sampai Berau lepas dari Kaltim. Sebelumnya, Gubernur Kaltim Isran Noor menanggapi santai tawaran berulang ke Pemkab Berau agar pindah ke Kaltara. Tawaran itu disampaikan Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang.

Isran Noor mengatakan keputusan tetap di Kaltim atau pindah ke Kaltara itu merupakan keputusan warga Berau. “Siapa yang menawarkan? Oh, terserah saja. Kita ini kan rakyatnya yang mengatur. Rakyatnya (Berau) mau atau enggak,” jawab Isran Noor saat dikonfirmasi. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Tim Renja Bahas Usulan dan Evaluasi
admin 25 Januari 2023
0
BALIKPAPAN. Dipimpin Ketua Tim Pembahas Rencana Kerja DPRD Kaltim Tahun 2024, Sarkowi V Zahry Rapat membahas kelanjutan rencana kerja untuk tahun mendatang tersebut terus dikebut guna mengoptimalkan waktu guna berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD Kaltim. Sejumlah usulan dan evaluasi juga menjadi topik pembahasan dalam rapat yang dilaksanakan, Rabu (25/1) di Hotel Gran Jatra Balikpapan ini. Dikatakan Sarkowi, pembahasan Renja kali ini tentu tak lepas dengan renja terdahulu sebagai bahan evaluasi dan perbaikan program. Hal ini menjadi penting, terutama mengingat masa kerja dewan yang tersisa Sembilan bulan pada tahun 2024 mendatang. Terkait aturan, Tim Renja juga berencana akan melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Berkaitan dengan ini, sharing dan komunikasi dengan Biro Hukum Pemprov Kaltim dan BPKAD juga diperlukan sebagai upaya komunikasi dan mendapat masukan.  “Dalam waktu dekat kita akan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Kami juga berencana akan melakukan pertemuan dengan BKPAD dan Biro Hukum berkaitan dengan sejumlah aturan untuk mendapat masukan dan saran,” kata Owi, sapaan akrab Sarkowi. Selain Sarkowi, keanggotaan dalam tim ini yakni, Wakil Ketua Rusman Ya’yub, sejumlah anggota tim diantaranya Salehudin, Yusuf Mustafa, Nidya Listiyono, Sapto Setyo Pramono, Ely Hartati Rasyid, Mathinus, H Baba, Romadhony Putra Pratama dan Akhmed Reza Fachlevi. Selain itu Baharuddin Muin, Bagus Susetyo, Yenni Eviliana, Baharuddin Demmu, Harun Al Rasyid, jawad Siradjudin, Nasiruddin,  Saefuddin Zuhri dan Sutomo Jabir. (adv/hms5)