Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud Meresmikan Asrama Santri Putri Pondok Pesantren Hidayatullah

Kamis, 11 Januari 2024 120
RESMIKAN : Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud meresmikan asrama Santri Putri Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan, Kamis (11/1/24).
BALIKPAPAN. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud secara langsung menghadiri undangan silaturahmi sekaligus meresmikan Asrama Santri Putri Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan, Kamis (11/1/24).

Acara yang dihadiri ratusan santriwati Hidayatullah tersebut berlangsung di area putri Kampus Induk Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak (Gutem), Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.

Turut hadir pada kegiatan itu antara lain Pemimpin Umum Hidayatullah KH Abdurrahman Muhammad, Ketua YPPH Balikpapan Ustadz KH Hamzah Akbar, Anggota DPRD Kota Balikpapan H Subari, Camat Balikpapan Timur Mustamin, , para pembimbing Hidayatullah, pengurus yayasan, dan para guru pengajar.

Secara simbolis, peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian di bawah tenda acara kemudian pengalungan surban dan penyerahan proposal Asrama Tahfizul Qur’an Bani Mas’ud serta pengguntingan pita di depan pintu masuk gedung asrama tersebut oleh Hasanuddin Mas’ud dan Ustadz KH Hamzah Akbar.

Pada kesempatan itu, Hasanuddin Mas’ud mengapresiasi atas dibangunnya gedung tersebut. Ia pun tak menyangka jika acara penyambutan dirinya digelar secara meriah.

“Saya kira tadi tidak semeriah ini,” ujarnya pada saat memberikan kata sambutan.

Ia pun mengaku selama ini sudah memiliki kedekatan moral dan personal dengan Pondok Pesantren Hidayatullah sejak lama.

“SMA kelas dua saya sudah masuk Pondok Hidayatullah. Saya merasa berterima kasih banyak” akunya.
Ia pun menjanjikan untuk turut serta memberikan sumbangsih terhadap pembangunan Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak, baik secara personal maupun dalam posisinya sebagai Ketua DPRD Kaltim.

“Harapannya ke depan pemerintah provinsi dan kota bisa membantu pembangunan di Pondok Pesantren Hidayatullah karena ini adalah pusat peradaban di Kalimantan Timur,” ujar politisi partai Golkar ini. 

Dalam sambutannya, Ustadz KH Hamzah Akbar menerangkan bahwa gedung senilai Rp 3,2 miliar yang diresmikan itu dibangun secara mandiri dan kolektif oleh para wali santri Hidayatullah Getem. Terdiri dari dua lantai yang diperuntukkan sebagai asrama.

“Harapan kita semuanya jadi berkah, semuanya jadi tanda mata, jadi catatan sejarah,” ucapnya mengapresiasi peresmian tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa pembangunn gedung dimulai sejak masa pandemi Covid-19 lalu dan berlangsung sekitar 3 tahun lamanya. “Nilainya tentu tidak sedikit untuk kerja-kerja kemandirian. Alhamdulillah bisa diresmikan hari ini,” ujarnya. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Sejumlah Anggota DPRD Kaltim Berikan Masukan pada Acara Konsultasi Publik RPJMD dan RKPD Kaltim
Berita Utama 25 Maret 2025
0
SAMARINDA. Sejumlah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur hadiri konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangkauan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, Selasa (25/3/2025) di Ruang Rapat Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim.  Pada kesempatan itu, sejumlah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur memberikan masukan untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi pada saat pembahasan RPJMD dan RKPD Kaltim. Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel menuturkan mendukung penuh kegiatan tersebut sebagai upaya dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dalam arti luas di Provinsi Kalimantan Timur beberapa tahun kedepan. Selain itu, penting untuk melakukan penyelarasan mulai dari kebijakan pembangunan pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota agar kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.  “Bagaimana menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh daerah, karena sampai saat ini harus diakui masih banyak infrastruktur jalan khususnya di daerah pedesaan yang masih memerlukan sentuhan dan perhatian bersama,”kata Ekti Imanuel didampingi Sigit Wibowo dan Abdul Rahman Agus. Sigit Wibowo mengatakan pihaknya menyampaikan beberapa hal yang menjadi kondisi rill di masyarakat. Ia menjelaskan salah satunya, nasib honorer yang perlu untuk terus diperjuangkan.  “Banyak jalan nasional yang perlu dibenahi, DPRD mengajak berjuang bersama untuk mendapatkan perhatian pusat,”sebutnya. Sigit menambahkan perlu dilakukan penambahan runway di bandar udara. “Kemudian Jalan Mulawarman arah ke Gunung Tembak masuk status provinsi. Harus dilakukan pembenahan termasuk pelebaran. Untuk itu aset nasional harus dimaksimalkan agar mampu bermanfaat dan mampu menambah pendapatan daerah,”terangnya.  Muhammad Darlis Pattalongi bergabung via daring menyampaikan RPJMD salah satu fungsinya cerminan visi misi kepala daerah, tetapi bukan satu satunya acuan itu tetapi ada beberapa hal yakni RPJMD kedepan harus betul-betul menentukan skala prioritas dalam membangun Kaltim kedepan.  Menurutnya, seberapa besar APBD tidak akan cukup membiayai seluruh pembangunan di Kaltim secara bersamaan, oleh sebab itu harus dihitung skala prioritas lima tahun kedepan.  "Bagaimana melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan, kalau kedua hal ini bisa dilakukan pemerintah maka bisa dikatakan berhasil," katanya.  Kemudian, lanjut Darlis, harus dipastikan betul apa yang disusun sudah sesuai dengan RPJMN, Ini penting dalam rangka menghadirkan proyek strategis nasional di Kaltim, hal ini didasarkan pada salah satu faktor pertimbangan pusat memberikan bantuan ke daerah dengan melihat proyek strategis nasional di daerah tersebut.  "Daya tampung rumah sakit umum Daerah tidak ada peningkatan. Disatu sisi ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi disisi lain masih kurangnya tenaga medis hingga sapras masih kurang. Oleh sebab itu kedepan harus menjadi perhatian dan bisa terus ditingkatkan,"tuturnya.  Pihaknya berharap pemerintah provinsi memicu komoditas unggulan sehingga perekonomian bisa ditingkatkan. Selain itu, perlunya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan investasi di Kaltim.  Kepala Bappeda Yusliando memaparkan  pendekatan penyusunan Ranwal Tahun 2025-2029, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 mempedomani dan memperhatikan visi, misi dan program unggulan gubernur/wakil gubernur, RPJMN Tahun 2025-2045, rancangan teknokratik RPJMD, RPJPD Tahun 2025-2045, hasil evaluasi Tahun ke-1 RPD 2024-2026, dan lainnya.  Ia menambahkan, ada enam permasalahan pokok pembangunan daerah, yakni belum meratanya kualitas dan daya saing sumber budaya manusia, masih lambannya transformasi ekonomi, belum meratanya infrastruktur dasar dan insfrastruktur penunjang ekonomi, kesenjangan pendapatan dan pembangunan wilayah. "Selain itu, tingginya resiko penurunan kualitas lingkungan hidup, dan velyn optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik," pungkasnya. (hms4)
Indeks