Ketua DPRD Kaltim Hadiri Rapat Kordinasi Daerah Lintas Sektoral, Terkait Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024

Selasa, 10 Oktober 2023 84
RAPAT LINTAS SEKTORAL : Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud saat menghadiri Acara Rapat Kordinasi Daerah Lintas Sektoral Tahun 2023, dalam rangka Kesiapan Pengamanan Jelang Pemilu Tahun 2024.
BALIKPAPAN. Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud menghadiri Acara Rapat Kordinasi Daerah Lintas Sektoral Tahun 2023, di Gedung Mahakam, Polda Kaltim, Rabu (10/10). Pertemuan Tersebut  dalam rangka Kesiapan Pengamanan Jelang Pemilu Tahun 2024.

Hasanuddin Mas’ud memberikan apresiasi dan dukungan kepada Polda Kaltim dalam upaya pengamanan yang optimal pada Pemilu mendatang. “Ini tugas berat, sekaligus tugas mu­lia jajaran Polri juga TNI dalam men­gamankan Pemilu 2024. Tidak hanya Pemilu, ada Pilkada, dan Pileg serentak yang juga menjadi tugas berat Polri ber­sama TNI, “ ujarnya.

Pada kondisi tersebut, maka diperlukan sinergi yang baik dengan unsur TNI, Pemerintah, parapenyelenggara pemilu, serta para stake holder lainnya. Polri, TNI, dan pemda merupakan komponen yang memiliki peran penting dalam memelihara komtibmas. Oleh karena itu, saya perintahkan kepada seluruh jajaran polda kaltim agar sinergisitas ini terus dijaga sampai ditingkatkan sampai tingkat bawah, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat.

Hasan  meyakini, dengan kesiapsiagaan TNI –Polri pelaksana Pemilu dan Pilkada serentak 2024 di Kaltim berjalan lancar dan aman. “Umtuk itu kita hadir ditempat ini, bersama-sama berdiskusi memberikan saran dan pemikiran serta solusi dalam rangka terciptanya keamanan, kelancaran, dan ketertiban pada setiap tahanan pemilu tahun 2023-2024,” tegasmnya.

Sementara itu, Kapolda Kaltim Ima Sugianto mengatakan, dalam rangka pengamanan Pemilu 2024, Polda Kaltim akan menggelar Operasi Mantap Brata Mahakam 2023-2024, dengan dukungan oleh rekan-rekan TNI, instansi terkait, serta mitra kamtibmas lainnya, guna pengamanan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

 
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)