Ketua DPRD Kaltim Hadiri Rapat Kordinasi Daerah Lintas Sektoral, Terkait Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024

Selasa, 10 Oktober 2023 90
RAPAT LINTAS SEKTORAL : Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud saat menghadiri Acara Rapat Kordinasi Daerah Lintas Sektoral Tahun 2023, dalam rangka Kesiapan Pengamanan Jelang Pemilu Tahun 2024.
BALIKPAPAN. Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud menghadiri Acara Rapat Kordinasi Daerah Lintas Sektoral Tahun 2023, di Gedung Mahakam, Polda Kaltim, Rabu (10/10). Pertemuan Tersebut  dalam rangka Kesiapan Pengamanan Jelang Pemilu Tahun 2024.

Hasanuddin Mas’ud memberikan apresiasi dan dukungan kepada Polda Kaltim dalam upaya pengamanan yang optimal pada Pemilu mendatang. “Ini tugas berat, sekaligus tugas mu­lia jajaran Polri juga TNI dalam men­gamankan Pemilu 2024. Tidak hanya Pemilu, ada Pilkada, dan Pileg serentak yang juga menjadi tugas berat Polri ber­sama TNI, “ ujarnya.

Pada kondisi tersebut, maka diperlukan sinergi yang baik dengan unsur TNI, Pemerintah, parapenyelenggara pemilu, serta para stake holder lainnya. Polri, TNI, dan pemda merupakan komponen yang memiliki peran penting dalam memelihara komtibmas. Oleh karena itu, saya perintahkan kepada seluruh jajaran polda kaltim agar sinergisitas ini terus dijaga sampai ditingkatkan sampai tingkat bawah, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat.

Hasan  meyakini, dengan kesiapsiagaan TNI –Polri pelaksana Pemilu dan Pilkada serentak 2024 di Kaltim berjalan lancar dan aman. “Umtuk itu kita hadir ditempat ini, bersama-sama berdiskusi memberikan saran dan pemikiran serta solusi dalam rangka terciptanya keamanan, kelancaran, dan ketertiban pada setiap tahanan pemilu tahun 2023-2024,” tegasmnya.

Sementara itu, Kapolda Kaltim Ima Sugianto mengatakan, dalam rangka pengamanan Pemilu 2024, Polda Kaltim akan menggelar Operasi Mantap Brata Mahakam 2023-2024, dengan dukungan oleh rekan-rekan TNI, instansi terkait, serta mitra kamtibmas lainnya, guna pengamanan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

 
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)