Ketua DPRD Kaltim Hadiri Acara Kick Off GNPIP Wilayah Kalimantan Tahun 2024, Dorong Pemerintah Terhadap Kontinuitas Suplai Pangan

Rabu, 27 Maret 2024 64
ACARA KICK OFF : Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud ketika menghadiri acara Kick Off GNPIP Wilayah Kaltim, Rabu (27/3).
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menghadiri acara Kick Off  Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Kalimantan tahun 2024 di Pendopo Odah Etam, Komplek Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Rabu (27/3).

Acara yang bertemakan “Sinergi dan inovasi mendorong penguatan pasokan dan efisiensi rantai pasok untuk mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan Kalimantan” diisi dengan welcoming speech oleh Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik, dilanjut dengan keynote speech Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian RI Ferry Irawan dan keynote speech melaui virtual dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P. Joewono.

Dalam kesempatan itu, Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa GNPIP yang di inisiasi oleh Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Kaltim dan stakeholder terkait adalah suatu gerakan untuk menstabilkan harga pangan yang dirasa saat ini melambung naik. 

Ia menilai perlu adanya ketersediaan stok pangan atau sembako terutamanya adalah ketersediaan beras.

“Perlu ketersediaan stok terutama beras. Tapi selain kita stok beras, kan tidak semua wilayah punya lahan pangan untuk beras. Tentu nanti ada rencana pemerintah melakukan simulasi seperti tata niaga pangan, bisa mendatangkan dari luar,” kata wakil rakyat yang biasa disapa Hasan ini.

“Tetapi itukan harus terjangkau, kasihan kan masyarakat. Ada kenaikan UMR misalnya, kenaikan 5 persen tatapi harga beras atau pangan naik kan sayang juga,” imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, selain ketersediaan pangan tentu harus dibarengi dengan harga yang terjangkau. Dan yang terpenting menurutnya adalah kontinuitas suplai terhadap ketersedian barang tersebut.

“Jangan sampai nanti harga terjangkau tapi tidak kontinu barangnya, ini bisa jadi masalah. Karena itu ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemerintah supaya suplai tersedia, harga terjangkau dan ada terus atau kontinu,” ucap politisi partai Golkar ini.

Hal ini menurutnya adalah langkah antisipasi terhadap perubahan iklim atau El Nino dan sebagainya. “Mudah-mudahan Kaltim tetap bisa, terus ada pangan dan harga terjangkau,” pungkasnya.  

Acara juga diisi dengan penadatangan seruan bersama antara Tim Pengendalian Inplasi Daerah Kaltim dengan MUI Kaltim, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim dan Kanwil Kementerian Agama Kaltim tentang bijak belanja dan berjualan kepada masyarakat Kaltim selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah.

Kemudian penadatangan MoU dari berbagai pihak terkait, peresmian dua cold storage dari Badan Pangan Nasional kepada Varia Niaga Samarinda, serta penyaluran bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan digital farming untuk peningkatan produksi serta penguatan ketahanan pangan daerah. 

Tampak hadir Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, unsur forkopimda Kaltim, forkopimda kabupaten/kota, perwakilan dari berbagai provinsi, kepala perangkat daerah Kaltim, dan undangan lainnya. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Paripurna DPRD Kaltim ke-35: DPRD dan Pemprov Kaltim Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025
Berita Utama 12 September 2025
0
Samarinda— DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Provinsi Kaltim resmi menandatangani kesepakatan perubahan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-35 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jumat (12/9/2025) malam. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel dan Ananda Emira Moeis. Hadir pula Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekda Sri Wahyuni, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, akademisi, dan insan pers. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kaltim menyampaikan apresiasi atas kerja sama intensif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. “Kesepakatan ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah bentuk nyata komitmen bersama untuk menghadirkan pembangunan yang lebih responsif dan berkeadilan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa perubahan KUA-PPAS mencerminkan dinamika kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan yang lebih tepat sasaran. “Anggaran bukan hanya angka. Ia adalah cerminan visi pembangunan dan keberanian menjawab tantangan daerah secara konkret,” tambahnya. Sementara, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji turut menyampaikan apresiasi atas sinergi antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, perubahan KUA-PPAS merupakan bagian dari penyesuaian terhadap kondisi aktual dan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap mengedepankan efisiensi dan keberpihakan kepada masyarakat. Penandatanganan dokumen dilakukan oleh pimpinan DPRD, Wakil Gubernur, dan Sekda Kaltim, disaksikan seluruh peserta rapat. Momen ini menjadi tonggak penting dalam proses penyusunan perubahan APBD 2025, yang akan dilanjutkan dengan penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah. Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar tahapan selanjutnya berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat Kaltim. Suasana rapat berlangsung khidmat dan terbuka untuk publik, mencerminkan semangat transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan anggaran daerah. (adv/hms6)