Ketua DPRD Kaltim Hadiri Acara Kick Off GNPIP Wilayah Kalimantan Tahun 2024, Dorong Pemerintah Terhadap Kontinuitas Suplai Pangan

Rabu, 27 Maret 2024 70
ACARA KICK OFF : Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud ketika menghadiri acara Kick Off GNPIP Wilayah Kaltim, Rabu (27/3).
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menghadiri acara Kick Off  Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Kalimantan tahun 2024 di Pendopo Odah Etam, Komplek Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Rabu (27/3).

Acara yang bertemakan “Sinergi dan inovasi mendorong penguatan pasokan dan efisiensi rantai pasok untuk mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan Kalimantan” diisi dengan welcoming speech oleh Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik, dilanjut dengan keynote speech Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian RI Ferry Irawan dan keynote speech melaui virtual dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P. Joewono.

Dalam kesempatan itu, Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa GNPIP yang di inisiasi oleh Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Kaltim dan stakeholder terkait adalah suatu gerakan untuk menstabilkan harga pangan yang dirasa saat ini melambung naik. 

Ia menilai perlu adanya ketersediaan stok pangan atau sembako terutamanya adalah ketersediaan beras.

“Perlu ketersediaan stok terutama beras. Tapi selain kita stok beras, kan tidak semua wilayah punya lahan pangan untuk beras. Tentu nanti ada rencana pemerintah melakukan simulasi seperti tata niaga pangan, bisa mendatangkan dari luar,” kata wakil rakyat yang biasa disapa Hasan ini.

“Tetapi itukan harus terjangkau, kasihan kan masyarakat. Ada kenaikan UMR misalnya, kenaikan 5 persen tatapi harga beras atau pangan naik kan sayang juga,” imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, selain ketersediaan pangan tentu harus dibarengi dengan harga yang terjangkau. Dan yang terpenting menurutnya adalah kontinuitas suplai terhadap ketersedian barang tersebut.

“Jangan sampai nanti harga terjangkau tapi tidak kontinu barangnya, ini bisa jadi masalah. Karena itu ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemerintah supaya suplai tersedia, harga terjangkau dan ada terus atau kontinu,” ucap politisi partai Golkar ini.

Hal ini menurutnya adalah langkah antisipasi terhadap perubahan iklim atau El Nino dan sebagainya. “Mudah-mudahan Kaltim tetap bisa, terus ada pangan dan harga terjangkau,” pungkasnya.  

Acara juga diisi dengan penadatangan seruan bersama antara Tim Pengendalian Inplasi Daerah Kaltim dengan MUI Kaltim, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim dan Kanwil Kementerian Agama Kaltim tentang bijak belanja dan berjualan kepada masyarakat Kaltim selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah.

Kemudian penadatangan MoU dari berbagai pihak terkait, peresmian dua cold storage dari Badan Pangan Nasional kepada Varia Niaga Samarinda, serta penyaluran bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan digital farming untuk peningkatan produksi serta penguatan ketahanan pangan daerah. 

Tampak hadir Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, unsur forkopimda Kaltim, forkopimda kabupaten/kota, perwakilan dari berbagai provinsi, kepala perangkat daerah Kaltim, dan undangan lainnya. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi III DPRD Kaltim Gali Progres Program Kerja Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR-PERA Kaltim
Berita Utama 18 November 2025
0
BALIKPAPAN - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama mitra kerjanya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim dan Dinas PUPR-PERA Kaltim, pada Selasa (18/11/2025) di Balikpapan.  Raker ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai progres pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 dari kedua dinas. Pembahasan dibagi menjadi dua sesi, diawali dengan Dishub Kaltim,kemudian dilanjutkan dengan Dinas PUPR-PERA Kaltim. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, didampingi Wakil Ketua Akhmed Reza Fachlevi, Sekretaris Abdurahman KA, serta anggota Komisi III Arfan, Abdul Rakhman Bolong, dan Baharuddin Muin.  Dalam pembukaannya, Abdulloh menekankan pentingnya raker ini mengingat peran strategis kedua mitra. Dishub Kaltim dalam sektor perhubungan untuk mendukung konektivitas, distribusi logistik, dan keselamatan transportasi, sementara Dinas PUPR-PERA merupakan motor penggerak pembangunan fisik.  Komisi III memandang penting untuk memastikan setiap anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat Kaltim, sehingga diperlukan pemaparan yang objektif terkait capaian kinerja, realisasi anggaran, kendala lapangan, serta kebutuhan dukungan kebijakan. Terkait pelaksanaan kegiatan, Abdulloh juga menyampaikan kebijakan tegas mengenai kontrak. Kontrak kegiatan akan dinilai sesuai progres, dan tidak akan ada perpanjangan kontrak kerja hingga 50 hari kerja jika pekerjaan selesai tepat waktu atau bahkan jika putus kontrak. Pembayaran akan dilakukan secukupnya berdasarkan administrasi realisasi progres yang dicapai. Plt Kepala Dishub Kaltim, Heru Santosa, memaparkan bahwa secara umum kegiatan Dishub Kaltim berjalan sesuai jadwal di masing-masing bidang. Realisasi keuangan rata-rata mencapai 75-78% dan fisik sekitar 78-81% di Tahun 2025, menunjukkan capaian yang cukup baik. Namun, ia mengakui masih terdapat bidang yang realisasinya belum mencapai target, khususnya bidang pelayaran dan beberapa kegiatan pada UPTD Terminal.  Meskipun demikian, presentasi tersebut menggambarkan arah pembangunan Dishub Kaltim yang semakin terintegrasi dengan fokus pada keselamatan transportasi, kelancaran mobilitas, penguatan konektivitas wilayah, dan penyelesaian proyek strategis. Sementara itu, Dinas PUPR-PERA Kaltim melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Rahmat, memaparkan progres realisasi tahun 2025 yang menunjukkan deviasi signifikan dari rencana. Realisasi fisik baru mencapai 55,61% terhadap rencana 64,87%, sedangkan realisasi keuangan baru 26,24% dari target 64,26%.  Rahmat menjelaskan bahwa kondisi ini menggarisbawahi perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan menjelang akhir tahun dan penanganan hambatan yang mengakibatkan keterlambatan. Secara umum, materi presentasi PUPR-PERA menegaskan fokus pemerintah provinsi pada percepatan pembangunan infrastruktur permukiman dan penataan bangunan, dengan kebutuhan penguatan koordinasi dan pengendalian untuk memastikan pencapaian target. Menanggapi pemaparan tersebut, Abdulloh kemudian meminta agar Anggota Komisi III segera melakukan peninjauan lapangan sesuai Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Peninjauan akan difokuskan pada pekerjaan tahun 2025, baik murni maupun perubahan, yang sedang dilaksanakan maupun yang sudah selesai. Untuk memfasilitasi percepatan peninjauan lapangan ini, Dishub Kaltim dan Dinas PUPR-PERA Kaltim diminta segera menyiapkan data kegiatan per daerah pemilihan kepada Komisi III DPRD Kaltim.