Ketua DPRD Kaltim Dan Anggota DPRD Kaltim Dapil Balikpapan Hadiri Acara Ekspose Akhir Tahun 2024

Sabtu, 21 Desember 2024 1185
HADIR : Ketua DPRD Kaltim bersama Anggota DPRD Kaltim dapil Balikpapan ketika hadir pada acara Ekspose Akhir Tahun 2024, Sabtu (21/12) malam.
BALIKPAPAN. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menghadiri acara Ekspose Akhir Tahun 2024 di Balikpapan Sport and Convetion Center (BSCC) Dome
Balikpapan, Sabtu (21/12) malam.

Hadir pula dalam giat tersebut, Anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan (dapil) Balikpapan diantaranya Sabaruddin Panrecalle, H Baba, Abdulloh, Damayanti, Yusuf Mustafa, La Ode Nasir dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud serta jajaran Forkopimda Balikpapan dan seluruh perangkat daerah Balikpapan.

Selain itu, acara tersebut juga sebagai ajang silaturahmi antara Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Balikpapan.

Pada kesempatan itu, Hasanuddin Mas’ ud mengatakan bahwa silaturahmi yang terselenggara ini merupakan kesempatan dalam penguatan semua elemen masyarakat. Menurutnya, banyak peluang untuk terus bersinergi, apalagi Kota Balikpapan adalah merupakan pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Eksistensi kita sebagai anggota DPRD, baik provinsi maupun kota, para ketua RT dan Forkopimda adalah sebagai peluang memperkuat sinergi. Kita sudah menjadi gerbang IKN, maka perlu melakukan kerjasama yang baik antara semua pihak,” kata

Hasanuddin Mas’ud saat memberikan sambutan. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada Rahmad Mas’ud yang kembali terpilih sebagai Wali Kota Balikpapan periode 2025-2030.

“Terimakasih kepada wali kota yang menjadikan Balikpapan terus membaik. Semoga dengan amanah terpilihnya beliau kembali, menjadikan Balikpapan semakin baik,” ucap politisi partai Golkar ini.

Sementara, Rahmad Mas’ud memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah se Kota Balikpapan yang telah memberikan pengabdian bekerja membangun kota dan kepada seluruh warga yang terlibat menjaga ketenteraman kota.

Bagi dia, syarat utama Balikpapan adalah menjadi kota yang aman dan nyaman terlebih dahulu. Sehingga siapa saja yang tinggal dan berkunjung akan merasa nyaman.

“Terimakasih atas semua partisipasi dalam pembangunan Kota Balikpapan dan terkhusus kepada seluruh masyarakat, ketua RT, LPM, Forkopimda, stake holder, dan seluruh ASN Pemkot Balikpapan. Mari kita kolaborasi bersama untuk mewujudkan Balikpapan yang nyaman dan berkelanjutan,” ujar Rahmad Mas’ud.

Acara juga diisi dengan pengundian door prize bagi para ketua RT dan nonton bareng pertandingan sepak bola piala AFF antara Indonesia melawan Filipina. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.