Kelangkaan Oksigen Dikeluhakn Masyarakat, Dewan Minta Pemerintah Lakukan Sidak Lapangan

Senin, 2 Agustus 2021 47
Nidya Listiyono, Anggota Komisi II DPRD Kaltim
SAMARINDA. Maraknya keluhan masyarakat prihal terbatasnya ketersediaan oksigen membuat Anggota DPRD Kaltim Nidya Listiyono angkat bicara. Dirinya meminta pemerintah segera mengambil langkah mengatasi persoalan tersebut.

Guna memastikan apakah benar ketersediaan oksigen mengalami kelangkaan, pemerintah diminta segera melakukan sidak dan berkoordinasi dengan pihak distributor oksigen. “Pemerintah harus segera berkoordinasi dengan pihak terkait. Karena saat ini, kebutuhan oksigen meningkat dikalangan masyarakat,” ujarnya.

Masa pandemi saat ini kata dia, banyak masyarakat yang terkonfirmasi covid 19 mengalami sesak napas. Sehingga, sudah seharusnya ketersediaan oksigen dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. “Setidaknya, kita harus memberikan pertolongan pertama pada masyarakat yang mengalami sesak napas,” jelas Tio, sapaan akrabnya.

Selain itu, dirinya juga memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang selam ini terus berjuang memberikan pelayanan maksimal kepada pasien yang mengidap covid 19. Sehingga, sudah seharusnya pemerintah baik provinsi maupun kabupaten dan kota memperhatikan kesejahteraan para tenaga medis yang ada di lapangan. “Sebagai bentuk ucapan terimakasih dan reward pemerintah, setidaknya hak-hak tenaga kesehatan jangan sampai tidak diberikan. Seperti insentifnya, gajinya, hingga suplemen vitaminnya, sehingga mereka yang berada di garda terdepan tetap dapat bekerja secara optimal,” kata Politis Golkar ini.

Masyarakat juga diharapkan tidak terlalu berpikir negatif terkait Covid-19, dan biarkan pihak yang berkompeten melaksanakan tugasnya. Namun yang harus diperhatikan, tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga imunitas agar dapat melawan virus ini. “Covid-19 ini musuh bersama, bukan hanya di Kaltim, tetapi juga secara internasional mengalami hal yang sama. Mari sama-sama dan bergotong royong kita lawan virus ini,” pungaks Tio. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)