Kaltim Perkuat SDM Unggul Melalui Program Pemagangan dan Pelatihan Kerja 2025

Selasa, 24 Juni 2025 75
Anggota DPRD Kaltim Damayanti Hadiri Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Pemagangan Dalam Negeri serta Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2025.
SAMARINDA — Tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya saing tenaga kerja di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim untuk menginisiasi program pemagangan dan pelatihan kerja yang lebih terarah pada tahun 2025. Program ini menjadi salah satu langkah konkret dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) Kaltim yang unggul, kompeten, dan sejahtera.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Pemagangan Dalam Negeri serta Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2025, yang melibatkan 15 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di wilayah Kaltim. Penandatanganan berlangsung di Aula Disnakertrans Kaltim, Jalan Kemakmuran, Samarinda, Selasa (24/6/25), dipimpin langsung oleh Sekretaris Disnakertrans Kaltim, Aji Syahdu Gagah Citra, bersama perwakilan dari masing-masing LPK.

Turut hadir Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Damayanti, yang mewakili Ketua Komisi IV DPRD Kaltim. Dirinya menyampaikan apresiasi terhadap langkah strategis ini, yang dinilainya sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap peningkatan keterampilan masyarakat Benua Etam sebelum terjun ke industri kerjanya.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Pemagangan dan pelatihan merupakan cara efektif untuk mengasah kompetensi generasi muda Benua Etam agar siap terjun ke dunia kerja,” ujar Damayanti saat ditemui di Aula Disnakertrans Kaltim Jalan Kemakmuran Samarinda, Selasa (24/6/25).

Selain itu, Damayanti turut menyoroti tingginya angka pengangguran di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur. “Jika kita lihat kondisi saat ini, tingkat pengangguran di Indonesia, termasuk di Kaltim, masih tergolong tinggi,” ungkapnya.

Ia berharap, melalui program pemagangan dan pelatihan ini, kompetensi masyarakat Kaltim,baik lulusan baru maupun para pencari kerja dapat terus meningkat. “Program ini memberi kesempatan emas untuk membekali mereka dengan keterampilan yang relevan, sehingga mampu bersaing secara profesional di dunia kerja,” jelasnya. Damayanti optimistis, pelatihan dan pemagangan dalam negeri dapat melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan pembangunan daerah maupun nasional.

“Inisiatif ini penting untuk mencetak SDM yang tangguh, berdaya saing, dan berkontribusi aktif dalam membangun Kalimantan Timur sekaligus mendukung keberhasilan Ibu Kota Nusantara,” tutupnya. (hms11)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)