Kaltim Patut Bangga Jadi Tuan Rumah

Jumat, 26 Mei 2023 133
OPENING CEREMONY : Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo saat menghadiri Opening Ceremony FESyar KTI 2023, Jumat (26/5).
SAMARINDA. Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo menghadiri acara Opening Ceremony  Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia (KTI) tahun 2023 di Crystal Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Jumat (26/5).

FESyar yang diselenggarakan di Kaltim mengangkat tema ”Penguatan Sinergi dan Inovasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Dukungan Digitalisasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi KTI yang Inklusif”. Yang mana kegiatan tersebut dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif di wilayah KTI dan sebagai rangkaian kegiatan menuju 10 tahun Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF).

Selanjutnya FESyar merupakan agenda tahunan Bank Indonesia yang diharapkan dapat menjadi wadah integrasi berbagai kegiatan di sektor ekonomi dan keuangan syariah melalui kolaborasi dengan mitra strategis di tingkat daerah yaitu pemerintah daerah, pondok pesantren, Kemenag, MUI, Baznas, LAZ, perbankan syariah, media, dan akademisi.

Kegiatan Opening Ceremony ditandai dengan pemukulan gendang Dayak oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Ricky P Gozali, Asisten Gubernur Bank Indonesia Dwi Pranoto dan Ketua MUI Kaltim Muhammad Rasyid.

Ricky P Gozali mengatakan bahwa pada tahun ini Kaltim dipercaya sebagai tuan rumah. “Alhamdulillah pada tahun 2023 ini, Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Kaltim ditunjuk sebagai host penyelenggaraan FESyar KTI 2023. Kegiatan ini digelar mulai tanggal 25 hingga 28 Mei 2023 secara hybrid dan digelar di Kota Samarinda,” sebutnya.

Selanjutnya, Hadi Mulyadi dalam sambutannya mengucapkan syukur dan terima kasih karena Kaltim, khususnya Kota Samarinda yang ditunjuk sebagai tuan ruamah FESyar KTI 2023 Road to ISEF 2023.

“Suatu kehormatan bagi kami pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur sudah dipercaya untuk melaksanakan FESyar KTI 2023. Bagi kami ini bukan sekedar menjadi tuan rumah tetapi bagaimana ekonomi syariah masyarakat Kalimantan Timur khususnya Samarinda bisa bergerak dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Hadi Mulyadi.

Hadi menambahkan, bahwa berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, aset keuangan syariah Indonesia ada lebih dari 2.300 triliun. Itu artinya perekonomian syariah di Indonesia terus mengalami kemajuan yang signifikan. Bankaltimtara akan berusaha menjadi Bankaltimtara Syariah Mandiri untuk mencover diseluruh Kalimantan.

Kemudian, Doni Primanto Joewono mengatakan, FESyar KTI 2023 seiring dengan komitmen Bank Indonesia dalam rangka menguatkan keuangan syariah, meningkatkan transaksi Qris dan mendukung digitalisasi ekonomi syariah. Termasuk upaya Bank Indonesia meluncurkan kartu kredit pemerintah yaitu kartu kredit domestik, tidak menggunakan internasional principal melainkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

“Kartu kredit Indonesia ini pertama kali diterapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mendorong percepatan dan mendukung program peningkatan produk dalam negeri atau P3DN, salah satunya dalam transaksi pengadaan barang dan jasa didaerah,” ungkapnya.

Sigit Wibowo menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bank Indonesia atas terselenggaranya FESyar terutama di Kawasan Indonesia Timur dengan melibatkan Bank Indonesia se Indonesia bagian timur.

“Yang terpenting adalah melibatkan UMKM. Menurut informasi, hadir juga UMKM se Indonesia bagian timur. Tentu saja kesuksesan untuk bersama dan Kaltim patut bangga menjadi tuan rumah. Sekali lagi selamat dan sukses kepada Bank Indonesia,” sebut politisi PAN ini saat diwawancara usai acara. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Bahas Rencana Program DPMPD untuk APBD 2027, Tekankan Efektivitas dan Sinkronisasi Program
Berita Utama 16 April 2026
0
SAMARINDA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dalam rangka penyelarasan perencanaan program tahun anggaran 2027. Pertemuan yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Kamis (16/04), menekankan pentingnya efektivitas program di tengah dinamika kondisi fiskal daerah. Rapat dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi, didampingi Ketua Komisi IV Baba, serta dihadiri jajaran DPMPD Kaltim. Dalam arahannya, Ketua Komisi IV Baba menegaskan bahwa penyusunan rencana kerja tahun 2027 harus dilakukan secara terkoordinasi, terarah, dan terukur agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. “Perencanaan tahun 2027 harus disusun dengan baik dan terkoordinasi, sehingga seluruh program kerja dapat berjalan efektif,” ujarnya. Ia menyoroti tantangan keterbatasan fiskal daerah yang berdampak pada ruang gerak anggaran. Kondisi tersebut menuntut perangkat daerah untuk menyusun program yang lebih selektif, efektif, dan tepat sasaran. “Dengan kondisi anggaran yang terbatas, program yang disusun harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya. Dalam pembahasan, Sekretaris Komisi IV Muhammad Darlis Pattalongi juga mencermati komposisi anggaran DPMPD yang masih didominasi belanja rutin, seperti gaji, tunjangan, dan operasional. Sementara itu, porsi belanja untuk program teknis dinilai masih perlu dioptimalkan. Selain itu, beberapa komponen belanja seperti perjalanan dinas, kegiatan pendukung, dan pengadaan barang menjadi perhatian agar dapat disesuaikan dengan prinsip efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan. Komisi IV turut mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang matang guna menghindari potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Perhitungan kebutuhan belanja pegawai dan operasional diminta dilakukan secara cermat dan realistis. “Kami berharap tidak ada program yang tertunda akibat perencanaan yang kurang tepat. Semua harus dihitung secara matang dan proporsional,” lanjutnya. Menutup rapat, Baba mendorong DPMPD Kaltim untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis (Renstra) dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah terkini, serta memastikan tidak terjadi tumpang tindih program antarbidang maupun antarperangkat daerah. “Target kita di tahun 2027 adalah efisiensi yang optimal. Program harus tepat sasaran dan saling mendukung, sehingga upaya peningkatan status desa dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya.(hms9)