HUT ke- 77 Kemerdekaan RI, Sudah Banyak Capaian Pembangunan Infrastruktur

16 Agustus 2022

Pelaksanaan Rapat Paripurna ke-29 DPRD Kaltim dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022, Selasa (16/8)
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan di usia kemerdekaan yang ke-77 Republik Indonesia telah banyak capaian pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia khususnya dalam bentuk infrastruktur publik.

Tidak hanya itu, capaian dalam bentuk program-program nyata dibidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembangunan pertanian dalam arti luas, termasuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik juga terus menunjukkan perbaikan.

“Kita berharap di Tahun 2022, khususnya Kaltim sejumlah program yang belum terealisasi dapat segera dituntaskan karena ini menjadi pertanggungjawaban bersama DPRD dan Pemprov Kaltim kepada masyarakat,” kata Makmur saat memimpin Rapat Paripurna ke-77 DPRD Kaltim dengan didampingi Gubernur Kaltim Isran Noor, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Danrem 091/Aji Surya Natakesuma Kolonel Inf Dendi Suryadi, Wakil DPRD Kaltim M Samsun, Seno Aji dan Sigit Wibowo. Ia menambahkan adapun tema yang diusung untuk hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun ini yakni “pulih lebih cepat bangkit lebih kuat”. tema tersebut mendeskripsikan bagaimana nilai-nilai pancasila dan bhinneka tunggal ika mempersatukan bangsa dalam menghadapi tantangan yang ada, dasar-dasar negara yang menuntun kita untuk bersama pulih lebih cepat agar siap menghadapi tantangan global dan bangkit lebih kuat untuk siap membawa indonesia maju.

“Kurang lebih dua tahun ini indonesia menghadapi tantangan dan ujian sejarah yang begitu berat yaitu dampak pandemi covid-19 yang melanda hingga saat ini, namun ditengah keterpurukan tersebut, diharapkan semua elemen bangsa bergerak bersama dan bergotong royong untuk mewujudkan harapan yang lebih baik, kinerja dari pemerintah dan gerakan dari masyarakat harus tetap bersinergi untuk mencapai percepatan pemulihan kondisi di semua sektor dan siap bangkit menghadapi tantangan global, dan kita harus bekerja nyata memenuhi janji-janji kemerdekaan sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan UUD 1945 yang mana indonesia memiliki pancasila sebagai sumber energi ideologis bangsa yang memandu seluruh anak bangsa dalam mewujudkan janji-janji kemerdekaan tersebut,”jelasnya.

Politisi Golkar itu menjelaskan pancasila adalah bintang pengarah, penggerak, sumber inspirasi, dan sekaligus sebagai pemersatu bangsa indonesia yang berbhineka tunggal ika, dengan berpegang teguh pada pancasila, kita yakin akan menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat dalam pergaulan bangsa-bangsa lain di dunia, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi,” tambahnya.(adv/hms4/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Pola Pembayaran Kegiatan Berubah, DPRD Kaltim Ajukan Penambahan Anggaran
admin 21 April 2024
0
SAMARINDA. DPRD Kalimantan Timur mengajukan kenaikan anggaran seiring terbitnya Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 53 Tahun 2023. Yang mengubah skema pembiayaan kegiatan dari ‘at cost’ menjadi ‘lumpsum’   Perpres yang berlaku sejak 11 September 2023 tersebut mengubah pola pembayaran untuk perjalanan dinas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).    Pola pembayaran yang semula at cost (biaya riil) menjadi lumpsum. Dengan kata lain, anggota DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, menerima pembiayaan sekaligus dimuka. Bukan dibayarkan sesuai dengan pengeluaran riil saat perjalanan dinas.   Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud mengatakan kalau perubahan ini membawa perbedaan signifikan. Termasuk kebutuhan pembiayaan untuk agenda baru, yaitu dialog masyarakat atau dialog rakyat.   Agenda ini memerlukan dana tambahan untuk mengakomodasi pengawasan anggaran dan hasil pembangunan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Kenaikan anggaran yang ditujukan dari Rp300 miliar dinaikkan menjadi Rp400 miliar.   Namun, kenaikan anggaran yang diajukan ini belum mendapatkan persetujuan dari Penjabat (PJ) Gubernur Kaltim. Hasanuddin Mas’ud menekankan pentingnya persetujuan ini, yang saat ini masih dalam pertimbangan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, agar dapat mendukung perubahan nomenklatur dan pelaksanaan kegiatan dewan.   “Kami berharap agar penambahan anggaran ini dapat disetujui. Tanpa persetujuan, akan ada kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan dewan,” ujar Mas’ud.   Dia menambahkan bahwa perubahan dari ‘at cost’ ke ‘lump sum’ sejak diberlakukannya Perpes itu, serta adanya agenda baru dialog rakyat, adalah langkah penting untuk memastikan transparansi dan pengawasan anggaran yang efektif.   Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa penolakan terhadap penambahan anggaran dapat menghambat proses kegiatan dewan dan berdampak pada kualitas pengawasan anggaran yang disampaikan kepada masyarakat. (hms7)