HUT ke- 77 Kemerdekaan RI, Sudah Banyak Capaian Pembangunan Infrastruktur

Selasa, 16 Agustus 2022 250
Pelaksanaan Rapat Paripurna ke-29 DPRD Kaltim dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022, Selasa (16/8)
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan di usia kemerdekaan yang ke-77 Republik Indonesia telah banyak capaian pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia khususnya dalam bentuk infrastruktur publik.

Tidak hanya itu, capaian dalam bentuk program-program nyata dibidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembangunan pertanian dalam arti luas, termasuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik juga terus menunjukkan perbaikan.

“Kita berharap di Tahun 2022, khususnya Kaltim sejumlah program yang belum terealisasi dapat segera dituntaskan karena ini menjadi pertanggungjawaban bersama DPRD dan Pemprov Kaltim kepada masyarakat,” kata Makmur saat memimpin Rapat Paripurna ke-77 DPRD Kaltim dengan didampingi Gubernur Kaltim Isran Noor, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Danrem 091/Aji Surya Natakesuma Kolonel Inf Dendi Suryadi, Wakil DPRD Kaltim M Samsun, Seno Aji dan Sigit Wibowo. Ia menambahkan adapun tema yang diusung untuk hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun ini yakni “pulih lebih cepat bangkit lebih kuat”. tema tersebut mendeskripsikan bagaimana nilai-nilai pancasila dan bhinneka tunggal ika mempersatukan bangsa dalam menghadapi tantangan yang ada, dasar-dasar negara yang menuntun kita untuk bersama pulih lebih cepat agar siap menghadapi tantangan global dan bangkit lebih kuat untuk siap membawa indonesia maju.

“Kurang lebih dua tahun ini indonesia menghadapi tantangan dan ujian sejarah yang begitu berat yaitu dampak pandemi covid-19 yang melanda hingga saat ini, namun ditengah keterpurukan tersebut, diharapkan semua elemen bangsa bergerak bersama dan bergotong royong untuk mewujudkan harapan yang lebih baik, kinerja dari pemerintah dan gerakan dari masyarakat harus tetap bersinergi untuk mencapai percepatan pemulihan kondisi di semua sektor dan siap bangkit menghadapi tantangan global, dan kita harus bekerja nyata memenuhi janji-janji kemerdekaan sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan UUD 1945 yang mana indonesia memiliki pancasila sebagai sumber energi ideologis bangsa yang memandu seluruh anak bangsa dalam mewujudkan janji-janji kemerdekaan tersebut,”jelasnya.

Politisi Golkar itu menjelaskan pancasila adalah bintang pengarah, penggerak, sumber inspirasi, dan sekaligus sebagai pemersatu bangsa indonesia yang berbhineka tunggal ika, dengan berpegang teguh pada pancasila, kita yakin akan menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat dalam pergaulan bangsa-bangsa lain di dunia, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi,” tambahnya.(adv/hms4/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
DPRD Kaltim Dorong Sinergi dan Digitalisasi CSR, Perda TJSL Kaltim Akan Dievaluasi
Berita Utama 10 November 2025
0
SAMARINDA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membahas tindak lanjut Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kalimantan Timur. Rapat yang bertujuan memaksimalkan peran CSR dalam pembangunan daerah ini dibuka dan dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi. Ia didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, serta sejumlah Anggota Komisi, yaitu Agus Aras, Syahariah Mas’ud, Damayanti, Fuad Fakhruddin, dan Agusriansyah Ridwan di Ruang Rapat Gedung D Lantai 3 Kantor DPRD Kaltim, Senin (10/11/25). Fokus utama pembahasan dalam pertemuan ini dilatarbelakangi oleh potensi penurunan fiskal daerah, sementara Pemprov memiliki program pembangunan prioritas yang membutuhkan pembiayaan besar. Untuk itu Komisi IV menekankan perlunya mensinergikan pendanaan CSR berdampingan dengan APBD. ”Mensinergikan pendanaan CSR berdampingan dengan APBD itu sangat penting. Sinergi ini sangat krusial dalam rangka memaksimalkan peran pendanaan CSR bagi pembangunan Kaltim,” ujar Muhammad Darlis Pattalongi. Ia menambahkan bahwa digitalisasi terhadap program-program CSR juga sangat dibutuhkan. Legislator Daerah Pemilihan Kota Samarinda ini menegaskan bahwa pada dasarnya Pemerintah Daerah dalam hal ini tidak diperbolehkan mengambil dana CSR, melainkan hanya berperan dalam menyediakan perencanaan program yang belum terbiayai oleh APBD dan tepat guna serta tepat sasaran melalui program CSR. "Dengan kita bersinergi maka kita bisa memilah mana program yang bisa kita arahkan menggunakan APBD dan mana program yang kita arahkan melalui CSR," jelas Darlis. Ia kemudian mencontohkan Provinsi Kalimantan Barat yang telah berhasil mengimplementasikan pengelolaan dana CSR melalui Tim Fasilitasi di bawah BAPPEDA Provinsi. Diharapkan, melalui program yang terarah dan digitalisasi, tidak ada lagi duplikasi, tumpang tindih, atau ketertinggalan program. Sebagai tindak lanjut, Komisi IV menilai Peraturan Daerah (Perda) Kaltim Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perlu dievaluasi. Evaluasi bertujuan menyelaraskan CSR dengan program prioritas pembangunan, melibatkan Baznas, serta memastikan integrasi program. RDP ini kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa pengelolaan CSR di Kaltim harus dilakukan secara sinergis, terintegrasi, terkoordinasi, dan terdigitalisasi. Biro Hukum Setda Kaltim bersama Bappeda Kaltim diminta segera melakukan evaluasi dan penyesuaian Perda TJSL. Serta untuk mendukung program digitalisasi, disepakati Tim Sakti CSR akan memberikan pendampingan. (Hms11)
Indeks