HUT Ke 66 Kaltim, Momentum Untuk Bangkit Pasca Pandemi

Kamis, 5 Januari 2023 101
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Seno Aji, dan Sigit Wibowo, serta Gubernur Kaltim Isran Noor, saat memimpin Rapat Paripurna, Kamis (5/1/2023)
SAMARINDA. DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke-2 dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Kaltim ke-66, Kamis (5/1/2023). 

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Seno Aji, dan Sigit Wibowo, serta Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan.

Tampak hadir, Gubernur Kaltim Isran Noor, serta sejumlah Forkopimda Kaltim, DPD dan DPR RI, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, OPD se Kaltim, serta sejumlah kepala daerah kabupaten/kota se Kaltim. Hadir juga sejumlah tokoh-tokoh masyarakat, organisasi politik, organisasi massa, organisasi kepemudaan, hingga pertai politik.

Dalam rapat, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyampaikan, momentum HUT ke-66 Kaltim ini harus mampu dimaknai dengan terciptanya rasa persatuan dan kesatuan, serta momentum untuk bangkit pasca pandemi.

“Hal ini merupakan modal dasar yang utama, karena kita ingin mewujudkan Kaltim yang berdaulat, sejalan dengan semangat tema hari ulang tahun ke-66 provinsi kalimantan timur, yakni kaltim berdaulat menuju indonesia sejahtera, serta pemulihan ekonomi setelah Covid-19” sebutnya.

Lebih lanjut kata dia, meski Covid-19 sudah melandai, dan Presiden telah mengumumkan pencabutan kebijakan status PPKM. Harus tetap mengantisipasi adanya gelombang baru dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Meski demikian, Kaltim harus tetap optimis dan bangkit serta pulih dari pandemi Covid-19 dengan mewujudkan performa dalam meningkatkan stabilitas dan
mobilitas diberbagai kegiatan.

“Melalui peringatan HUT Kaltim yang ke-66, diharapkan Kaltim tak hanya bangkit namun juga memperkuat berbagai aspek pembangunan pasca pandemi yang melanda negeri ini dengan berbagai kemajuan-kemajuan pembangunan diberbagai bidang,” sebut Hasan.

Peran serta dan optimalisasi pemerintah dan DPRD Kaltim sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, harus terus bersinergi dan bekerjasama guna meningkatkan kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Mewujudkan visi dan misi gubernur, Politisi Golkar ini berharap, hal itu bukan sekedar rangkaian kalimat saja, tetapi suatu rangkaian langkah-langkah nyata dari Pemprov Kaltim, yang memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam untuk mewujudkan masyarakat Kaltim yang mandiri, berdaya saing
dan sejahtera.

“Besar harapan kita, Pmeprov Kaltim menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional di Wilayah Indonesia bagian Timur dengan dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks.

Keberhasilan pembangunan Kaltim menuntut adanya komitmen dan kerja keras bersama yang bersinergi secara kolektif dari para pelaku pembangunan baik pemerintah, swasta dan masyarakat,” jelas Hasan.

Tak hanya itu, ia mengungkapkan, bertambahnya usia seharusnya memicu peningkatan pembangunan. Sejumlah prestasi sudah berhasil diperoleh juga harus dijadikan motivasi supaya kedepannya terus berupaya untuk berbuat lebih.

"Seperti yang kita ketahui pada 2023 ini kita juga memiliki anggaran terbesar dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terbesar yaitu Rp 17,2 triliun, kemudian kita juga berhasil di posisi dua tertinggi di Indonesia dalam ekspor,” kata Hasan.

Dalam momen bahagia itu, ia berharap DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim makin meningkat kolaborasi dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga mampu mewujudkan Kaltim Berdaulat.

Kendati demikian Hasan tak luput menyampaikan beberapa catatan yang diharapkan menjadi perhatian Pemprov Kaltim dalam beberapa hal seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan infrastruktur, pendidikan hingga kesehatan. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Kunjungi Mayapada Hospital Nusantara di IKN, Dorong Standar Layanan Kesehatan Internasional
Berita Utama 26 Februari 2026
0
NUSANTARA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Mayapada Hospital Nusantara, Kamis (26/02/2026). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, didampingi Anggota Komisi IV Fadly Imawan dan Hartono Basuki, serta staf dan tenaga ahli Komisi IV. Rombongan diterima oleh Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri beserta jajaran manajemen, bertempat di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan dan dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah IKN yang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi menyampaikan apresiasi atas kehadiran rumah sakit bertaraf internasional di IKN. “Pada hari ini kami dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur berkesempatan untuk mengunjungi Rumah Sakit Mayapada, salah satu rumah sakit yang bertaraf internasional, yang kini hadir di lokasi IKN. Ini menjadi fasilitas kesehatan kelas internasional bukan hanya untuk masyarakat di IKN, tapi juga masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu, keberadaan Rumah Sakit Mayapada ini patut kita sambut dengan baik dan mudah-mudahan fasilitas yang ada di sini bisa digunakan sebaik mungkin untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat di IKN dan masyarakat Kalimantan Timur secara umum,” ujarnya. Ia menambahkan, standar pelayanan yang diterapkan Mayapada diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi rumah sakit lainnya di daerah. “Mudah-mudahan standar pelayanan Mayapada ini yang kita tahu sangat bagus, bisa menjadi cermin dan ukuran bagi rumah sakit-rumah sakit lainnya, terutama rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya. Sementara itu, Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri menjelaskan bahwa rumah sakit tersebut telah resmi beroperasi sejak Oktober 2024 dan terus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. “Kami sudah beroperasional di Ibu Kota Nusantara sejak Oktober 2024. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Jasa Raharja dan pihak-pihak asuransi lainnya. Harapan kami hadir di IKN ini adalah agar dapat melayani warga yang berada di Kalimantan Timur, agar dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang berstandar internasional,” jelasnya. Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPRD Kaltim berharap terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan fasilitas layanan kesehatan swasta dalam rangka menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berdaya saing internasional bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.