Himpun Data Alat Berat dan Kendaraan Operasional Non KT, Pansus Pajak Segera Surati Perusahaan Tambang, Perkebunan dan Penyuplai

Senin, 10 April 2023 347
Rapat Dengar Pendapat Pansus DPRD Kaltim Pembahas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Perusahaan Pertambangan Batu Bara dan Perkebunan, 5-6 April 2023 di Hotel Novotel Balikpapan
Balikpapan. Menggelar Rapat Kerja, Panitia Khusus (pansus) pembahas Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 5-6 April lalu duduk bersama dengan puluhan mitra kerjanya yang terbagi atas instansi/Lembaga dan OPD Pemerintah Provinsi Kaltim, Pengawas Inspektur Tambang, Perusahaan Pertambangan, Perusahaan Perkebunan, perusahaan penyedia alat berat serta perusahaan penyedia roda empat, di Hotel Novotel Balikpapan.


Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Sapto Setyo Pramono juga dihadiri langsung Ketua DPRD Kaltim Hasunuddin Mas'ud, Kepala Bapenda Kaltim Ismiati, Polda Kaltim Kasubit Regident Ditlantas Polda Kaltim AKBP Wahyu EJ. Dalam rapat yang berlangsung cukup padat tersebut, Sapto mengapresiasi kehadiran undangan yang menyempatkan untuk menyampaikan sejumlah keterangan mengenai jumlah kendaraan alat berat yang dimiliki. Meski demikian dirinya tak menampik kekecewaan terhadap sejumlah perusahaan yang tidak memenuhi undangan yang disampaikan pansus, sebab menurutnya ketidakhadiran menjadi representasi ketidakperdulian


Dari hasil diskusi, didapat keterangan bahwa memang sebagian besar perusahaan menggunakan jasa kontraktor untuk pemenuhan keperluan kendaraan alat beratnya.Bahkan tak sedikit yang mengaku bahwa kebanyakan kendaraan yang digunakan berplat Non KT.“Untuk detailnya dalam rapat telah disepakati bahwa semua diminta untuk melaporkan daftar kontraktor, sub kontraktor dan vendor masing-masing  beserta data alat berat  dan kendaraan operasional perusahaan. Adanya pengenaan pajak ini nantinya  sebagai kontribusi bagi PAD,” ungkap Sapto.


Data tersebut baik milik sendiri, milik kontraktor, sub kontraktor,  maupun milik vendor masing-masing perusahaan. Sejauh ini kendaraan operasional Non KT yang umumnya beroperasi di Kalimantan Timur didominasi plat Jawa Timur, Jakarta dan Kalimantan Selatan.Secara tegas Politisi Golkar ini juga memohon kejujurannya dalam menyampaikan laporan. Laporan yang disampaikan nantinya akan menjadi data yang akan disinergikan dengan data dari pihak-pihak terkait seperti salah satunya perusahaan penyedia alat berat, bahkan menurutnya bukan tidak mungkin Pansus akan sewaktu-waktu akan melakukan sidak keperusahaan pertambangan pemilik alat berat.


Masih berupaya menghimpun data-data kepemilikan alat berat  dan kendaraan operasioanal non KT, saat bertemu dengan perusahaan perkebunan, dari 20 Undangan, total hanya 7 undangan yang menghadiri pertemuan tersebut terdiri dari 6 perusahaan perkebunan dan 1 perusahaan penyuplai alat berat dan kendaraan.


Soal pendataan nantinya data akan dirangkum melalui format pengisian data alat berat dan kendaraan operasional untuk penginventarisasian data perusahaan perkebunan. “Mau tidak mau, suka tidak suka semua harus menaati aturan atau perda yang telah disusun. Nanti kita akan bersurat resmi. Sebanyak 7 perusahaan yang hadir hari ini artinya perduli dengan Kalimantan Timur,” kata Ketua Pansus Sapto Setyo Pramono saat memimpin rapat yang juga dihadiri Kabid Pajak Bapenda Kaltim Mas’udi.


Sejumlah masukan dan harapan disampaikan oleh perusahaan, salah satunya harapan mendapat kesempatan mutasi nomor kendaraan luar menjadi bernomor kendaraan wilayah Kalimantan Timur secara gratis atau pemutihan. Hal ini mendapat respon dari Ketua Pansus serta menjadi catatan tersendiri. Adapun 7 perusahaan perkebunan yang hadir yaitu,  PT Hamparan Perkasa, PT Kutai Argo Lestari, PT Rea Kaltim, PT Multipasific International, PT Sawit Kaltim Lestari, PT Sentosa Kalimantan Jaya dan PT Sani Perkasa sebagai perusahaan penyuplai alat berat. (adv/hms5)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Lambannya Sertifikasi Aset Picu Kekhawatiran Konflik Agraria di Kaltim
Berita Utama 8 Agustus 2025
0
SAMARINDA. Keterlambatan proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah maupun lahan masyarakat di Kalimantan Timur menimbulkan keresahan baru di tengah upaya membangun kepastian hukum dan tata kelola agraria yang adil. DPRD Kalimantan Timur memperingatkan kondisi ini berpotensi menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani secara serius. Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, menyoroti persoalan ini sebagai hal yang krusial karena menyangkut hak masyarakat atas tanah serta keamanan hukum atas aset pemerintah. Ia menilai, lambannya proses legalisasi aset dapat memicu konflik pertanahan dan sengketa hukum yang berkepanjangan. “Keterlambatan sertifikasi bukan hanya memperlemah kepastian hukum atas kepemilikan aset daerah, tetapi juga membuka ruang terjadinya persoalan pertanahan yang bisa berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat,” ujarnya. Pernyataan ini mempertegas urgensi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta instansi terkait agar segera mempercepat proses sertifikasi aset yang belum tersentuh administrasi hukum. Tak hanya aset pemerintah, masyarakat pun kerap terjebak pada birokrasi berbelit ketika mengurus sertifikat tanah. Menurutnya, warga seringkali terhambat prosedur yang rumit, biaya tinggi, hingga maraknya pungutan liar. “Pemerintah semestinya hadir secara aktif dalam memberikan pendampingan dan kemudahan layanan. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan harus dilakukan secara masif dan konsisten,” tegasnya. Ia menekankan, penyelesaian konflik agraria harus dijalankan dengan pendekatan kemanusiaan yang adil. Tak hanya lewat kebijakan formal, tetapi juga pendampingan hukum dan penyederhanaan prosedur administratif. “Tidak adil apabila masyarakat dibiarkan bergumul sendiri dalam menghadapi ketidakpastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Jika kita menginginkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, maka penyelesaian sengketa pertanahan harus menjadi agenda prioritas yang dijalankan secara serius dan bermartabat,” tutupnya. Kondisi ini menunjukkan, tanpa intervensi konkret dari pemerintah, risiko terjadinya konflik agraria masih membayangi. DPRD Kaltim berharap semua pihak bergerak cepat sebelum keterlambatan ini menjelma menjadi persoalan hukum yang jauh lebih kompleks. (hms7)  
Indeks