Harapan Dewan Adanya Kawasan Industri Dapat Mendongkrak Perekonomian Kaltim

14 September 2021

Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim Bagus Susetyo.
SAMARINDA. Di kuartal II/2021, perekonomian Kaltim tumbuh sebesar 5,76 persen. Salah satu faktor yang menopang pertumbuhan tersebut diantaranya kawasan industri pengolahan yang semakin menunjukkan tren positif. Melihat arah pertumbuhan ekonomi yang signifikan, Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim Bagus Susetyo berharap kawasan industri dapat mendongkrak perekonomian Kaltim.

Dalam hal ini, ia berharap agar kawasan industri seperti Maloy Batuta Trans Kalimantan Special Economic Zone (KEK), Pelabuhan Kariangau, dan Kawasan Buluminum Nuclear Industry Science Techno Park (BNI-STP) dapat dimasukan dalam rencana revisi RPJMD Kaltim periode 2019–2023. “Makanya perlu mendapatkan perhatian yang lebih maksimal. Seperti kawasan Maloy yang menjadi potensi pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan menjadi sumber pendapatan daerah," ujar politisi dari Fraksi Gerindra tersebut, Kamis (9/9/2021).

Selain itu, menyangkut Kawasan Buluminung, Bagus juga berharap kawasan seluas 20 hektare tersebut dapat digunakan sebagai kawasan pengembangan nuklir, iradiator gamma guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian Bumi Etam. "Apalagi bakal dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan, penelitian, aplikasi iptek nuklir, dan temu antara komunitas iptek nuklir dengan dunia usaha," ungkapnya.

Ditambah, kawasan Pelabuhan Kariangau yang terletak di Kota Balikpapan yang diharapkan dirinya dapat mendorong aktivitas industri ekspor dan impor antardaerah. "Bila ketiga kawasan tersebut dimaksimalkan akan menjadi salah satu sektor yang dapat menjadi andalan Kaltim di masa depan,” pungkasnya (adv/hms7).
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Wakil Rakyat Kubar Berkunjung Ke Karang Paci
admin 21 Januari 2022
0
SAMARINDA. DPRD Provinsi Kaltim menerima kunjungan kerja Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Kunjungan ini dalam rangka koordinasi terkait pembahasan bantuan keuangan (Bankeu) APBD-P tahun anggaran 2022 Kabupaten Kubar diruang rapat gedung E lantai 1, Rabu (19/1). Rombongan yang dipimpin Ridwai selaku Ketua DPRD Kubar diterima langsung Anggota DPRD Kaltim Ekti Imanuel didampingi Tenaga Ahli Eko Priyo Utomo dan beberapa pejabat struktural. Dikatakan Ridwai, banyak kegiatan yang belum terakomodir di APBD Kabupaten. Kubar masih memiliki persoalan terkait infrastruktur jalan dan ini menjadi prioritas utama untuk mendapatkan bantuan baik dari pusat maupun provinsi. Belum lagi dengan kelanjutan proyek pembangunan jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) di kecamatan Melak yang masih terkatung-katung hingga saat ini. Padahal jembatan di sungai Mahakam yang menghubungkan Kecamatan Melak dan Mook Manaar Bulatn itu sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 300 miliar lebih. “Pembangunan jembatan sepanjang 100 meter lebih yang mangkrak sejak 2015 itu terus menjadi perbincangan warga Kubar,” ujar Ridwai. Menanggapi hal tesebut, Ekti Imanuel mengatakan, terkait proyek jalan Samarinda – Kubar, merupakan jalan nasional dan menjadi tanggung jawab pusat. Di tahun 2021 sebenarnya anggaran sudah masuk. Ada tiga segmen MYC yaitu dari simpang Kota Bangun – Resak, kemudian Resak – Damai dan dari simpang Kalteng dan arah perbatasan. “Dan memang yang tidak jalan samasekali ya segmen Kota bangun ini, dan ini sudah banyak disuarakan. Dan informasinya kontraktor yang mengerjakannya adalalah kontarktor dari luar pulau sehingga mereka kurang memahami medannya,” ungkap Ekti. Kemudian terkait dengan jembatan ATJ, lanjut Ekti, ada kesulitan untuk diambil alih dikarenakan dari tempat induknya di Kubar tidak dijalankan. Proses bankeu provinsi tidak mengatur apakah kewenangan provinsi, kewenangan pusat atau kewenangan daerah, namun sertifikat ada sehingga bantuan bisa masuk. “harapan kita, melalui anggota DPRD Kubar bisa mendorong pemkab Kubar menyelesaikan kasus mereka. Karena secara kepatutan kita menghargai pemkab kenapa belum dilaksanakan,” tandasnya. (adv/hms8)