Hamas Serahkan Bantuan Mobil Ambulance ke Pesantren Bairuha

25 September 2023

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menyerahkan bantuan satu unit mobil ambulans kepada Pondok Pesantren Bairuha Balikpapan
BALIKPAPAN. Guna memberikan kemudahan dalam mengakses kesehatan bagi para santri dan pengurus Ponpes, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menyerahkan bantuan berupa satu unit mobil ambulans kepada Pondok Pesantren Bairuha Balikpapan, Minggu (24/9).

Bantuan itu diserahkan disela-sela Hamas sapaan Hasanuddin Mas’ud memberikan pembekalan pada pengajian umum DPD LDII Kota Balikpapan yang dihadiri MUI Kota Balikpapan KH Habib Mahdar Abu Bakar Al Qadri, Ketua DPW LDII Kaltim Krishna Purnawan Chandra, serta ratusan jamaah LDII se-Balikpapan.

Ia mengatakan keberadaan pondok pesantren sangat penting dan vital dalam membentuk sumber daya manusia yang mandiri, terampil, dan berkarakter serta religius yang diharapkan berkontribusi pada negara dan terkhususnya daerah.

Sebagaimana tema pengajian umum yakni membina SDM profesional religious menyambut Balikpapan sebagai kota penyangga IKN Nusantara, maka menurutnya perlunya persiapan yang matang sedini mungkin.

“Keberadaan IKN harus didukung. Kendari demikian semua warga Kaltim terutama generasi muda harus mempersiapkan diri salah satunya dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan agar memiliki SDM yang berkualitas,”sebutnya.

“Persaingan dunia kerja kedepan tentu samakin ketat karena akan ada banyak penduduk yang pindah ke IKN. Pertanyaannya sekarang, sudah siap kah kita? Sebab itu ini harus dipersiakan dari sekarang,”tambahnya.

Pada kesempatan tersebut Politikus Golkar itu didaulat untuk menandatangi prasasti peresmian Kampung Santri Bairuha dan disambut tepuk tangan dan rasa haru dari jajaran pengurus dan jamaah LDII yang hadir saat itu.(adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)