Hadiri Upacara Peringatan HGN 2023 di Kukar, Reza Berharap Guru Mendapatkan Penghargaan Lebih

Sabtu, 25 November 2023 51
APRESIASI : Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi saat menghadiri Upacara Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2023, di Lapangan Kantor Bupati Kab. Kukar, Sabtu (25/11/2023)
KUKAR. Mewakili Pimpinan DPRD Kaltim, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi menghadiri upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2023 yang dilangsungkan di Halaman Kantor Bupati Kabupaten Kutai Kartanegera, Sabtu (25/11/2023).

Tema peringatan HGN tahun 2023 adalah “Bergerak Bersama, Rayakan Merdeka Belajar”. Pria yang akrab disapa Reza ini mengucapkan selamat hari guru kepada seluruh guru yang ada di Indonesia, khsusunya guru-guru yang ada di Kaltim.

“Selamat juga kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang kini usianya menginjak 78 tahun. Semoga program kerja PGRI kedepannya semakin baik, dan terus mengayomi kebutuhan guru-guru, demi kesejahteraan guru,” ujarnya

Momentum HGN Ke-78 ini, dikatakan Reza, menjadi ruang apresiasi yang diberikan kepada para guru atas semangat belajar, berbagi, dan berkolaborasi dalam merdeka belajar demi terwujudnya pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik.

“Melalui momen hari guru ini, saya berharap agar para guru-gugu mendapatkan penghargaan lebih besar atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam mendidik generasi muda. Misalnya peningkatan insentif, pengembangan profesional, hingga pengakuan publik,” ujarnya.

Peningkatan kualitas pendidikan, menurut Reza, dapat dilakukan dengan peningkatan fasilitas pendidikan, pelatihan guru yang lebih baik, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan, termasuk kurikulum berbasis kearifan lokal.

“Meskipun banyak keberhasilan yang disampaikan oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, pendidikan di Indonesia masih saja meninggalkan potret buram. Misalnya saja, masih ada fasilitas sekolah yang tidak memadai, kualitas belajar anak-anak yang tidak merata di antara sekolah-sekolah yang ada, dan kesejahteraan guru juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan,” terang reza.

Politisi Gerindra ini mengkritisi sekaligus berharap ada perubahan kualitas pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru dalam refleksi Hari Guru Nasional 2023. “Proses belajar mengajar di sekolah dapat terlaksana dengan baik jika sarana dan prasarana di sekolah mendukung. Begitu juga kesejahteraan guru perlu diperhatikan, sebab sangat berpengaruh pada kinerja guru untuk mengajar di sekolah dengan baik pula,” jelasnya. (hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Lambannya Sertifikasi Aset Picu Kekhawatiran Konflik Agraria di Kaltim
Berita Utama 8 Agustus 2025
0
SAMARINDA. Keterlambatan proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah maupun lahan masyarakat di Kalimantan Timur menimbulkan keresahan baru di tengah upaya membangun kepastian hukum dan tata kelola agraria yang adil. DPRD Kalimantan Timur memperingatkan kondisi ini berpotensi menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani secara serius. Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, menyoroti persoalan ini sebagai hal yang krusial karena menyangkut hak masyarakat atas tanah serta keamanan hukum atas aset pemerintah. Ia menilai, lambannya proses legalisasi aset dapat memicu konflik pertanahan dan sengketa hukum yang berkepanjangan. “Keterlambatan sertifikasi bukan hanya memperlemah kepastian hukum atas kepemilikan aset daerah, tetapi juga membuka ruang terjadinya persoalan pertanahan yang bisa berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat,” ujarnya. Pernyataan ini mempertegas urgensi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta instansi terkait agar segera mempercepat proses sertifikasi aset yang belum tersentuh administrasi hukum. Tak hanya aset pemerintah, masyarakat pun kerap terjebak pada birokrasi berbelit ketika mengurus sertifikat tanah. Menurutnya, warga seringkali terhambat prosedur yang rumit, biaya tinggi, hingga maraknya pungutan liar. “Pemerintah semestinya hadir secara aktif dalam memberikan pendampingan dan kemudahan layanan. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan harus dilakukan secara masif dan konsisten,” tegasnya. Ia menekankan, penyelesaian konflik agraria harus dijalankan dengan pendekatan kemanusiaan yang adil. Tak hanya lewat kebijakan formal, tetapi juga pendampingan hukum dan penyederhanaan prosedur administratif. “Tidak adil apabila masyarakat dibiarkan bergumul sendiri dalam menghadapi ketidakpastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Jika kita menginginkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, maka penyelesaian sengketa pertanahan harus menjadi agenda prioritas yang dijalankan secara serius dan bermartabat,” tutupnya. Kondisi ini menunjukkan, tanpa intervensi konkret dari pemerintah, risiko terjadinya konflik agraria masih membayangi. DPRD Kaltim berharap semua pihak bergerak cepat sebelum keterlambatan ini menjelma menjadi persoalan hukum yang jauh lebih kompleks. (hms7)  
Indeks