Hadiri Puncak HUT Bhayangkara ke-79, Sigit Wibowo Apresiasi Sinergi Polri dan Masyarakat

Sabtu, 5 Juli 2025 36
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, mewakili Ketua DPRD Kaltim, mengikuti Jalan Santai Bhayangkara bersama jajaran Forkopimda dan masyarakat, Sabtu (5/7/2025).
BALIKPAPAN — Puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang digelar Polda Kalimantan Timur berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan, di Lapangan M. Jasin, Satuan Brimob Polda Kaltim, Sabtu (5/7/2025). Acara dirangkai dengan kegiatan jalan santai, yang dibuka secara simbolis oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro dengan kibaran bendera start. Acara ini juga diikuti Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim yang diwakilkan oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sigit Wibowo, jajaran Forkopimda, serta legislator Balikpapan. Usai mengikuti jalan sehat, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menyampaikan apresiasi menyampaikan apresiasi atas dedikasi Polri yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga aktif dalam pembangunan sosial sesai dengan tema “Polri untuk Masyarakat”.

“Kami di DPRD Kaltim sangat mengapresiasi semangat Bhayangkara yang makin humanis dan progresif. Jalan santai ini bukan sekadar olahraga, tapi ajang membangun kepercayaan kebersamaan,” ujar Sigit sapaan akrabnya. Selain jalan santai, rangkaian kegiatan juga mencakup peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Gubernur Kaltim dan Kapolda Kaltim, sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Fasilitas ini ditujukan untuk melayani ribuan pelajar di Balikpapan dan menjadi wujud nyata kontribusi Polri dalam pembangunan sumber daya manusia. Sigit menyebut, langkah ini sebagai investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi emas Indonesia.

“Kami di DPRD Kaltim mengapresiasi langkah inovatif Polda Kaltim dalam memperluas peran sosialnya. SPPG adalah bukti bahwa Polri hadir tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra pembangunan,” bebernya. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan final turnamen sepak bola usia dini Polda Cup 2025, kategori U-08 dan U-10. Politisi PAN ini juga turut menyaksikan pertandingan seru yang menggambarkan semangat sportivitas dan pembinaan anak-anak sejak dini.

“Kegiatan ini menjadi simbol Bhayangkara yang humanis dan progresif. Kami siap bersinergi demi menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat, baik melalui dukungan regulatif maupun partisipasi aktif lintas sektor,” kata Sigit. “Turnamen ini bukan hanya kompetisi, tetapi bagian dari pembentukan nilai-nilai sportivitas dan disiplin sejak dini. Kami berharap ajang seperti ini terus digelar secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Kehadiran DPRD Kaltim dalam kegiatan ini menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam memperkuat sinergi antar institusi, mendukung program strategis nasional, dan memastikan pelayanan publik yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan Timur. (hsm6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Lambannya Sertifikasi Aset Picu Kekhawatiran Konflik Agraria di Kaltim
Berita Utama 8 Agustus 2025
0
SAMARINDA. Keterlambatan proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah maupun lahan masyarakat di Kalimantan Timur menimbulkan keresahan baru di tengah upaya membangun kepastian hukum dan tata kelola agraria yang adil. DPRD Kalimantan Timur memperingatkan kondisi ini berpotensi menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani secara serius. Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, menyoroti persoalan ini sebagai hal yang krusial karena menyangkut hak masyarakat atas tanah serta keamanan hukum atas aset pemerintah. Ia menilai, lambannya proses legalisasi aset dapat memicu konflik pertanahan dan sengketa hukum yang berkepanjangan. “Keterlambatan sertifikasi bukan hanya memperlemah kepastian hukum atas kepemilikan aset daerah, tetapi juga membuka ruang terjadinya persoalan pertanahan yang bisa berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat,” ujarnya. Pernyataan ini mempertegas urgensi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta instansi terkait agar segera mempercepat proses sertifikasi aset yang belum tersentuh administrasi hukum. Tak hanya aset pemerintah, masyarakat pun kerap terjebak pada birokrasi berbelit ketika mengurus sertifikat tanah. Menurutnya, warga seringkali terhambat prosedur yang rumit, biaya tinggi, hingga maraknya pungutan liar. “Pemerintah semestinya hadir secara aktif dalam memberikan pendampingan dan kemudahan layanan. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan harus dilakukan secara masif dan konsisten,” tegasnya. Ia menekankan, penyelesaian konflik agraria harus dijalankan dengan pendekatan kemanusiaan yang adil. Tak hanya lewat kebijakan formal, tetapi juga pendampingan hukum dan penyederhanaan prosedur administratif. “Tidak adil apabila masyarakat dibiarkan bergumul sendiri dalam menghadapi ketidakpastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Jika kita menginginkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, maka penyelesaian sengketa pertanahan harus menjadi agenda prioritas yang dijalankan secara serius dan bermartabat,” tutupnya. Kondisi ini menunjukkan, tanpa intervensi konkret dari pemerintah, risiko terjadinya konflik agraria masih membayangi. DPRD Kaltim berharap semua pihak bergerak cepat sebelum keterlambatan ini menjelma menjadi persoalan hukum yang jauh lebih kompleks. (hms7)  
Indeks