Hadiri Persemian Gedung Kantor Pemerintahan dan Kesiapan Pemilu 2024 di Mahulu, Ekti Imanuel Siap Perjuangkan Anggaran Pembangunan di Mahulu Lewat APBD Kaltim

Jumat, 26 Januari 2024 121
BANGUNAN BARU : Anggota DPRD Kaltim Ekti Imanuel bersama Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo dan Kapolda Kaltim Irjen Polisi Nanang Avianto saat meninjau gedung baru Perkantoran Pekab Mahulu.
UJOH BILANG – Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Ekti Imanuel menghadiri peresmian Gedung Perkantoran Permanen dan Semi Permanen Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan peninjauan kesiapan logistik untuk keperluan pemilu legislatif dan presiden 2024. Jumat (26/1) lalu

Dalam mendampingi kunjungan kerja Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik ke kabupaten termuda di Benua Etam, Ekti Imanuel menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim atas dukungannya dalam pemerataan pembangunan di Mahulu. “Selamat juga kepada Pemkab Mahulu yang telah memiliki gedung perkantoran yang representatif. Tentu ini mejadi aksi nyata pemerintah dalam mendukung peningkatan infrastruktur di Mahulu,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim ini juga sepakat, bahwa apa yang telah disampaikan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik berkaitan dengan kolaborasi semua pihak, harus terus didukung. “Termasuk support anggaran dari provinsi, Pj Gubernur meminta Pemkab Mahulu melakukan koordinasi dengan legislatif di provinsi,” sebutnya.

Bahkan kata dia, Pj Gubernur meminta dan mendorong agar di APBD-P Kaltim 2024 mengakomodir kebutuhan pembangunan infrastruktur di Mahulu. “Khusus di Mahulu, terkait dengan usulan-usulan yang sudah dikoordinasi bersama Bupati dan Ketua DPRD Mahulu. Tentu kalau ada arahan seperti itu, di APBD Perubahan 2024, saya akan berdiskusi dengan anggota Legislatif Kaltim untuk membahas ini lebih lanjut,” jelas Ekti

Adapun kebutuhan utama pembangunan di Mahulu disampaikan Ekti ialah masalah infrastruktur disemua bidang. Termasuk rencana pembangunan bandara di Mahulu. “Untuk merealisasikan hal itu, tentu harus ada komunikasi lebih lanjut antara Pemkab Mahulu dengan DPRD Kaltim. Saya sebagai wakil rakyat dari Dapil Kubar dan Mahulu akan memperjuangkan itu dan menyampaikan aspirasi yang sudah disampaikan,” tegas dia.

Sementara itu, usai meninjau kesiapan logistik untuk keperluan pemilu legislatif dan presiden 2024, Ekti menyebutkan bahwa persiapan dari KPU Kab. Mahulu sudah terlaksana degan baik. Hanya saja, ada beberapa kebutuhan KPU yang perlu dipenuhi.

“Mereka (KPU.red) menyampaikan, saat ini kekurangan roda empat untuk operasional penyebaran logistik ke daerah-daerah di Mahulu, dan Pj Gubernur menyampaikan siap membantu memenuhi itu. Paling tidak meminjami kendaraan yang dibutuhkan KPU Mahulu,” beber Ekti.

Untuk diketahui, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mahakam Ulu. Lawatan Pj Gubernur yang didampingi Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo dan Kapolda Kaltim Irjen Polisi Nanang Avianto ke Mahulu dalam rangka peresmian Gedung Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan peninjauan kesiapan logistik untuk keperluan pemilu legislatif dan presiden 2024.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti Gedung Permanen Kantor Bupati, Sekretariat DPRD dan Bappelitbangda Mahakam Ulu, serta Gedung Semi Permanen Kantor Perangkat Daerah Pemkab Mahakam Ulu, oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik disaksikan Anggota DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Pangdam VI Mulawarman, Kapolda Kaltim, Uskup Agung Samarinda Mgr Yustinus Harjosusanto, Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu, Ketua DPRD dan jajaran Forkopimda, serta Sekda Kabupaten Mahakam Ulu. (hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kaltim, Evaluasi APBD 2024 dan Penetapan Kode Etik Baru untuk Legislatif – SUB
Berita Utama 23 Juni 2025
0
SAMARINDA — Suasana khidmat mewarnai Rapat Paripurna ke-20 DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Senin (23/6/2025). Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, rapat tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, Sekretaris DPRD Norhayati Usman, serta Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. Agenda pertama yakni jawaban pemerintah provinsi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam sambutannya, Seno Aji menyampaikan apresiasi atas kritik membangun dari legislatif dan menyoroti sejumlah tantangan, mulai dari fluktuasi harga batu bara hingga keterlambatan dana FCPF yang memengaruhi kinerja fiskal. Ia menegaskan komitmen Pemerintah untuk memperkuat tata kelola dengan prinsip keterbukaan dan efisiensi. Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa tahapan akhir dalam pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan secara cermat dan mendalam oleh Badan Anggaran DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur. "Hasil pembahasan ini menjadi bahan untuk laporan akhir Badan Anggaran DPRD Kaltim sebagai pertimbangan dan persetujuan serta penetapan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, yang akan disampaikan pada rapat paripurna selanjutnya,"ujarnya. Pada sesi berikutnya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan laporan final mengenai Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara. Dokumen tersebut mempertegas standar moral dan perilaku bagi seluruh anggota dewan. Subandi menyebutkan adanya penyempurnaan signifikan, seperti penambahan mekanisme mediasi,penguatan proses aduan publik, serta sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran etika. “Kami ingin lembaga ini tetap menjadi teladan, menjaga kehormatan DPRD dengan sikap arif, jujur, dan bertanggung jawab,” tuturnya, disambut gestur penghormatan dari para peserta rapat. Puncak rapat ditandai dengan pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan tersebut. Dengan jawaban bulat “Setuju” dari seluruh anggota dewan, palu diketuk menandai era baru etika legislatif yang lebih kokoh dan visioner. Rapat ditutup dengan pembacaan keputusan resmi oleh Sekretaris DPRD, menandai berakhirnya sesi penuh makna dan tanggung jawab institusional tersebut. (adv/hms9/hms6)
Indeks