Hadiri Festival Budaya Desa Teluk Pandan. DPRD Kaltim Siap Dukung Pelestarian Seni dan Budaya Tradisional

Jumat, 13 Desember 2024 596
FESTIVAL : Anggota DPRD Kaltim Arfan, Agus Aras dan Agusriansyah Ridwan saat menghadiri Festival Budaya Desa Teluk Pandan, di Taman Bersemi Desa Teluk Pandan, Jum’at (13/12).

KUTAI TIMUR. Anggota DPRD Kaltim Arfan, Agus Aras dan Agusriansyah Ridwan menghadiri Festival Budaya Desa Teluk Pandan yang bertema “Merajut Warisan, Merangkai Masa Depan Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa”, di Taman Bersemi Desa Teluk Pandan, Jum’at (13/12).

Acara dibuka dengan pemukulan gong oleh Bupati Kutai Timur H Ardiansyah Sulaiman dihadiri Tokoh Masyarakat Mahyunadi, Forkopimda Kutim, Anggota DPRD Kutim Yuliana, Camat Teluk Pandan M Anwar, Kepala Desa Teluk Pandan Andi Herman Fadli dan Ketua MUI Kec. Teluk Pandan.

Acara berlangsung sangat meriah dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kecamatan Teluk Pandan dengan mengenakan pakaian adat khas daerah, mulai dari pakaian adat daerah Sulawesi, Kalimantan, Jawa hingga Sumatra.

Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan, Agenda rutin yang diselenggarakan di Desa Teluk Pandan berjalan sebagaimana yang diprogramkan oleh Kades merupakan salah satu warna tersendiri.

Menurutnya, merupakan keinginan yang sangat tepat bagi Seorang Kades karena melihat kemajemukan desa apalagi dikaitkan dengan sejarah terjadinya Teluk Pandan yang memang tidak terlepas dari pada kontribusi budaya begitu juga pembangunannya. “Saya berterima kasih kepada Kepala Desa,karena modal kita di Indonesia adalah keberagaman. Kita tidak bisa hidup sendiri dan kita bersyukur keberagaman itu ditunjukkan dimana saja kita berada,” kata Ardiansyah sambutannya.

Ia juga mengapresiasi penyelenggara yang mengangkat Sejarah dan budaya Desa sebagai pondasi kegiatan yang selaras dengan misi Pembangunan Kutim yaitu untuk mewujudkan Masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan Bersatu. 

Anggota DPRD Kaltim Arfan mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menghargai dan melestarikan warisan budaya, sekaligus menggunakannya sebagai sarana untuk mempererat persatuan bangsa dengan menghubungkan nilai-nilai masa lalu ke masa kini dan masa depan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kaltim Agus Aras, turut mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan di Desa Teluk Pandan. “Aneka ragam khasanah Budaya Nusantara inimerupakan kekayaan yang perlu dilestarikan dan dikembangkan terus menerus,” tuturnya.

Ia berharap, dengan masyarakat yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi semangat Bhineka Tunggal Ika dapat menjadikan Desa Teluk Pandan semakin maju dan dapatbersaing dengan desa-desa yang lain yang ada di Kab. Kutim.“Kami dari DPRD Kaltim akan terus mendorong kegiatan positif yang bertujuan untuk melestarikan seni dan budaya tradisional,” ujarnya

Selain itu, ia juga menyoroti keragaman sukubudayaadat dan agama namun tetap menjadi satu seperti semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ikayang memilki makna berbeda-beda tetapi tetap satu. 

Di penghujung acara, terdapat penampilan tari Sere Bissu Maggiri yang merupakan tarian tradisional dari Suku Bugis, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Tarian ini merupakan hasil karya seni pada masa lampau yang menjadi salah satu warisan budaya.(adv/hms9)

TULIS KOMENTAR ANDA
DPRD Kaltim Beri Rekomendasi Untuk Menutup Sementara Jembatan Mahakam I Samarinda
Berita Utama 28 April 2025
0
SAMARINDA. DPRD Kaltim melalui Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)  sebagai tindak lanjut dan respon atas kembali terjadinya insiden Jembatan Mahakam I Samarinda yang kembali ditabrak dalam hal ini oleh kapal tongkang milik PT Energi Samudra Logistik. RDP yang di pimpin Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle juga dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel dan Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono. Selain itu hadir pula Sekretaris Komisi II Nurhadi Saputra dan Anggota Komisi II diantaranya Muhammad Husni Fahruddin, Guntur, dan Yonavia. Hadir pula Anggota Komisi III yakni Jahidin, Syarifatul Sya’diah, Husin Djufri dan Sayid Muziburrachman serta Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman. RDP yang digelar di ruang rapat Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Senin (28/4) malam tersebut melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk PT Pelayaran Mitra 7 Samudera, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap insiden pada Februari lalu. Namun, sangat disayangkan, PT Pelayaran Mitra 7 Samudera pada RDP tersebut hanya menghadirkan staf ahli, sehingga Ketua Komisi II mengambil langkah tegas kepada perwakilan PT Pelayaran Mitra 7 Samudera untuk meninggalkan forum rapat. Karena dinilai sudah kali yang kelima pihak perusahaan mengabaikan undangan rapat dari Komisi II. “Anda tidak bertanggung jawab di sini, silakan keluar. Karena Anda tidak memberikan keputusan. Tolong dievaluasi terkait perizinannya. Perusahaan Pelayaran Mitra 7 Samudera tolong dievaluasi!,” tegas Sabaruddin. Sabaruddin kembali menegaskan, insiden ini bukan sekadar kelalaian biasa, melainkan masalah serius yang berulang dan mengancam keselamatan masyarakat. “Ini bukan kecelakaan biasa. Ini kecelakaan luar biasa. Bukan satu kali, dua kali, sudah berulang kali, dan membahayakan masyarakat. Kami minta investigasi menyeluruh dan pertanggung jawaban pihak terkait,” ujarnya. DPRD Kaltim melalui Komisi II mendorong agar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Ketertiban di Sungai Mahakam benar-benar ditegakkan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa kapal dilarang berlabuh dalam radius 500 meter dari jembatan. “Sudah jelas dalam Perda, ada zona steril di sekitar jembatan. Tapi faktanya, ponton masih banyak parkir sembarangan. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan,” ucap Politisi Partai Gerindra ini. Senada hal tersebut, Hasanuddin Mas’ud memberi ketegasan untuk merekomendasikan penutupan total aktivitas lalu lintas di atas dan di bawah Jembatan Mahakam I selama minimal dua bulan untuk investigasi dan pembangunan fender. “Kami minta malam ini juga KSOP menandatangani kesepakatan untuk menutup jembatan sampai investigasi selesai dan fender dibangun. Dua bulan,” tegas Hasan. Dari pihak BBPJN sendiri menargetkan investigasi bisa dimulai paling cepat Rabu atau Jumat pekan ini, sementara DPRD Kaltim mendesak agar penutupan segera diberlakukan demi mencegah potensi kerugian material dan korban jiwa. “Menurut saya ini bukan kelalaian, tapi perampokan, pencurian. Dampaknya sangat besar, fisik jembatan rusak, masyarakat takut, dan risikonya panjang,” kata Politisi Partai Golkar ini. Sebagai catatan, dua tabrakan terakhir terjadi di luar jam operasional yang diperbolehkan untuk pengolongan kapal, hal ini menjadi insiden yang ke 23 dialami Jembatan Mahakam I Samarinda. Pembangunan fender itu sendiri ditaksir bakal menelan biaya Rp 35 miliar. Saat ini, tidak adanya fender pelindung menyebabkan benturan langsung menghantam tiang utama saat insiden terulang pada Sabtu malam, 26 April 2025. Akibat insiden tersebut pilar penyangga tampak miring. Tampak hadir dalam RDP, Asisten II Setdaprov Kaltim Ujang Rahmad, Dinas Perhubungan Kaltim, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kaltimtara, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda, PT Kaltim Melati Bakti Satya serta PT Pelindo. (hms8)