Guntur: Infrastruktur Pertanian Kukar Mesti Diperkuat Demi Tingkatkan Swasembada Pangan

Selasa, 12 November 2024 113
Guntur, Anggota DPRD Kaltim
SAMARINDA. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Guntur, menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur pertanian di Kutai Kartanegara (Kukar), yang telah dikenal sebagai penghasil terbesar beras dan sayuran di Kalimantan Timur.

Guntur menyampaikan, untuk meningkatkan produktivitas petani, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan musim, perlu ada pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti embung, irigasi teknis, dan mekanisasi alat pertanian. “Produktivitas petani sangat bergantung pada infrastruktur yang memadai. Jika kebutuhan ini tidak segera dipenuhi, maka sulit untuk mencapai target swasembada pangan,” ungkap, Selasa (12/11/2024).

Kukar, yang selama ini mengandalkan tadah hujan dalam bercocok tanam, kini mulai bertransformasi dengan program pembangunan infrastruktur pertanian yang lebih modern. Salah satu program unggulan yang disorot adalah pembangunan embung dan saluran irigasi di berbagai desa, seperti di Loa Janan dan Muara Kaman.

Embung ini bertujuan untuk menampung air hujan yang dapat digunakan pada musim kemarau, memastikan para petani tidak bergantung hanya pada curah hujan. “Harapan kita, meskipun musim berganti, pertanian tetap bisa berjalan. Kami tidak ingin lagi tergantung pada hujan,” tegas Guntur.

Di samping itu, pemerintah daerah juga telah memperkenalkan alat mekanisasi pertanian modern yang dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada tenaga manual. Menurut Guntur, keberadaan alat-alat ini akan memotivasi lebih banyak petani untuk aktif dalam mencapai swasembada pangan di Kukar.

Guntur sangat optimis, dengan infrastruktur yang kuat, Kukar akan dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri, tanpa bergantung pada pasokan luar daerah.

Dengan langkah-langkah tersebut, sektor pertanian di Kukar diharapkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi daerah yang berkelanjutan. “Ini adalah langkah besar kita menuju kemandirian pangan,” pungkasnya. (Adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)