Garuda Terbang Lagi dari Samarinda DPRD Kaltim Dorong Layanan yang Inklusif

Jumat, 1 Agustus 2025 90
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyambut positif penerbangan perdana Garuda Indonesia dari Bandara APT Pranoto, Samarinda, menuju Jakarta. Rute ini dinilai penting untuk mendukung mobilitas publik dan pertumbuhan ekonomi lokal.
SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menyambut positif pengoperasian kembali rute penerbangan Garuda Indonesia dari Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (APT Pranoto), Samarinda, menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Penerbangan perdana berlangsung Jumat (1/8/2025) lalu, menandai langkah strategis dalam penguatan konektivitas dan pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur.

Menurut Reza, kehadiran Garuda Indonesia bukan sekadar membuka aksesibilitas udara, tetapi juga menjadi simbol penting pembangunan infrastruktur transportasi yang semakin merata di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara.

“Kami sangat mendukung konektivitas ini karena akan mendorong sinergi antara sektor transportasi dan pariwisata. Layanan ini diharapkan meningkatkan pelayanan publik dan memperluas aksesibilitas udara. Kami pun berharap jadwal penerbangan dapat ditambah, dan harga tiket tetap efisien untuk masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara sektor transportasi dan pariwisata, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan layanan harian dan skema corporate account yang ditawarkan Garuda Indonesia, Reza berharap mobilitas dinamis dari sektor pemerintahan, bisnis, dan masyarakat umum dapat terfasilitasi secara optimal.

“Kami berharap jadwal penerbangan bisa ditambah, terutama pada jam-jam strategis untuk perjalanan dinas dan bisnis. Selain itu, efisiensi harga tiket juga harus dijaga agar layanan ini
benar-benar inklusif dan tidak hanya dinikmati oleh segmen tertentu,” tambahnya.

Untuk diketahui, sebagai bentuk dukungan terhadap mobilitas sektor publik dan swasta, Garuda Indonesia menghadirkan skema corporate account bagi instansi pemerintah maupun pelaku usaha daerah, melalui sistem hard block dan soft block.

Penerbangan perdana Garuda Indonesia dengan nomor GA‑581 lepas landas dari Samarinda pukul 12.05 WITA dan mendarat di Jakarta pukul 13.15 WIB. Rute ini dilayani setiap hari dengan armada Boeing 737‑800 NG berkapasitas 162 kursi, terdiri atas 12 kursi kelas bisnis dan 150 kursi kelas ekonomi.

Kembalinya Garuda Indonesia ke Samarinda menjadi tonggak baru dalam sistem transportasi udara Kaltim. Dukungan kelembagaan seperti yang disampaikan Akhmed Reza Fachlevi menunjukkan bahwa konektivitas bukan hanya soal penerbangan, tetapi bagian dari strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Banggar DPRD Kaltim Matangkan Rencana Kerja 2026, Tekankan Ketepatan Waktu dan Akuntabilitas
Berita Utama 10 Maret 2026
0
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat langkah strategis dalam mengawal pengelolaan anggaran daerah demi memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi secara optimal. Melalui Badan Anggaran (Banggar), lembaga legislatif ini secara intensif memantapkan fungsi pengawasan dan sinkronisasi perencanaan guna memastikan setiap kebijakan fiskal di tahun mendatang berjalan tepat sasaran dan akuntabel. Langkah penguatan ini ditegaskan dalam Rapat Internal Badan Anggaran yang digelar di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim pada Selasa (10/3/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis serta sejumlah anggota Banggar lainnya, Sabaruddin Panrecalle, Muhammad Darlis Pattalongi, Sapto Setyo Pramono, Agusriansyah Ridwan, Baba, Firnadi Ikhsan, Safuad, dan Sarkowi V. Zahry. Dalam arahannya, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menekankan pentingnya sinergi internal yang solid dalam tubuh Banggar. Ia berharap seluruh anggota Banggar dapat berkoordinasi secara penuh dalam mengawal alokasi anggaran daerah agar selaras dengan target pembangunan. "Kedepan, rapat-rapat bersama pihak eksekutif akan terus kita tingkatkan intensitasnya. Kami sangat mengharapkan adanya rekomendasi-rekomendasi kritis dan membangun dari seluruh anggota Banggar agar fungsi pengawasan kita berjalan maksimal," ujar Ekti Imanuel. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pimpinan DPRD siap untuk terus mengawal dan meluruskan setiap tahapan pembahasan agar tetap sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa peran Banggar sangat strategis sebagai navigator dalam mengawal seluruh siklus anggaran. Ia menyebut dokumen rencana kerja 2026 yang dibahas merupakan "kompas" utama untuk mengarahkan langkah-langkah krusial, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga evaluasi. "Kehadiran kita bukan sekadar rutinitas administratif. Banggar adalah badan strategis yang harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran dan benar-benar selaras dengan kepentingan masyarakat Kaltim," tegas Hasan. Hasanuddin juga memberikan catatan serius mengenai kepatuhan terhadap timeline anggaran yang mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Beberapa poin krusial yang ia soroti antara lain, terkait penyampaian rancangan KUA-PPAS yang diharapkan tuntas di tingkat TAPD pada akhir Juni agar tidak terjadi penumpukan agenda di bulan berikutnya. Kemudian persetujuan bersama APBD 2027 dipatok paling lambat 30 November 2026. Lebih lanjut Ia mengingatkan adanya sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan selama 6 bulan jika terjadi keterlambatan persetujuan, sesuai amanat pasal 312 UU 23/2014. Terkait momentum pada bulan Maret ini, Hasan meminta adanya sinkronisasi tajam pada Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Verifikasi ketat sangat diperlukan untuk memastikan usulan anggota dewan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). "Verifikasi Pokir harus dilakukan secara ketat demi memastikan kesesuaian dengan RKPD. Hal ini penting guna menjamin akuntabilitas serta memastikan tidak ada program yang muncul di luar perencanaan (unplanned programs)atau usulan yang tidak terakomodasi dalam sistem saat pembahasan berlangsung," pungkasnya. Rapat internal Banggar ini menjadi fondasi penting bagi DPRD Kaltim dalam menjalankan fungsi anggaran secara disiplin dan transparan. Dengan jadwal kerja yang telah disusun secara sistematis, diharapkan pembahasan APBD ke depan dapat berjalan tanpa hambatan administratif. DPRD Kaltim berharap sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjaga, sehingga program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Kalimantan Timur dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan daerah Benua Etam. (Hms11)