Garuda Terbang Lagi dari Samarinda DPRD Kaltim Dorong Layanan yang Inklusif

Jumat, 1 Agustus 2025 49
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyambut positif penerbangan perdana Garuda Indonesia dari Bandara APT Pranoto, Samarinda, menuju Jakarta. Rute ini dinilai penting untuk mendukung mobilitas publik dan pertumbuhan ekonomi lokal.
SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menyambut positif pengoperasian kembali rute penerbangan Garuda Indonesia dari Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (APT Pranoto), Samarinda, menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Penerbangan perdana berlangsung Jumat (1/8/2025) lalu, menandai langkah strategis dalam penguatan konektivitas dan pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur.

Menurut Reza, kehadiran Garuda Indonesia bukan sekadar membuka aksesibilitas udara, tetapi juga menjadi simbol penting pembangunan infrastruktur transportasi yang semakin merata di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara.

“Kami sangat mendukung konektivitas ini karena akan mendorong sinergi antara sektor transportasi dan pariwisata. Layanan ini diharapkan meningkatkan pelayanan publik dan memperluas aksesibilitas udara. Kami pun berharap jadwal penerbangan dapat ditambah, dan harga tiket tetap efisien untuk masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara sektor transportasi dan pariwisata, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan layanan harian dan skema corporate account yang ditawarkan Garuda Indonesia, Reza berharap mobilitas dinamis dari sektor pemerintahan, bisnis, dan masyarakat umum dapat terfasilitasi secara optimal.

“Kami berharap jadwal penerbangan bisa ditambah, terutama pada jam-jam strategis untuk perjalanan dinas dan bisnis. Selain itu, efisiensi harga tiket juga harus dijaga agar layanan ini
benar-benar inklusif dan tidak hanya dinikmati oleh segmen tertentu,” tambahnya.

Untuk diketahui, sebagai bentuk dukungan terhadap mobilitas sektor publik dan swasta, Garuda Indonesia menghadirkan skema corporate account bagi instansi pemerintah maupun pelaku usaha daerah, melalui sistem hard block dan soft block.

Penerbangan perdana Garuda Indonesia dengan nomor GA‑581 lepas landas dari Samarinda pukul 12.05 WITA dan mendarat di Jakarta pukul 13.15 WIB. Rute ini dilayani setiap hari dengan armada Boeing 737‑800 NG berkapasitas 162 kursi, terdiri atas 12 kursi kelas bisnis dan 150 kursi kelas ekonomi.

Kembalinya Garuda Indonesia ke Samarinda menjadi tonggak baru dalam sistem transportasi udara Kaltim. Dukungan kelembagaan seperti yang disampaikan Akhmed Reza Fachlevi menunjukkan bahwa konektivitas bukan hanya soal penerbangan, tetapi bagian dari strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Rapat Paripurna Ke-41 DPRD Kaltim
Berita Utama 3 November 2025
0
SAMARINDA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur resmi mengesahkan agenda kegiatan Masa Sidang III Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-41 yang digelar pada Senin (3/11). Agenda tersebut mencakup rangkaian kegiatan strategis sepanjang bulan November hingga awal tahun mendatang. Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, didampingi Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati US, serta dihadiri sejumlah anggota DPRD Kaltim.  Ananda Emira Moeis menegaskan bahwa agenda yang disahkan merupakan tindak lanjut dari rencana kerja yang telah disepakati sebelumnya. “Agenda ini mencakup pelaporan hasil reses, pembentukan panitia khusus pembahas rencana kerja, serta pansus pokok-pokok pikiran DPRD menjelang awal tahun depan,” ujar Ananda. Selain itu, agenda kegiatan juga memuat jadwal rapat alat kelengkapan dewan, termasuk koordinasi antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Penyesuaian tanggal pelaksanaan dilakukan untuk memastikan sinkronisasi dengan tahapan perencanaan dan penganggaran daerah. Pengesahan agenda Masa Sidang III tersebut, menjadi penanda komitmen DPRD Kaltim dalam menjaga ritme kerja kelembagaan menjelang tutup tahun, sekaligus memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah.(hms4)