Garuda Terbang Lagi dari Samarinda DPRD Kaltim Dorong Layanan yang Inklusif

Jumat, 1 Agustus 2025 5
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyambut positif penerbangan perdana Garuda Indonesia dari Bandara APT Pranoto, Samarinda, menuju Jakarta. Rute ini dinilai penting untuk mendukung mobilitas publik dan pertumbuhan ekonomi lokal.
SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menyambut positif pengoperasian kembali rute penerbangan Garuda Indonesia dari Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (APT Pranoto), Samarinda, menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Penerbangan perdana berlangsung Jumat (1/8/2025) lalu, menandai langkah strategis dalam penguatan konektivitas dan pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur.

Menurut Reza, kehadiran Garuda Indonesia bukan sekadar membuka aksesibilitas udara, tetapi juga menjadi simbol penting pembangunan infrastruktur transportasi yang semakin merata di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara.

“Kami sangat mendukung konektivitas ini karena akan mendorong sinergi antara sektor transportasi dan pariwisata. Layanan ini diharapkan meningkatkan pelayanan publik dan memperluas aksesibilitas udara. Kami pun berharap jadwal penerbangan dapat ditambah, dan harga tiket tetap efisien untuk masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara sektor transportasi dan pariwisata, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan layanan harian dan skema corporate account yang ditawarkan Garuda Indonesia, Reza berharap mobilitas dinamis dari sektor pemerintahan, bisnis, dan masyarakat umum dapat terfasilitasi secara optimal.

“Kami berharap jadwal penerbangan bisa ditambah, terutama pada jam-jam strategis untuk perjalanan dinas dan bisnis. Selain itu, efisiensi harga tiket juga harus dijaga agar layanan ini
benar-benar inklusif dan tidak hanya dinikmati oleh segmen tertentu,” tambahnya.

Untuk diketahui, sebagai bentuk dukungan terhadap mobilitas sektor publik dan swasta, Garuda Indonesia menghadirkan skema corporate account bagi instansi pemerintah maupun pelaku usaha daerah, melalui sistem hard block dan soft block.

Penerbangan perdana Garuda Indonesia dengan nomor GA‑581 lepas landas dari Samarinda pukul 12.05 WITA dan mendarat di Jakarta pukul 13.15 WIB. Rute ini dilayani setiap hari dengan armada Boeing 737‑800 NG berkapasitas 162 kursi, terdiri atas 12 kursi kelas bisnis dan 150 kursi kelas ekonomi.

Kembalinya Garuda Indonesia ke Samarinda menjadi tonggak baru dalam sistem transportasi udara Kaltim. Dukungan kelembagaan seperti yang disampaikan Akhmed Reza Fachlevi menunjukkan bahwa konektivitas bukan hanya soal penerbangan, tetapi bagian dari strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi III DPRD Kaltim Dorong Regulasi Sungai untuk Tingkatkan PAD
Berita Utama 4 Agustus 2025
0
SAMARINDA — Komisi III DPRD Kaltim tengah menginisiasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis yang bertujuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pemanfaatan sungai dan perairan. Selama lebih dari tiga dekade, potensi ekonomi dari alur sungai belum tergarap maksimal, meski aktivitas transportasi dan logistik terus berlangsung di wilayah tersebut. Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdulloh usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Anggota Komisi III Baharuddin Muin, Abdul Rakhman Bolong, dan Sayid Muziburrachman, serta sejumlah pemangku kepentingan, pada Senin (4/8/2025). Abdulloh menegaskan bahwa, Ranperda ini bukan sekadar pengaturan teknis, melainkan upaya sistematis untuk menyelaraskan regulasi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. “Jangan sampai kita memelihara alur sungai, tetapi tidak mendapatkan apa pun dari situ. Inti dari perda ini adalah bagaimana Kaltim bisa mendapatkan PAD dari sektor yang selama ini belum tergarap,” ujarnya. Ranperda ini juga akan merangkum seluruh regulasi yang telah ada, baik dari instansi pusat seperti Pelindo maupun dari pemerintah daerah. Sinkronisasi ini penting agar kebijakan yang dihasilkan bersifat komprehensif dan tidak bertentangan dengan aturan nasional. Dalam tahap awal, Komisi III dijelaskan Abdulloh, masih melakukan pemetaan potensi bisnis di seluruh kabupaten dan kota yang memiliki akses ke sungai. Mekanisme pemungutan retribusi atau kontribusi daerah akan diatur lebih lanjut dalam regulasi turunan. “Kita belum tahu persis bentuk bisnisnya, tapi yang jelas ini akan menjadi sumber PAD baru yang selama ini belum pernah berkembang,” bebernya. Selain aspek ekonomi, Ranperda ini juga menyentuh isu pengamanan infrastruktur seperti jembatan, yang selama ini masih bergantung pada penggunaan kayu sesuai standar pusat. Komisi III berharap regulasi ini dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk pengelolaan sungai secara berkelanjutan, aman, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Rancangan awal perda ini akan segera disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk masuk dalam agenda pembahasan resmi. Pemerintah seluruh daerah di Kaltim juga akan dilibatkan dalam proses penyusunan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan daerah. (hms6)
Indeks