Faskes Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Penuh, Pemerintah Diminta Kerahkan Segala Kemampuan

Senin, 2 Agustus 2021 82
Ely Hartati Rasyid Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim
SAMARINDA. Melonjaknya angka terkonfirmasi positif COVID-19 di Kaltim berpengaruh pada bertambahnya pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Namun terbatasnya jumlah ruangan rawat inap, menyebabkan banyak dari penderita COVID-19 yang tidak dapat tertampung di rumah sakit. Situasi semakin memprihatinkan, ketika banyak dari tenaga kesehatan maupun petugas rumah sakit yang ikut terpapar COVID-19, hingga mengganggu pelayanan rumah sakit.

Kondisi ini mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid. Dirinya merasa prihatin melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Untuk itu, politisi perempuan dari partai PDIP ini meminta secepatnya kepada pemerintah provinsi untuk segera menambah fasilitas kesehatan untuk menangani lonjakan kasus COVID-19 yang kian masif.

Ely Hartati Rasyid mengatakan, penanganan dan penanggulangan COVID-19 harus dilakukan secara benar, cepat dan tepat. Di mana kata dia, saat ini terjadi penularan virus COVID-19 yang terus meluas. Untuk itu, dia meminta pemerintah untuk mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memutus mata rantai penularan di masyarakat. "Kondisi ini sudah selayaknya dan mengerahkan segala kemampuan, mengingat saat ini sedang dalam keadaan darurat," katanya saat dihubungi Jumat (30/7/2021) lalu.

Masih kata dia, pemerintah diharapkan memiliki strategi yang jitu dalam hal penanganan pandemi. Khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan, yang mana untuk setiap anggaran yang digunakan harus benar-benar jelas dan rasional. "Tentunya harus dijalankan secara maksimal serta sasaran yang tepat," katanya.

Anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar ini juga mengingatkan pemerintah untuk tidak menghambur uang negara. Namun harus memaksimalkan kemampuan demi pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Apalagi kalau sampai ada yang memanfaatkan di tengah kondisi darurat seperti ini," pesannya (adv/hms7).
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)