Ekti Imanuel Hadiri Pembukaan Retreat Pekerja GKII Kaltim

Senin, 24 Maret 2025 553
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel ketika hadiri pembukaan retreat GKII Kaltim, Senin (24/3) malam.
BALIKPAPAN. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel menghadiri acara pembukaan Retreat Pekerja Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Wilayah Kaltim di Ruang Borneo Hotel Novotel Balikpapan, Senin (24/3) malam.

Acara yang dihadiri sebanyak 449 peserta dari 10 kabupaten kota tersebut diisi dengan pemukulan gong sebagai tanda pembukaan pelaksanaan retreat yang diawali dari tanggal 24 hingga 26 Maret 2025, nyanyian puji-pujian dan kebaktian kebangunan rohani (KKR).

Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan retreat merupakan kegiatan yang sangat baik untuk kembali berhimpun dan berpikir terhadap proses-proses yang sudah dilakukan.

“Kami juga biasanya dari partai politik dan anggota DPRD setiap periode berjalan, kami melakukan kegiatan retreat. Partai Gerindra itu ada kegiatan khusus seperti yang diikuti kepala daerah kemarin,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan organisasi GKII se-Kaltim yang selalu memberi dukungan atas perjuangannya di legislatif.

“Saya diberikan jabatan sebagai wakil ketua 1 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, tentu ini kebanggaan bagi kita GKII semua. Dan harapan saya, apa yang bisa kita karyakan bersama, apa yang bisa kita kerjakan bersama. Saya menunggu saudara-saudara semua untuk bertemu di DPRD Provinsi Kalimantan Timur,” tuturnya.

Ekti juga menjelaskan bahwa yang dilakukan selama ini adalah membantu atau membangun tempat ibadah seperti gereja dan masjid.

“Periode pertama ada 225 gereja yang kita bantu, periode kedua ini target saya 500 gereja. Tidak mudah, tetapi kita selalu bersyukur bahwa Tuhan akan berpihak pada kita,” ucap Ekti.(hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)