Ekti Imanuel Apresiasi Bawaslu Kaltim Gelar Doa Bersama Lintas Iman untuk Pilkada Berintegritas

Selasa, 26 November 2024 72
Ekti Imanuel Apresiasi Bawaslu Kaltim Gelar Doa Bersama Lintas Iman untuk Pilkada Berintegritas
SAMARINDA. Mewakili Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel menghadiri Kegiatan Bawaslu Kaltim bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menggelar doa lintas iman dan deklarasi pilkada berintergritas dengan tema “Menghimpun Yang Terserak, Melangkah Bersama Ciptakan Pemilihan Yang Demokrasi” yang dilaksanakan di Hotel Senyiur Samarinda, Selasa (26/11/24).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto dan dihadiri Wakapolda Kaltim M Sabilul Alif, Danrem 091/ASN Brigadir Jenderal TNI Anggara Sitompul, Asisten Intelijen Kejati Kaltim Aji Kalbu Pribadi, Pamen Ahli Bidang Sosial Kodam VI Mulawarman I Made Alit Yudana, Hakim Tinggi PTA Samarinda H. Arpani.

Ekti menyebut kegiatan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menciptakan pemilihan yang damai dan berintegritas menjelang Pilkada serentak 2024 yang meliputi pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Kaltim. "Kita berharap doa bersama yang digagas oleh Bawaslu ini membawa dampak positif. Besok pilkada harus berlangsung damai. Siapa pun yang menang harus dihormati, yang kalah juga harus dihormati. Membangun Kaltim membutuhkan kebersamaan," ujar Ekti saat diwawancara usai kegiatan.

Ekti juga memberikan penilaian positif terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kaltim selama ini. Menurutnya, pengawasan berjalan baik, namun ia mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan, terutama menjelang hari pemilihan yang dianggap sebagai fase kritis. "Kalau terkait pengawasan, saya menilai sudah bagus sejauh ini. Tetapi mengingat ini adalah fase kritis menjelang pemilihan, pengawasan harus lebih diperketat lagi untuk mencegah potensi pelanggaran," tegas Ekti.

Ia menambahkan, DPRD Kaltim siap mendukung segala upaya yang bertujuan menciptakan Pilkada yang demokratis, damai, dan berintegritas. Acara ini dihadiri tokoh lintas agama, pimpinan daerah, perwakilan partai politik, serta elemen masyarakat lainnya. Kehadiran mereka menandai pentingnya kolaborasi dan persatuan untuk menjaga keutuhan dan harmoni dalam proses demokrasi di Kaltim.

Ekti menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi dan persatuan dalam setiap tahap Pilkada. Ia berharap seluruh pihak, baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat, dapat menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. "Siapa pun yang menang, itu adalah kehendak rakyat. Yang kalah harus bisa legawa. Intinya, kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk membangun Kalimantan Timur menjadi lebih baik," pungkasnya.

Dengan kegiatan doa bersama lintas iman ini, Bawaslu Kaltim telah menunjukkan komitmennya untuk mengawal proses Pilkada serentak 2024 dengan pendekatan yang inklusif dan menyentuh seluruh elemen masyarakat. Harapannya, Pilkada di Kalimantan Timur dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang berintegritas, damai, dan harmonis. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)
Indeks