DPRD Kaltim Tinjau Kota Bontang Pada Pelaksanaan Pilkada 2024

Rabu, 27 November 2024 115
MONITORING PILKADA BONTANG : Anggota DPRD Kaltim Darlis Pattalongi Tinjau Kota Bontang Untuk Pemantauan Pada Pilkada 2024.
BONTANG - Mewakili Ketua DPRD Kaltim Darlis Pattalongi melaksanakan peninjauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bontang, Rabu (27/11/2024) pagi.

Darlis Pattalongi bersama Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Kapolda Kaltim Nanang Avianto, Pangdam VI Mulawarman Tri Budi Utomo, Sekda Kaltim Sri Wahyuni dan Wali Kota Bontang Basri Rase.

Pemantauan Pelaksanaan Pilkada di awali dari Kota Samarinda dan di lanjutkan ke Kabupaten Kutai Timur lalu ke Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan. Setibanya dari Kabupaten Kutim, Pj Gubernur Kaltim beserta rombongan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 012 dan 05 Berbas Tengah Kota Bontang.

Peninjauan berlangsung dengan melihat sembari mempertanyakan kondisi pelaksanaan berlangsungnya Pilkada terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"keamanan yang ada selama berlangsungnya Pilkada 2024 di Kota Bontang terjaga dengan keadaan baik sehingga proses pemungutan suara berjalan lancar tanpa ada kendala apapun," ujar Akmal Malik

Usai melakukan pengecekan, rombongan kemudian bertolak kembali ke Bandar Udara LNG Badak Kota Bontang untuk melanjutkan pemantauan selanjutnya yakni di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan menggunakan Helikopter. (hms12)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Banmus Susun Kegiatan Masa Sidang I Tahun 2026, Ketua DPRD Kaltim : Ini Adalah Kontrak Kerja Nyata Dengan Rakyat
Berita Utama 24 Desember 2025
0
SAMARINDA. Menyongsong tahun anggaran baru, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Timur bergerak cepat menyusun peta jalan kegiatan untuk Masa Sidang I (Januari-Februari) Tahun 2026. Rapat yang digelar di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Rabu (24/12), menjadi momentum penguatan fungsi legislatif. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan jajarannya bahwa setiap butir kesepakatan dalam rapat Banmus membawa tanggung jawab besar bagi masyarakat Kalimantan Timur. "Ini adalah kontrak kerja kita dengan rakyat. Kita harus memastikan biaya terkendali demi pembangunan. Mari jalankan agenda ini dengan semangat pengabdian," ucapnya di hadapan peserta rapat yang dipimpin oleh Muhammad Samsun. Hasanuddin menyebut Banmus sebagai jantung dari seluruh aktivitas DPRD. Tanpa perencanaan yang matang dan legal melalui Banmus, seluruh gerak langkah institusi bisa menjadi tidak sah. Oleh karena itu, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan KUA-PPAS menjadi prioritas utama. Langkah strategis ini diambil guna meminimalisir risiko keterlambatan pengesahan APBD di masa mendatang. "Semoga ini menjadi titik awal yang baik dan dibukakan pintu kemudahan dalam setiap upaya kita membangun Kalimantan Timur," pungkasnya.(hms11)
Indeks