DPRD Kaltim Tegaskan Peran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

Selasa, 17 Juni 2025 99
TURUT HADIR : Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis ketika hadir dalam rapat Forkom Terpadu P4GN dan PN di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/6/2025).
SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, turut hadir dalam rapat Forum Komunikasi (Forkom) Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika (PN).

Acara yang berlangsung di ruang rapat Tepian II, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/6/2025), dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, serta dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang keamanan dan penegakan hukum. Dalam pertemuan tersebut, berbagai pihak menyoroti meningkatnya ancaman peredaran narkoba di wilayah Kaltim, yang memiliki akses darat, laut, dan udara yang cukup luas. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam mengendalikan arus masuk dan distribusi barang terlarang.

Dalam keterangannya, Ananda Emira Moeis menekankan bahwa pengawasan terhadap jalur darat, laut, dan udara harus diperkuat guna mengendalikan peredaran narkotika yang semakin kompleks. “Wilayah Kaltim sangat luas, sehingga pengawasan tidak bisa dilakukan secara parsial. Kita harus bersatu dalam menangani peredaran narkoba," ujar Nanda.

Ia menggarisbawahi pentingnya sinergi antara berbagai lembaga dan instansi terkait, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurutnya, pencegahan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi harus melibatkan semua elemen masyarakat agar upaya ini berjalan efektif. “Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Sinergi adalah kunci agar pengawasan di semua jalur bisa berjalan maksimal,” tegasnya.

Dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba, DPRD Kaltim akan terus mengoptimalkan kebijakan yang berkaitan dengan program pencegahan serta rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Salah satu bentuk dukungan konkret adalah mendorong penguatan Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) yang digagas oleh BNN. “Program ini sangat positif dan perlu terus dikembangkan dengan dukungan berbagai pihak, termasuk optimalisasi anggaran melalui APBD,” kata Nanda.

Ia juga menekankan pentingnya penganggaran yang tepat guna dalam memastikan efektivitas program pencegahan narkoba, termasuk mendukung rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Sementara itu, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengapresiasi komitmen DPRD Kaltim dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait P4GN. “Penyalahgunaan narkoba adalah ancaman
nyata bagi masa depan bangsa. Sinergi dan komitmen bersama adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan ini,” ujarnya.

Dirinya menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menanggulangi peredaran narkoba yang semakin marak. Pemprov Kaltim kata Gubernur Rudy, akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi guna memastikan langkah-langkah yang diambil memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

Forum komunikasi ini diharapkannya menjadi ajang strategis bagi berbagai instansi untuk menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan narkoba di Kaltim. Rapat ini turut dihadiri pejabat tinggi dari berbagai sektor, termasuk Dirnarkoba Polda Kaltim,Plt Aspidum Kejati Kaltim, Kabinda Kaltim, Danlanal Balikpapan, Danlanud Dhomber Balikpapan, serta perwakilan instansi vertikal, organisasi masyarakat, dan pegiat anti-narkoba. Dengan sinergi yang terus diperkuat, diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Kaltim semakin efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
BKPRMI Harus Jadi Pilar Pembinaan Pemuda Islam di Era Modernisasi
Berita Utama 14 September 2025
0
PALU — Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menghadiri Puncak Milad ke-48 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dan penyerahan BKPRMI Awards 2025 yang digelar di Halaman Pogombo, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kota Palu, Minggu (14/9/2025).  Dalam momentum nasional tersebut, Akhmed Reza menegaskan pentingnya BKPRMI sebagai garda terdepan dalam pembinaan karakter pemuda Islam di tengah arus modernisasi dan tantangan digital. “BKPRMI bukan hanya organisasi kepemudaan, tapi juga instrumen strategis dalam membentuk generasi yang berakhlak, berdaya saing, dan peduli terhadap pembangunan daerah,” ujarnya. Akhmed Reza yang juga menjabat Ketua DPW BKPRMI Kaltim memberikan mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili Karo Kesra Dasmiah, atas penerimaan penghargaan sebagai Pejabat dan Pimpinan Daerah Peduli BKPRMI Tingkat Nasional Tahun 2025. Ia menyebut penghargaan tersebut sebagai bukti komitmen Kaltim dalam mendukung gerakan kepemudaan berbasis masjid. “Kaltim konsisten mendorong sinergi antara pemerintah dan BKPRMI dalam program pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan pemuda,” tambahnya. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Kota Bontang, yang diterima langsung oleh Walikota Bontang Neni Moerniaeni. Reza menyebut Bontang sebagai contoh kota yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam kebijakan pembangunan pemuda. Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Umum BK BKPRMI Said Aldi Al Idrus, Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Ketua Umum DPP BKPRMI Nanang Bubarok, anggota DPD dan DPR RI Dapil Sulteng, serta para Ketua DPW BKPRMI se-Indonesia. Kehadiran para tokoh nasional ini memperkuat posisi BKPRMI sebagai organisasi strategis dalam pembangunan karakter bangsa. Sebagai Ketua DPW BKPRMI Kaltim, Akhmed Reza menutup pernyataannya dengan seruan agar BKPRMI terus beradaptasi dan berinovasi. “Kita harus menjadikan BKPRMI sebagai ruang tumbuh pemuda Islam yang tidak hanya religius, tapi juga progresif dan solutif bagi tantangan zaman,” pungkasnya. (hms4)