Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Pangan

Rabu, 22 November 2023 239
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Ali Hamdi
SAMARINDA. Harga pangan di Kalimantan Timur terus mengalami kenaikan. Kenaikan ini terjadi pada beberapa komoditas, seperti beras, gula dan cabai.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Ali Hamdi mengatakan, kenaikan harga pangan ini sangat memberatkan masyarakat. Apalagi, kenaikan terjadi menjelang Natal dan Idul Fitri.

“Pemerintah harus hadir ketika masyarakat mengeluh kebutuhan pangan naik dan mengambil langkah-langkah untuk menurunkan harga pangan ini” ucap Ali Hamdi pada Senin (20/11).

Menurutnya, kenaikan harga pangan disebabkan oleh banyak faktor mulai dari cuaca buruk, tingginya biaya produksi dan spekulasi pasar.

“Kami tentu saja berharap pemerintah dapat melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga pangan,” tuturnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim itu juga mengatakan, pemerintah perlu meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Selain itu, masyarakat juga harus bijak dalam mengonsumsi pangan.(hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kaltim, Serahkan Hasil Reses ke Pemprov Kaltim
Berita Utama 23 Februari 2026
0
SAMARINDA - DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-3 pada Senin (23/2/2026), dengan agenda penyampaian laporan hasil reses/aspirasi masyarakat masa sidang I Tahun 2026, penyerahan laporan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim, serta sambutan Gubernur Kaltim. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua DPRD Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana, serta Sekretaris DPRD Norhayati US. Hadir pula Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, jajaran Forkopimda, dan Kepala OPD Kaltim. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah juru bicara fraksi menyampaikan hasil reses, di antaranya Salehuddin (Golkar), Abdul Rakhmat Bolong (Gerindra), Yonavia (PDIP), Sulasih (PKB), Baharuddin Demmu (PAN-Nasdem), Laode Nasir (PKS), dan Nurhadi Saputra (Demokrat-Nasdem). Aspirasi masyarakat yang dihimpun mencakup kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, dan penerangan jalan umum, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan sektor pertanian, perikanan, serta pemberdayaan UMKM dan tenaga kerja lokal. Selain itu, masyarakat juga menyoroti kepastian status lahan di tengah pembangunan IKN serta isu lingkungan akibat aktivitas tambang. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa tujuh fraksi telah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reses masing-masing. Ia menekankan bahwa penyampaian laporan reses dalam paripurna merupakan bentuk komitmen dan pertanggungjawaban konstitusional dewan untuk mengawal aspirasi warga menjadi program nyata pemerintah. “Besar harapan semoga hasil reses/jaring aspirasi masyarakat ini dapat diakomodir pada pokok-pokok pikiran dewan dalam penyusunan anggaran sebagai bentuk tanggung jawab bersama DPRD dan pemerintah daerah dalam menjawab berbagai kebutuhan maupun permasalahan yang dihadapi untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Timur,” tuturnya.(hms4)
Indeks