Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Pangan

Rabu, 22 November 2023 195
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Ali Hamdi
SAMARINDA. Harga pangan di Kalimantan Timur terus mengalami kenaikan. Kenaikan ini terjadi pada beberapa komoditas, seperti beras, gula dan cabai.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Ali Hamdi mengatakan, kenaikan harga pangan ini sangat memberatkan masyarakat. Apalagi, kenaikan terjadi menjelang Natal dan Idul Fitri.

“Pemerintah harus hadir ketika masyarakat mengeluh kebutuhan pangan naik dan mengambil langkah-langkah untuk menurunkan harga pangan ini” ucap Ali Hamdi pada Senin (20/11).

Menurutnya, kenaikan harga pangan disebabkan oleh banyak faktor mulai dari cuaca buruk, tingginya biaya produksi dan spekulasi pasar.

“Kami tentu saja berharap pemerintah dapat melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga pangan,” tuturnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim itu juga mengatakan, pemerintah perlu meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Selain itu, masyarakat juga harus bijak dalam mengonsumsi pangan.(hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)