DPRD Kaltim Hadiri Peluncuran PETA POLPEN dan Penyerahan Bantuan Pendidikan Gratispol

Senin, 17 November 2025 42
Anggota DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi Hadiri Peluncuran PETA POLPEN dan Penyerahan Bantuan Pendidikan Gratispol, Senin (17/11/25)

SAMARINDA – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap sektor pendidikan semakin diperkuat dengan diluncurkannya proyek perubahan strategis Percepatan Implementasi Gaspol Pendidikan (PETA POLPEN). 

Acara peluncuran ini dirangkai dengan Penyerahan Simbolis Uang Kuliah Tunggal (UKT) program Pendidikan Gratispol kepada mahasiswa penerima dari 53 Universitas di Kaltim.

Bertempat di Gedung Olah Bebaya Kantor Gubernur Kaltim pada Senin, (17/11/25), acara dihadiri oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, serta Anggota DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi. 

Gubernur Rudy Mas’ud dalam sambutannya menyampaikan bahwa inisiatif ini program ini merupakan langkah dasar pembangunan sumber daya manusia yang kuat, unggul, dan berdaya saing, dalam rangka mewujudkan Generasi Emas Kaltim dan Indonesia Emas 2045. 

Rudy menjelaskan, PETA POLPEN berfungsi sebagai panduan strategis untuk mempercepat dan meratakan implementasi program-program pendidikan di seluruh wilayah Kaltim. Sementara itu, Pendidikan Gratispol menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi dalam menghilangkan hambatan biaya, sehingga lebih banyak anak daerah memperoleh pendidikan tinggi.

Dalam hal ini, Anggota DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi memberikan apresiasinya dan mendukung penuh terhadap langkah nyata Pemerintah Provinsi tersebut. 

"Kami dari DPRD Kaltim sangat menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif PETA POLPEN dan keberlanjutan Pendidikan Gratispol ini," ujar Darlis. 

"Ini adalah wujud komitmen nyata kita bersama, bahwa pendidikan tidak boleh lagi menjadi barang mahal bagi anak-anak Kaltim." Tambahnya.

Lebih lanjut, Ia menekankan bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal dan mendorong program ini benar-benar berkelanjutan. 

"Tugas kita bersama setelah ini adalah memastikan program-program ini berjalan tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. DPRD Kaltim akan terus mengawal alokasi anggaran dan implementasinya di lapangan," pungkasnya. (hms11)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Kunjungi Mayapada Hospital Nusantara di IKN, Dorong Standar Layanan Kesehatan Internasional
Berita Utama 26 Februari 2026
0
NUSANTARA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Mayapada Hospital Nusantara, Kamis (26/02/2026). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, didampingi Anggota Komisi IV Fadly Imawan dan Hartono Basuki, serta staf dan tenaga ahli Komisi IV. Rombongan diterima oleh Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri beserta jajaran manajemen, bertempat di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan dan dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah IKN yang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi menyampaikan apresiasi atas kehadiran rumah sakit bertaraf internasional di IKN. “Pada hari ini kami dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur berkesempatan untuk mengunjungi Rumah Sakit Mayapada, salah satu rumah sakit yang bertaraf internasional, yang kini hadir di lokasi IKN. Ini menjadi fasilitas kesehatan kelas internasional bukan hanya untuk masyarakat di IKN, tapi juga masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu, keberadaan Rumah Sakit Mayapada ini patut kita sambut dengan baik dan mudah-mudahan fasilitas yang ada di sini bisa digunakan sebaik mungkin untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat di IKN dan masyarakat Kalimantan Timur secara umum,” ujarnya. Ia menambahkan, standar pelayanan yang diterapkan Mayapada diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi rumah sakit lainnya di daerah. “Mudah-mudahan standar pelayanan Mayapada ini yang kita tahu sangat bagus, bisa menjadi cermin dan ukuran bagi rumah sakit-rumah sakit lainnya, terutama rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya. Sementara itu, Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri menjelaskan bahwa rumah sakit tersebut telah resmi beroperasi sejak Oktober 2024 dan terus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. “Kami sudah beroperasional di Ibu Kota Nusantara sejak Oktober 2024. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Jasa Raharja dan pihak-pihak asuransi lainnya. Harapan kami hadir di IKN ini adalah agar dapat melayani warga yang berada di Kalimantan Timur, agar dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang berstandar internasional,” jelasnya. Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPRD Kaltim berharap terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan fasilitas layanan kesehatan swasta dalam rangka menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berdaya saing internasional bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
Indeks