DPRD Kaltim Dukung Program Jospol, Komitmen Bersama Meningkatkan Kesejahteraan dan Keharmonisan Sosial

Rabu, 17 September 2025 21
Anggota DPRD Kaltim La Ode Nasir bersama Andi Faisal Assegaf dan Baharuddin Muin menghadiri penyerahan simbolis Program JosPol 3 oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di BSCC Dome, Balikpapan (17/9/2025)

Balikpapan — Mewakili Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Anggota DPRD Kaltim La Ode Nasir bersama koleganya Andi Faisal Assegaf dan Baharuddin Muin menghadiri Acara Penyerahan Penerima Penghargaan Jospol oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, di BSCC Dome, Balikpapan, Rabu (17/9/2025).

Kegiatan ini sekaligus menandai dimulainya rangkaian kunjungan kerja Gubernur di wilayah selatan Kaltim. Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa Program Jospol merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi terhadap pengabdian para guru, marbot, dan penjaga rumah ibadah lintas agama. “Perhatian terhadap guru dan penjaga rumah ibadah merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian mereka dalam membina generasi dan menjaga harmoni sosial,” ujar Gubernur Rudy.

Pada kesempatan tersebut, insentif diserahkan kepada 2.388 guru honorer di Balikpapan, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Masing-masing guru menerima insentif sebesar Rp 500.000 per bulan selama enam bulan, terhitung mulai Juli hingga Desember 2025.

Gubernur menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama pembangunan Kaltim. Menurutnya, pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan dan membuka jalan menuju kemajuan daerah. “Pendidikan bagi kami tetap nomor satu. Program JosPol adalah wujud nyata perhatian pemerintah terhadap tenaga pendidik yang telah mengabdi dengan tulus di Kota Beriman,” imbuhnya.

DPRD Kaltim menyambut baik pelaksanaan Program Jospol sebagai langkah konkret dalam memperkuat sektor pendidikan dan mempererat hubungan antarumat beragama. 

Anggota DPRD Kaltim La Ode Nasir menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Program Jospol. Ia menilai bahwa langkah ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan dan kehidupan beragama, tetapi juga memperkuat fondasi sosial masyarakat Kaltim yang majemuk dan inklusif.

“Kami di DPRD Kaltim menyambut baik dan mendukung penuh program ini. Ini bukan sekadar bantuan finansial, tetapi bentuk nyata penghargaan terhadap dedikasi para guru honorer, marbot, dan penjaga rumah ibadah yang selama ini menjadi garda terdepan dalam membina generasi dan menjaga harmoni sosial,” tegas La Ode Nasir.

DPRD Kaltim kata dia, menekankan bahwa pendidikan dan kehidupan beragama yang rukun merupakan dua pilar utama dalam pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, program seperti JosPol harus terus diperluas, ditingkatkan kualitasnya, dan dijalankan secara konsisten agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Kami percaya, kesejahteraan guru dan penjaga rumah ibadah bukan hanya soal insentif, tetapi tentang bagaimana pemerintah dan wakil rakyat memberi ruang bagi mereka untuk tumbuh, berkembang, dan dihargai secara layak,” tambah Laode.

Kehadiran DPRD Kaltim dalam kegiatan ini mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Program Jospol ini menjadi bukti bahwa perhatian terhadap sektor pendidikan dan kehidupan beragama tetap menjadi prioritas dalam pembangunan Kaltim. (adv/hms6)

TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)