DPRD Kaltim Dukung Kemajuan Kota Balikpapan Sebagai Pintu Gerbang IKN dan Kaltim

Sabtu, 10 Februari 2024 455
Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim hadiri upacara peringatan hari jadi ke-127 Kota Balikpapan
BALIKPAPAN. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur memberikan dukungan penuh terhadap kemajuan Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN) dan Ibu Kota Provinsi.

Hal tersebut ditegaskan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo usai mengikuti upacara peringatan hari jadi ke-127 Kota Balikpapan di halaman BSCC Dome Balikpapan, Sabtu (10/2/2024) pagi.

Hasanuddin Mas’ud mengatakan mengusung tema Balikpapan Kondusif, menuju pembangunan inklusif dan progresif. Menurutnya, merupakan tema yang ideal karena bertepatan dengan pemilu sehingga diperlukan terciptanya suasana yang kondusif.

Selain itu, pembangunan inklusif dan progresif perlunya diterjemahkan ke dalam program-program kerja pemerintah daerah sehingga menciptakan kemajuan di segala bidang pembangunan dalam arti luas.

“Tentu diperlukan dukungan semua pihak, baik provinsi, pemerintah kota serta seluruh warga Balikpapan dalam turut serta berkontribusi dalam tiap sendi pembangunan, serta meningkatkan kemampuan SDM dalam menyongsong IKN,”tegasnya.

Sigit Wibowo meminta kepada Pemkot Balikpapan agar mempersiapkan dengan matang terkait Balikpapan sebagai pintu gerbang IKN. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah migrasi penduduk secara masif ke Balikpapan.

“Orang-orang kan berdatangan ke Kaltim untuk melihat dan mengunjungi IKN baik dalam rangka rencana investasi maupun lainnya. Mereka yang ke IKN sejauh dalam proses pembangunan kan singgah saja, sedangkan menginap kemudian makan, dan lainnya di Balikpapan,” jelasnya.

Ia melanjutkan, pembinaan UMKM juga harus digalakkan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat baik dalam dan luar Kaltim ke Balikpapan menjadi potensi dan peluang untuk mempromosikan produk hasil UMKM.

Hal penting lainnya yang perlu disiapkan oleh Pemkot Balikpapan ialah pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan ketersediaan air bersih. “Pembangunan infrastruktur terus mengalami peningkatan karena itu perlu disiapkan tata kota yang memperhatikan aspek lingkungan, agar nantinya persoalan banjir, pencemaran udara dan lingkungan, serta lainnya dapat ditekan dan diantisipasi. Terkait air bersih, saya mengusulkan agar menggali sumber air baku seperti sumur bor di kawasan yang dinilai layak dan ideal lalu kemudian dikelola oleh PDAM,” terangnya. (hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Legislator Kaltim Terima Aspirasi Mahasiswa PKC-PMII
Berita Utama 15 September 2025
0
SAMARINDA — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC-PMII) Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim, Senin (15/9/2025). Mereka menuntut transparansi dan penyelesaian sejumlah persoalan strategis yang dinilai merugikan masyarakat. Tuntutan utama yang disuarakan adalah pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut dana divestasi kompensasi dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp 280 miliar, yang menurut mereka hingga kini belum sepenuhnya dilunasi.  Selain itu, massa mendesak DPRD Kaltim untuk turun tangan menyelesaikan konflik antara PT KPC dan masyarakat adat terkait penggusuran lahan. Menanggapi tuntutan tersebut, Anggota DPRD Kaltim, Subandi, yang menemui langsung para demonstran, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia menyebut bahwa Komisi III DPRD Kaltim akan membahasnya secara internal dan meneruskan ke Komisi I yang membidangi urusan hukum. “Kami dari Komisi III akan menindaklanjuti ini. Setelah pembahasan internal, akan kami teruskan ke Komisi I,” ujar Subandi, politisi PKS yang juga anggota Komisi III DPRD Kaltim. Ia menilai tuntutan mahasiswa sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan. “Tuntutan adik-adik PMII ini adalah bentuk check and balance dari masyarakat. Kami akan menindaklanjutinya,” tegasnya. Sementara itu, Ketua PKC-PMII Kaltim, Said, menekankan pentingnya penyelesaian segera agar masyarakat tidak terus dirugikan, terutama terkait akses jalan yang rusak akibat aktivitas pertambangan. “Kami mendesak DPRD Kaltim untuk memanggil PT KPC dan menuntut pertanggungjawaban atas rusaknya akses masyarakat. Kalau perlu, cabut saja izinnya,” seru Said dalam orasinya. PKC-PMII berharap DPRD Kaltim dapat bergerak cepat dan tegas agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan masyarakat bisa kembali menikmati infrastruktur yang layak, aman, dan nyaman. (hms8)