DPRD Kaltim Dampingi Kunker Pj. Gubernur Kaltim Ke Wilayah Utara

Rabu, 12 Februari 2025 642
KUNKER : Anggota DPRD Kaltim saat mendampingi kunker Pj. Gubernur Kaltim ke wilayah utara, Selasa (11/2).
KUKAR – BONTANG. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdulloh bersama Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu, Agus Aras dan Arfan turut serta mendampingi kunjungan kerja (kunker) Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik beserta jajaran perangkat daerah Pemprov Kaltim ke wilayah utara, Selasa (11/2).
Agenda pertama pada kunker tersebut adalah peletakan batu pertama (Groundbreking) pembangunan rest area dan penanaman bibit kopi dan aren di Desa Prangat Baru kilometer 59 jalur poros Samarinda-Bontang.
Yang mana diketahui bahwa pembangunan rest area tersebut merupakan hasil kolaborasi bersama antara pemerintah dan pihak swasta. Pembangunan rest area ini sepenuhnya menggunakan dana bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp 3,4 miliar dari perusahaan migas dan tambang batu bara.
Pada kesempatan itu, Abdulloh sangat mendukung proyek ini karena selain menyediakan fasilitas dasar, rest area juga diharapkan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi lokal melalui UMKM.
“Rest area ini bisa menjadi tempat istirahat yang nyaman bagi pengendara, sekaligus mendorong ekonomi lokal melalui produk UMKM. Jadi masyarakat sekitar dapat meningkatkan taraf hidup mereka,” ujarnya.
Usai kegiatan di rest area, rombongan kemudian melanjutkan kunker untuk meninjau proyek pembangunan Bendungan Marangkayu di Desa Sebuntal, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pada saat peninjauan itu, rombongan Pj. Gubernur Akmal Malik menemui sejumlah warga yang mengaku terdampak dari pembangunan Bendungan Marangkayu. Bendungan dengan kapasitas tampung 12,3 juta meter kubik ini memang masih menemui beberapa kendala. Seperti masalah pembebasan lahan dan klaim hak tradisional dengan warga setempat.
Menanggapi aspirasi warga, Akmal Malik berjanji akan membantu memfasilitasi persoalan ini. Ia menilai, harus ada solusi bagi tuntutan masyarakat lokal. Tanpa menghalangi proses penyelesaian pembangunan bendungan yang diproyeksikan menjadi penyedia pasokan air baku dan sumber Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) ini.
Setelah mengunjungi Bendungan Marangkayu, rombongan kemudian melanjutkan kunker ke Kota Bontang yang disambut langsung oleh Wali Kota Bontang Basri Rase dan tampak juga dihadiri oleh DPD RI asal Kaltim Andi Sofyan Hasdam dan Yulianus Henock Sumual.
Selain itu, kunker di Kota Bontang juga dirangkai penyerahan simbolis bantuan dari Pemprov Kaltim kepada Pemkot Bontang. Mulai bantuan dari DKP3A berupa blangko KTP Elektronik, bantuan untuk penerangan umum, Pokdarwis, toolkit, kultivator, pompa air dan peralatan mesin untuk pemotongan hewan kurban di Turap Kelurahan Telihan Sungai Bontang, dan bantuan peralatan UMKM serta bantuan dari BPBD Kaltim.
Sementara, Arfan menyampaikan rasa terima kasih kepada PJ. Gubernur Kaltim atas kunjungan di dapilnya yaitu Kota Bontang. Ia menilai bahwa kunjungan ini sebagai monitoring terhadap progres pembangunan khususnya yang ada di dapilnya.
“Saya secara pribadi baru melihat program yang ditangani oleh provinsi. Tadi ada juga beberapa jalan yang disampaikan bahwa akan diambil alih oleh provinsi. Tentu ini progres kedepan buat kami anggota DPRD dapil Bontang, Kutai Timur dan Berau,” ujar Arfan. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi III DPRD Kaltim Gali Progres Program Kerja Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR-PERA Kaltim
Berita Utama 18 November 2025
0
BALIKPAPAN - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama mitra kerjanya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim dan Dinas PUPR-PERA Kaltim, pada Selasa (18/11/2025) di Balikpapan.  Raker ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai progres pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 dari kedua dinas. Pembahasan dibagi menjadi dua sesi, diawali dengan Dishub Kaltim,kemudian dilanjutkan dengan Dinas PUPR-PERA Kaltim. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, didampingi Wakil Ketua Akhmed Reza Fachlevi, Sekretaris Abdurahman KA, serta anggota Komisi III Arfan, Abdul Rakhman Bolong, dan Baharuddin Muin.  Dalam pembukaannya, Abdulloh menekankan pentingnya raker ini mengingat peran strategis kedua mitra. Dishub Kaltim dalam sektor perhubungan untuk mendukung konektivitas, distribusi logistik, dan keselamatan transportasi, sementara Dinas PUPR-PERA merupakan motor penggerak pembangunan fisik.  Komisi III memandang penting untuk memastikan setiap anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat Kaltim, sehingga diperlukan pemaparan yang objektif terkait capaian kinerja, realisasi anggaran, kendala lapangan, serta kebutuhan dukungan kebijakan. Terkait pelaksanaan kegiatan, Abdulloh juga menyampaikan kebijakan tegas mengenai kontrak. Kontrak kegiatan akan dinilai sesuai progres, dan tidak akan ada perpanjangan kontrak kerja hingga 50 hari kerja jika pekerjaan selesai tepat waktu atau bahkan jika putus kontrak. Pembayaran akan dilakukan secukupnya berdasarkan administrasi realisasi progres yang dicapai. Plt Kepala Dishub Kaltim, Heru Santosa, memaparkan bahwa secara umum kegiatan Dishub Kaltim berjalan sesuai jadwal di masing-masing bidang. Realisasi keuangan rata-rata mencapai 75-78% dan fisik sekitar 78-81% di Tahun 2025, menunjukkan capaian yang cukup baik. Namun, ia mengakui masih terdapat bidang yang realisasinya belum mencapai target, khususnya bidang pelayaran dan beberapa kegiatan pada UPTD Terminal.  Meskipun demikian, presentasi tersebut menggambarkan arah pembangunan Dishub Kaltim yang semakin terintegrasi dengan fokus pada keselamatan transportasi, kelancaran mobilitas, penguatan konektivitas wilayah, dan penyelesaian proyek strategis. Sementara itu, Dinas PUPR-PERA Kaltim melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Rahmat, memaparkan progres realisasi tahun 2025 yang menunjukkan deviasi signifikan dari rencana. Realisasi fisik baru mencapai 55,61% terhadap rencana 64,87%, sedangkan realisasi keuangan baru 26,24% dari target 64,26%.  Rahmat menjelaskan bahwa kondisi ini menggarisbawahi perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan menjelang akhir tahun dan penanganan hambatan yang mengakibatkan keterlambatan. Secara umum, materi presentasi PUPR-PERA menegaskan fokus pemerintah provinsi pada percepatan pembangunan infrastruktur permukiman dan penataan bangunan, dengan kebutuhan penguatan koordinasi dan pengendalian untuk memastikan pencapaian target. Menanggapi pemaparan tersebut, Abdulloh kemudian meminta agar Anggota Komisi III segera melakukan peninjauan lapangan sesuai Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Peninjauan akan difokuskan pada pekerjaan tahun 2025, baik murni maupun perubahan, yang sedang dilaksanakan maupun yang sudah selesai. Untuk memfasilitasi percepatan peninjauan lapangan ini, Dishub Kaltim dan Dinas PUPR-PERA Kaltim diminta segera menyiapkan data kegiatan per daerah pemilihan kepada Komisi III DPRD Kaltim.