Dorong Penguatan Kesejahteraan Guru, La Ode Nasir Hadiri Penyaluran Bantuan Jospol di SMP IT Istiqomah Balikpapan

Rabu, 17 September 2025 21
Anggota DPRD Kaltim La Ode Nasir mendampingi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam penyerahan insentif Program Jospol kepada guru non-ASN di SMP IT Istiqomah Balikpapan, Rabu (17/9).

Balikpapan Mewakili Pimpinan DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim La Ode Nasir turut mendampingi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam acara peninjauan SMP IT Istiqamah Balikpapan sekaligus menyerahkan insentif Jospol di SMP IT Istiqomah Balikpapan, Rabu (17/9).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat sektor pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN. Acara yang berlangsung di lingkungan SMP IT Istiqamah Balikpapan disambut meriah oleh ratusan siswa dan guru dari berbagai jenjang pendidikan.

Dalam suasana penuh semangat, Gubernur Kaltim memperkenalkan Program Jospol sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para guru swasta. Program ini memberikan insentif sebesar Rp 500 ribu per bulan kepada guru non-ASN di jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP, sebagai wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pendidik.

La Ode Nasir yang turut mendampingi Gubernur Kaltim menyampaikan, bahwa DPRD Kaltim mendukung penuh langkah eksekutif dalam memperkuat sektor pendidikan, khususnya melalui kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan guru swasta.

“Kami di DPRD melihat bahwa kesejahteraan guru adalah fondasi utama dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Kehadiran kami di sini adalah bentuk komitmen untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada para pendidik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim tidak hanya hadir sebagai mitra pengawasan, tetapi juga sebagai garda pendukung kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya sektor pendidikan. “Kami percaya, bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang. Guru adalah ujung tombak perubahan, dan sudah sepatutnya mereka mendapatkan perhatian dan penghargaan yang layak,” ujar La Ode Nasir di sela kegiatan.

Politisi PKS ini juga menyampaikan bahwa DPRD akan terus mendorong agar program insentif ini tidak berhenti sebagai kebijakan jangka pendek, melainkan menjadi bagian dari sistem berkelanjutan yang terintegrasi dengan penganggaran daerah dan regulasi pendidikan.

“Kami akan mengawal agar program seperti Jospol ini tidak hanya berjalan, tapi berkembang. Kami ingin memastikan bahwa guru-guru kita, terutama yang non-ASN, tidak lagi merasa terpinggirkan dalam sistem pendidikan,” tegasnya.

La Ode juga turut menyampaikan apresiasi kepada SMP IT Istiqomah Balikpapan atas kontribusinya dalam mendidik generasi muda dengan pendekatan yang berintegritas dan berbasis nilai. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Balikpapan Rachmad Mas’ud, Anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah Harum, jajaran perangkat daerah Pemprov Kaltim, serta keluarga besar SMP IT Istiqomah Balikpapan. (adv/hms6)

TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)