Dewan Sambut Unras Koalisi Pemuda Kaltim

Selasa, 25 Januari 2022 94
SAMARINDA. Diterima sejumlah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, unjuk rasa (unras)yang dilakukan oleh Koalisi Pemuda Kalimantan Timur ke DPRD Kaltim, Senin (24/1) berlangsung damai. Unras yang menuntut agar diproses hukum kasus penghinaan terhadap warga Kalimantan Timur oleh saudara Edy Mulyadi dalam video berdurasi 57 detik tersebut juga berujung dukungan oleh perwakilan DPRD Kaltim atas tuntutan yang disampaikan Koalisi Pemuda Kaltim.
 
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menyampaikan harapannya agar kasus tersebut bisa diproses hukum. “Kami berharap kepada Kepolisian Kalimantan Timur untuk segera berkoordinasi dengan Kapolri memproses terhadap oknum yang bernama Edy Mulyadi dan kawan-kawan yang telah membuat pernyataan bersifat diskriminatif dan cederung mengadu domba,”ungkap Muhammad Samsun didampingi Anggota DPRD Kaltim Muhammad Udin dan Aghiel Suwarno menanggapi ucapan Edy Mulyadi yang menyebut Kaltim tempat jin buang anak.

Pernyataan yang dibuat Edy, menurut Muhammad Samsun juga dapat menciptakan kondisi tidak aman di negara kesatuan Republik Indonesia. “Kami tentunya memiliki sikap yang sama, namun tentunya kami meminta kepada saudara-saudaraku Koalisi Pemuda Kalimantan Timur untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban Kalimantan Timur. Tunjukkan kedewasaan kita sebagai warga calon ibukota negara yang layak menjadi ibukota negara,” ujarnya.

Sementara itu, dalam unjuk rasa yang dipimpin koordinator lapangan Fuad Assegaf, terdapat sejumlah pernyataan sikap yang disampaikan. Yaitu, atas nama pemuda Kalimantan Timur tidak menerima dan mengutuk keras atas pernyataan sodara Edy Mulyadi yang sangat menghina perasaan masyarakat Kaltim. Selain itu mereka itu meminta proses hukum saudara Edy Mulyadi guna mempertanggunjawabkan atas tindakannya yang sangat melukai dan mengganggu ketenangan masyarakat Kaltim.

Tuntutan lain yang disampaikan, meminta Kepolisian Republik Indonesia segera menangkap dan memproses secara hukum saudara Edy Mulyadi atas pernyataannya. Menghimbau seluruh rakyat Indonesia agar menjaga semangat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia serta menyatakan dan mendukung serta mengawal pembangunan atas pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. (adv/hms5)
TULIS KOMENTAR ANDA
Legislator Kaltim Terima Aspirasi Mahasiswa PKC-PMII
Berita Utama 15 September 2025
0
SAMARINDA — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC-PMII) Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim, Senin (15/9/2025). Mereka menuntut transparansi dan penyelesaian sejumlah persoalan strategis yang dinilai merugikan masyarakat. Tuntutan utama yang disuarakan adalah pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut dana divestasi kompensasi dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp 280 miliar, yang menurut mereka hingga kini belum sepenuhnya dilunasi.  Selain itu, massa mendesak DPRD Kaltim untuk turun tangan menyelesaikan konflik antara PT KPC dan masyarakat adat terkait penggusuran lahan. Menanggapi tuntutan tersebut, Anggota DPRD Kaltim, Subandi, yang menemui langsung para demonstran, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia menyebut bahwa Komisi III DPRD Kaltim akan membahasnya secara internal dan meneruskan ke Komisi I yang membidangi urusan hukum. “Kami dari Komisi III akan menindaklanjuti ini. Setelah pembahasan internal, akan kami teruskan ke Komisi I,” ujar Subandi, politisi PKS yang juga anggota Komisi III DPRD Kaltim. Ia menilai tuntutan mahasiswa sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan. “Tuntutan adik-adik PMII ini adalah bentuk check and balance dari masyarakat. Kami akan menindaklanjutinya,” tegasnya. Sementara itu, Ketua PKC-PMII Kaltim, Said, menekankan pentingnya penyelesaian segera agar masyarakat tidak terus dirugikan, terutama terkait akses jalan yang rusak akibat aktivitas pertambangan. “Kami mendesak DPRD Kaltim untuk memanggil PT KPC dan menuntut pertanggungjawaban atas rusaknya akses masyarakat. Kalau perlu, cabut saja izinnya,” seru Said dalam orasinya. PKC-PMII berharap DPRD Kaltim dapat bergerak cepat dan tegas agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan masyarakat bisa kembali menikmati infrastruktur yang layak, aman, dan nyaman. (hms8)