Dewan Dorong Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan

Rabu, 14 Juli 2021 127
Ekti Imanuel, anggota Komisi III DPRD Kaltim.
Samarinda. Percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dan pedalaman harus menjadi prioritas pemerintah agar tidak ada kesenjangan pembangunan antar daerah. Demikian disampaikan Anggota DPRD Kaltim Ekti Emanuel.

Dikatakan dia, untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan pembangunan antar daerah di Kaltim yang sering kali dikeluhkan masyarakat. Pemerintah mesti memberikan perhatian serius. “untuk itu, kami mengingatkan dan mendorong pemerintah provinsi agar selalu meningkatkan upaya dan keseriusan dalam rangka perbaikan dan penambahan infrastruktur jalan di perbatasan dan pedalaman,” kata Ekti, sapaan akrabnya.

Guna mengatasi persoalan tersebut, sambungnya, diperlukan sinergitas program pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. “Pemerintah pusat berkomitmen untuk fokus terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, pedalaman dan pesisir. Ini tinggal disinergikan dengan program pembangunan jangka menengah daerah,”ujarnya.

Ia menjelaskan kondisi seperti ini menjadi tantangan bagi kepala daerah Kaltim dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan dalam arti luas sebagai penjabaran dari visi dan misi Kaltim. Pasalnya, melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur publik yang memadai, seperti jalan, jembatan, pasar dan pusat kesehatan serta sekolah dinilai akan meningkatkan perekonomian daerah.
 
“Agar semua itu mampu terlaksana dengan baik maka pemerintah provinsi bisa memaksimalkan sejumlah peraturan daerah yang ada, bahkan apabila perlu dilakukan revisi guna sesuai dengan kondisi terkini Kaltim,” jelas Politisi Gerindra ini. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Legislator Kaltim Terima Aspirasi Mahasiswa PKC-PMII
Berita Utama 15 September 2025
0
SAMARINDA — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC-PMII) Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim, Senin (15/9/2025). Mereka menuntut transparansi dan penyelesaian sejumlah persoalan strategis yang dinilai merugikan masyarakat. Tuntutan utama yang disuarakan adalah pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut dana divestasi kompensasi dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp 280 miliar, yang menurut mereka hingga kini belum sepenuhnya dilunasi.  Selain itu, massa mendesak DPRD Kaltim untuk turun tangan menyelesaikan konflik antara PT KPC dan masyarakat adat terkait penggusuran lahan. Menanggapi tuntutan tersebut, Anggota DPRD Kaltim, Subandi, yang menemui langsung para demonstran, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia menyebut bahwa Komisi III DPRD Kaltim akan membahasnya secara internal dan meneruskan ke Komisi I yang membidangi urusan hukum. “Kami dari Komisi III akan menindaklanjuti ini. Setelah pembahasan internal, akan kami teruskan ke Komisi I,” ujar Subandi, politisi PKS yang juga anggota Komisi III DPRD Kaltim. Ia menilai tuntutan mahasiswa sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan. “Tuntutan adik-adik PMII ini adalah bentuk check and balance dari masyarakat. Kami akan menindaklanjutinya,” tegasnya. Sementara itu, Ketua PKC-PMII Kaltim, Said, menekankan pentingnya penyelesaian segera agar masyarakat tidak terus dirugikan, terutama terkait akses jalan yang rusak akibat aktivitas pertambangan. “Kami mendesak DPRD Kaltim untuk memanggil PT KPC dan menuntut pertanggungjawaban atas rusaknya akses masyarakat. Kalau perlu, cabut saja izinnya,” seru Said dalam orasinya. PKC-PMII berharap DPRD Kaltim dapat bergerak cepat dan tegas agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan masyarakat bisa kembali menikmati infrastruktur yang layak, aman, dan nyaman. (hms8)