Berkelanjutan Kunci Keberhasilan Penyediaan Kebutuhan Pangan

Senin, 27 Februari 2023 138
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menghadiri HUT Detakkaltim.com yang ke 7, kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan membuka diskusi yang membahas terkait tantangan dan peluang pertanian menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN)
SAMARINDA. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan bahwa berkelanjutan atau kontinu menjadi kunci jika ingin berhasil dalam penyediaan kebutuhan pangan. Hal itu disampaikan Politikus PDI Perjuangan ini saat dirinya menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk Peluang dan Tantangan Petani Kaltim Sambut IKN pada acara Hari Ulang Tahun ke-7 Detakkaltim.com di Diskominfo Kaltim, Sabtu (25/2/2023).

Dicontohkan Samsun, sapaan akrabnya seperti penyediaan buah pisang Sunpride misalnya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jika dalam satu harinya permintaan pasar sebanyak 150 kg, tentu untuk keberlanjutan maka diperlukan perencanaan penanaman hingga panen dan sampai siap untuk dipasarkan harus ada pola pengelolaan pertanian berkelanjutan. “Agar ketika permintaan pasar masuk kita bisa terus memenuhi dan menyuplai kebutuhan pangan yang diminta,” kata Muhammad Samsun.

Dalam diskusi yang juga menghadirkan stakeholder terkait, sejumlah hal yang menjadi sorotan yakni merosotnya produksi beras Kaltim akibat peralihan fungsi lahan yang  menyebabkan luas panen turut berkurang.  Menurut data  Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kaltim, dalam lima tahun terakhir  produksi beras tertinggi  pada 2020 yaitu 152.649 ton setelah itu merosot 5 persen pada 2021 menjadi 142.321 ton dan pada 2020 hanya 135.030 ton.

Sehingga menjadi tantangan luar biasa, namun sekaligus peluang  yang juga luar biasa bagi Kaltim menghadapi tantangan IKN. Sehingga menurut Samsun harus dimaksimalkan dari segi anggaran, regulasi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Ditambahkan oleh Samsun bahwa Ini baru soal lahan yang beralih fungsi, ada lagi lahan yang masih berproduksi namun terkendala dalam hal ketersediaan pupuk, harga yang mahal, subsidi yang dicabut, efeknya kualitas hasil panen menurun drastis, dan ini menjadi keluhan utama petani yang aktif di Kaltim.

Petani sangat mengeluhkan tentang ketersediaan pupuk, karena waktu pemupukan, tidak ditemukan pupuk di pasaran, walaupun ada, harganya melambung tinggi. Lahan terpapas, pupuk tak tersedia, hasil panen pun tak seberapa secara kualitas dan kuantitas. Malangnya harga jual produk atau hasil panennya juga tak menyejahterakan petaninya.

Sehingga saatnya menguatkan usaha mengubah mindset soal pertanian. Bergeser dari label kumuh, lusuh, dan miskin menjadi petani keren, dan bangga menjadi petani. Narasi inilah yang harus disampaikan kepada para milenal. Agar terjadi peningkatan regenerasi yang sehat. Karena selama ini para petani didominasi oleh kalangan tua.

Adanya Ibu Kota Negara (IKN) memberi angin segar, pemindahan tahap pertama dari Jakarta ke IKN pada 2024 diperkirakan akan melibatkan 250 ribu penduduk. Terdiri dari pekerja konstruksi serta aparatur sipil negara (ASN) dan TNI serta Polri. Ini peluang besar.

Dengan jumlah pemindahan di tahap pertama ini, menjadi pasar para petani untuk menjual produk pertaniannya. Ada banyak perut yang harus diisi, untuk itu potensi besar ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh para petani. Generasi muda diharapkan siap memegang tongkat estafet dari para petani yang telah sepuh.

Belum lagi proyeksi jumlah penduduk baru di IKN sebanyak 1,9 juta penduduk, tentu memerlukan suplai bahan pokok. Produk pertanian juga bisa mendapatkan nilai lebuh baik dengan metode pertanian organik. Manusia modern dengan mudahnya mendapat informasi menjadikannya teredukasi dengan baik tentang kesehatan. Kesadaran asupan makanan organik telah meningkat dari waktu ke waktu, harga jual juga sangat baik dibanding produk pertanian biasa pada umumnya. (adv/hms5)
TULIS KOMENTAR ANDA
Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kaltim, Evaluasi APBD 2024 dan Penetapan Kode Etik Baru untuk Legislatif – SUB
Berita Utama 23 Juni 2025
0
SAMARINDA — Suasana khidmat mewarnai Rapat Paripurna ke-20 DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Senin (23/6/2025). Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, rapat tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, Sekretaris DPRD Norhayati Usman, serta Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. Agenda pertama yakni jawaban pemerintah provinsi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam sambutannya, Seno Aji menyampaikan apresiasi atas kritik membangun dari legislatif dan menyoroti sejumlah tantangan, mulai dari fluktuasi harga batu bara hingga keterlambatan dana FCPF yang memengaruhi kinerja fiskal. Ia menegaskan komitmen Pemerintah untuk memperkuat tata kelola dengan prinsip keterbukaan dan efisiensi. Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa tahapan akhir dalam pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan secara cermat dan mendalam oleh Badan Anggaran DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur. "Hasil pembahasan ini menjadi bahan untuk laporan akhir Badan Anggaran DPRD Kaltim sebagai pertimbangan dan persetujuan serta penetapan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, yang akan disampaikan pada rapat paripurna selanjutnya,"ujarnya. Pada sesi berikutnya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan laporan final mengenai Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara. Dokumen tersebut mempertegas standar moral dan perilaku bagi seluruh anggota dewan. Subandi menyebutkan adanya penyempurnaan signifikan, seperti penambahan mekanisme mediasi,penguatan proses aduan publik, serta sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran etika. “Kami ingin lembaga ini tetap menjadi teladan, menjaga kehormatan DPRD dengan sikap arif, jujur, dan bertanggung jawab,” tuturnya, disambut gestur penghormatan dari para peserta rapat. Puncak rapat ditandai dengan pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan tersebut. Dengan jawaban bulat “Setuju” dari seluruh anggota dewan, palu diketuk menandai era baru etika legislatif yang lebih kokoh dan visioner. Rapat ditutup dengan pembacaan keputusan resmi oleh Sekretaris DPRD, menandai berakhirnya sesi penuh makna dan tanggung jawab institusional tersebut. (adv/hms9/hms6)