Beri Apresiasi Pelaksanaan Haji, Darlis : Jauh Lebih Siap

Senin, 5 Mei 2025 104
LEPAS JEMAAH : Anggota DPRD Kaltim, M Darlis Pattalongi ketika menghadiri acara pelepasan jemaah haji Embarkasi Balikpapan, Senin (5/5/2025)
BALIKPAPAN. Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terlaksananya kegiatan pelepasan 360 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan ke tanah suci.
Keberangkatan kloter BPN 1 ini sebagai tanda dimulainya operasional penyelenggaraan haji tahun 1446 H/2025 M di wilayah timur Indonesia.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti kegiatan yang di lepas oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji di Aula Jabal Rahmah Embarkasi Haji Balikpapan, Senin (5/5/2025) malam.

Darlis mengatakan, seperti yang sudah disampaikan ketua panitia embarkasi bahwa untuk kloter pertama, semua jemaah haji lengkap untuk bisa terbang ke tanah suci.

“Semua bisa terbang karena semua mendapatkan visa, sementara ada beberapa embarkasi yang saya dengar, ada beberapa orang yang terpaksa belum bisa berangkat ikut kloternya karena persoalan visanya yang tidak keluar,” jelasnya.

Darlis yang hadir mewakili Ketua DPRD Kaltim ini berharap agar 15 kloter setelah ini bisa berangkat dan semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.

Politisi PAN ini menilai bahwa secara umum panitia haji tahun ini sudah jauh lebih siap dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Dilihat dari bagaimana kondisi dan ekspresi para jemaah yang dilepas pada saat ini. Oleh karena itu, kita berterima kasih kepada teman-teman panitia pemberangkatan ibadah haji embarkasi Balikpapan ini atas dedikasi dan kerja kerasnya. Mudah-mudahan bisa bekerja secara tuntas,” pungkasnya.

Sementara, Deputi Koordinasi Layanan Haji Dalam Negeri Puji Raharjo yang hadir mewakili Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Republik Indonesia, memberikan apresiasi atas dukungan pemerintah provinsi Kaltim hingga pelaksanaan pemberangkatan jemaah bisa berjalan dengan baik.

“Atas nama BP Haji, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh pihak terkait dalam memfasilitasi pemberangkatan jemaah dengan baik dan tertib,” ujar Puji Raharjo ketika memberikan arahan dan pesan kepada para jemaah.

Terlihat hadir pada acara pelepasan yang berlangsung khidmat dan penuh haru tersebut, Anggota DPRD Kaltim Muhammad Samsun sebagai bagian rombongan jemaah haji, Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni,Kepala Kanwil Kementerian Agama Kaltim H Abdul Kholiq, Ketua MUI Kaltim KH Muhammad Rasyid dan sejumlah pejabat daerah.
(hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Legislator Kaltim Terima Aspirasi Mahasiswa PKC-PMII
Berita Utama 15 September 2025
0
SAMARINDA — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC-PMII) Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim, Senin (15/9/2025). Mereka menuntut transparansi dan penyelesaian sejumlah persoalan strategis yang dinilai merugikan masyarakat. Tuntutan utama yang disuarakan adalah pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut dana divestasi kompensasi dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp 280 miliar, yang menurut mereka hingga kini belum sepenuhnya dilunasi.  Selain itu, massa mendesak DPRD Kaltim untuk turun tangan menyelesaikan konflik antara PT KPC dan masyarakat adat terkait penggusuran lahan. Menanggapi tuntutan tersebut, Anggota DPRD Kaltim, Subandi, yang menemui langsung para demonstran, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia menyebut bahwa Komisi III DPRD Kaltim akan membahasnya secara internal dan meneruskan ke Komisi I yang membidangi urusan hukum. “Kami dari Komisi III akan menindaklanjuti ini. Setelah pembahasan internal, akan kami teruskan ke Komisi I,” ujar Subandi, politisi PKS yang juga anggota Komisi III DPRD Kaltim. Ia menilai tuntutan mahasiswa sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan. “Tuntutan adik-adik PMII ini adalah bentuk check and balance dari masyarakat. Kami akan menindaklanjutinya,” tegasnya. Sementara itu, Ketua PKC-PMII Kaltim, Said, menekankan pentingnya penyelesaian segera agar masyarakat tidak terus dirugikan, terutama terkait akses jalan yang rusak akibat aktivitas pertambangan. “Kami mendesak DPRD Kaltim untuk memanggil PT KPC dan menuntut pertanggungjawaban atas rusaknya akses masyarakat. Kalau perlu, cabut saja izinnya,” seru Said dalam orasinya. PKC-PMII berharap DPRD Kaltim dapat bergerak cepat dan tegas agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan masyarakat bisa kembali menikmati infrastruktur yang layak, aman, dan nyaman. (hms8)