Beberapa Kabupaten di Kaltim Butuh Perhatian Serius Terkait Listrik

Kamis, 11 November 2021 66
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK  smengatakan bahwa beberapa kabupaten di Kaltim masih memerlukan perhatian pemerintah terkait aliran listrik. Ia membenarkan bahwa ada listrik yang hanya bertahan hanya 12 jam saja, namun setelah diperjuangkan menjadi 24 jam dialiri listrik. Contohnya saja seperti di Kecamatan Biduk-biduk Kabupaten Berau. “Kemarin kita perjuangkan. Listrik ini kan domainnya PLN, kalau di Maratua itu sekarang sudah 12 jam. Mudah-mudahan bisa kita tingkatkan menjadi 24 jam,” ungkapnya.

Koordinasi dari DPRD ke pemerintah terkait listrik ini dilakukan secara langsung. Makmur membeberkan bahwa ada beberapa daerah di Kaltim yang aspirasinya sudah masuk ke pemerintah, bahkan telah dipenuhi. “Sebenarnya kan ada 3 lokasi. Kutim itu ada 2 daerah, sedangkan Berau ada 1 daerah yang belum dialiri listrik sama sekali. Di Berau ini selain Maratua, memang ada yang jangkauannya cukup jauh. Alhamdulillah begitu kita lobi 3 daerah ini listriknya sudah jalan,” jelasnya.

Politikus Golkar itu juga menegaskan bahwa harus ada perbaikan terhadap tiang-tiang utama yang dibutuhkan untuk koneksi antara kecamatan yang satu dengan lainnya. “Kalau tidak diperbaiki tiang-tiang penyangga akan terjadi losses. Oleh sebab itu, tidak semua sistem pelistrikan ada di kecamatan. Mungkin ada 1 kecamatan yang terkoneksi dengan kecamatan lain, karena kita memahami keterbatasan operasionalnya. Nah ini yang akan diupayakan PLN, tapi pada dasarnya PLN sedang berupaya semaksimal mungkin,” terangnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)