Bapemperda DPRD Kaltim Konsultasi ke Kemendagri, Bahas FGD dan Perubahan Tiga Perda Strategis

Kamis, 24 Juli 2025 15
Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan konsultasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah, Kementerian Dalam Negeri, terkait rencana penyelenggaraan FGD lintas daerah serta penyempurnaan tiga Perda strategis, Rabu (23/7).
JAKARTA — Dalam rangka memperkuat peran Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dalam menghasilkan regulasi yang adaptif dan sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah, Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan konsultasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Rabu (23/7).

Kunjungan ini dihadiri Anggota Bapemperda, Muhammad Husni Fahruddin dan Akhmed Reza Fachlevi, serta didampingi oleh tenaga pakar dan staf Bapemperda. Rombongan diterima langsung oleh Direktur Produk Hukum Daerah, Imelda, di lingkungan Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri.

Dalam pertemuan tersebut, Bapemperda DPRD Kaltim menyampaikan dua agenda utama. Pertama, konsultasi terkait tema dan judul Focus Group Discussion (FGD) antara Provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Kedua, penyampaian usulan perubahan terhadap tiga Ranperda yang saat ini dianggap memerlukan penyempurnaan isi.

Imelda menyambut baik langkah konsultasi ini dan menyampaikan bahwa Kemendagri siap mendukung pelaksanaan FGD yang relevan dengan prioritas nasional. Ia juga menyarankan agar judul dan substansi FGD dapat menyesuaikan dinamika kebutuhan daerah. “Silakan Perda yang lama dicabut saja, lalu diganti dengan produk hukum yang baru,” ujarnya menanggapi rencana perubahan Perda Lalu Lintas Sungai Mahakam.

Lebih lanjut, Ia menekankan pentingnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyusunan naskah akademik, serta menyelenggarakan public hearing secara terbuka. Menurutnya, langkah ini penting agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya akurat secara hukum, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Muhammad Husni Fahruddin atau akrab disapa Ayub, mengungkapkan bahwa Perda Sungai Mahakam saat ini memang sudah tidak relevan dengan tantangan terbaru di daerah. “Sudah sering terjadi tongkang yang talinya putus menghantam rumah warga bahkan fasilitas pemerintah. Belum lagi dampak sedimentasi akibat lalu lintas batubara,” ungkap Ayub.

Selain Perda Sungai Mahakam, dua perda lain yang diajukan untuk direvisi adalah Perda tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Perda tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Ketiganya dinilai membutuhkan pembaruan dari sisi konsideran hukum, penguatan teknis pengaturan, hingga penyesuaian dengan peraturan nasional terbaru.

Menutup konsultasi, Kemendagri menyatakan keterbukaannya terhadap usulan tema dan substansi FGD, serta mendorong agar pelaksanaan forum tersebut mampu menghadirkan regulasi yang adaptif, inklusif, dan kolaboratif. FGD ini nantinya akan menjadi wadah strategis bagi seluruh Bapemperda se-Kaltim dalam menyusun produk hukum yang relevan dan berdampak langsung pada pembangunan daerah.

Dengan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, diharapkan produk hukum daerah yang dihasilkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mendukung pertumbuhan daerah serta memperkuat pelayanan publik di Kalimantan Timur. (hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Pansus RPJMD Tegaskan Komitmen Percepatan Penuntasan Tapal Batas Wilayah Kaltim
Berita Utama 24 Juli 2025
0
JAKARTA — Panitia Khusus (Pansus) pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur 2025–2029 terus mengakselerasi langkah strategis demi memastikan kejelasan kewilayahan yang adil dan komprehensif. Salah satu langkah kuncinya adalah melalui agenda konsultatif yang digelar di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri, pada Kamis (24/7/2025). Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Pansus RPJMD DPRD Kaltim Syarifatul Syadiah ini turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan lintas institusi, antara lain Kasubdit Wilayah II Ditjen Adwil Kemendagri Teguh Subarto, Kepala Biro Pemerintahan Setda Kaltim Siti Sugianti, Asisten I Pemkab Berau Hendratno, Kabid PPM Bappeda Kaltim Misoyo, serta perwakilan dari instansi terkait. Dalam diskusi intensif tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD) memaparkan sejumlah titik krusial yang masih menyisakan ketidakjelasan tapal batas antar kabupaten dan kota, seperti Paser dengan Penajam Paser Utara, Penajam Paser Utara dengan Kutai Barat, Kutai Barat dengan Mahakam Ulu, Kutai Timur dengan Berau, dan Kutai Barat dengan Kutai Kartanegara. Tak hanya batas internal antar kabupaten dan kota, permasalahan batas wilayah antarprovinsi juga menjadi perhatian, khususnya antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Segmen batas seperti Kutai Barat dan Barito, Mahakam Ulu dengan Barito dan Murung Raya, serta Paser dengan Barito belum memperoleh kepastian hukum dari pemerintah pusat. “Jangan sampai masyarakat dirugikan hanya karena batas wilayah belum jelas. Ini berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan APBD dan kejelasan kewenangan pembangunan,” tegas Syarifatul Sya’diah. Langkah koordinatif ini merupakan bagian integral dari upaya memastikan RPJMD 2025–2029 disusun secara realistis dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan dinamika dan aspirasi kewilayahan secara menyeluruh.  Selain itu, penyelesaian tapal batas diyakini dapat memperkuat integritas tata kelola pemerintahan, mencegah tumpang tindih pelayanan, serta memperjelas hak dan kewajiban daerah dalam pembangunan lintas sektor. Dengan kolaborasi aktif antara DPRD, Pemprov, dan Kemendagri, diharapkan percepatan penyelesaian batas wilayah ini segera mencapai kepastian hukum dan dapat diterjemahkan dalam perencanaan pembangunan yang lebih responsif dan merata hingga ke pelosok Kalimantan Timur.(hms9/hms6)
Indeks