Bahas Anggaran dan Pokok-Pokok Pikiran , Banggar Kaltim Sambangi DKI

Senin, 8 November 2021 182
SERIUS : Rombongan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Timur saat sharing ke DPRD DKI Jakarta, Jumat (5/11).
JAKARTA. Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta, Jumat (5/11). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka sharing tentang pembahasan anggaran Tahun 2022.

Adapun anggota Banggar DPRD Kaltim terdiri dari Hassanuddin Mas’ud, Nidya Listiyono, Bagus Susetyo, Andi Harahap, dan Baba, serta lainnya. Rombongan diterima oleh Staf Subbagian Rumah Tangga, Protokol dan Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD DKI Jakarta Priyono.

Bagus Susetyo mengatakan kunjungan dilakukan untuk menggali informasi tentang bagaimana DPRD DKI Jakarta dalam melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 dan pokok-pokok pikiran.

Menurutnya, penting untuk diketahui pula tentang bagaimana hubungan sinergitas DPRD dan pemerintah provinsi dalam penyelarasan kebijakan dan program pembangunan. “Komunikasi ini penting dalam rangka tercapainya tujuan dari pembangunan, sebab itu perlu bagaimana polanya kalau di DKI,” sebutnya.

Staf Subbagian Rumah Tangga, Protokol dan Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD DKI Jakarta Priyono menuturkan saat ini DPRD DKI Jakarta sedang melakukan pendalaman terhadap dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2022.

Pendalaman dan evaluasi usulan kegiatan dilakukan lima komisi. “Termasuk bagaimana memaksimalkan potensi daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengesahan ditargetkan tepat waktu,” tuturnya.(adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)