Awali Hari Kerja, Sekretariat DPRD Kaltim Gelar Apel Pagi Dan Halal Bihalal

Rabu, 9 April 2025 1147
SAMARINDA. Sekretariat DPRD Kaltim menggelar apel pagi yang diikuti seluruh pegawai ASN dan Non ASN di halaman belakang Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Selasa (8/4/2025).
SAMARINDA. Sekretariat DPRD Kaltim menggelar apel pagi yang diikuti seluruh pegawai ASN dan Non ASN di halaman belakang Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Selasa (8/4/2025).

Dalam amanatnya, apel pagi yang dipimpin Kepala Bagian Umum dan Keuangan Hardiyanto mengatakan bahwa mulai dari bulan April, absen akan dilakukan secara finger kembali.

“Hari ini harus tuntas semua scan, itu semua termasuk nanti absensi ASN dan Non ASN dan TA pun diupayakan pinger,” kata Hardiyanto. Selanjutnya Hardiyanto mengatakan, atas nama Sekwan, kepala bagian dan pejabat fungsional yang disetarakan memohon maaf kepada semua peserta apel yang hadir.

“Kami atas nama ibu Sekwan, kepala bagian dan pejabat fungsional penyetaraan memohon maaf kepada bapak ibu jika selama setahun lalu kita berinteraksi ada salah khilaf mohon dimaafkan,” tuturnya.

Apel pagi yang diisi dengan pembacaan 10 prinsip tata pemerintahan yang baik dan pembacaan doa kemudian dilanjut dengan halal bihalal serta saling berjabat tangan dan bermaaf-maafan. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Dampingi Kunjungan Gubernur Kaltim ke PT Indexim DPRD Kaltim, Dorong Transparansi Pajak dan Konservasi Lingkungan
Berita Utama 16 Juli 2025
0
KUTAI TIMUR — Sejumlah Anggota DPRD Kaltim turut mendampingi kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur ke wilayah Kabupaten Kutai Timur, Senin (14/7). Salah satu tujuan peninjauan, yakni Perusahaan Pertambangan Batu Bara milik PT Indexim Coalindo, yang beroperasi di kawasan Kecamatan Kaliorang. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk meninjau langsung kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah dan pelestarian lingkungan. Anggota DPRD Kaltim Apansyah, menyampaikan sejumlah poin strategis terkait kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan daerah dan pelestarian lingkungan. Ia menegaskan bahwa informasi mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas kendaraan alat berat masih belum tersosialisasi secara optimal kepada masyarakat. Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa transparansi pajak merupakan elemen penting dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah. “Pajak sektor tambang, khususnya kendaraan operasional atau pajak alat berat, harus dikelola secara adil dan terbuka agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, rombongan juga meninjau aktivitas PT Indexim Coalindo, perusahaan tambang batubara yang beroperasi di wilayah tersebut. DPRD Kaltim mengapresiasi komitmen perusahaan dalam menjalankan konservasi lingkungan, termasuk rehabilitasi kawasan hijau dan pelestarian satwa endemik melalui pengembangan kawasan lingkungan Arboretum Tempudo seluas 648 hektar sebagai miniatur hutan tropis “Kami melihat adanya keseriusan dari pihak perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan industri dan keberlanjutan ekosistem,” tambah Apansyah. Dari sisi ekonomi, sektor tambang di Kaliorang diperkirakan menghasilkan perputaran uang hingga lima miliar, dengan nilai tiga miliar di antaranya berputar di tingkat kecamatan. Hal ini menunjukkan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, DPRD Kaltim juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap dampak lingkungan. “Kami tidak menutup mata terhadap potensi kerusakan ekologis. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus terus diperkuat,” tegasnya. Turut mendampingi kunjungan tersebut, Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, Agus Aras, Budianto, Anggota Komisi VI DPR RI/Ketua TP PKK Kaltim Sarifah Suraidah Harum, Sekda Sri Wahyuni, para asisten dan Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto dan Ketua Program Pemberdayaan Masyarakat Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Kaltim dalam memastikan bahwa pembangunan sektor tambang berjalan seimbang dengan prinsip keadilan fiskal dan keberlanjutan lingkungan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat daerah. (adv/hms6)
Indeks