Apresiasi Penurunan TPT di Kaltim, Apansyah Dorong Penguatan SDM Melalui Pelatihan dan Pengembangan

Rabu, 27 November 2024 105
Anggota DPRD Kaltim Apansyah
SAMARINDA. Anggota DPRD Kaltim Apanysah memberikan apresiasi atas menurunya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kaltim. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, TPT mengalami penurunan, kini berada di angka 5,14 persen berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024.

Apanysah mengatakan, bahwa tingkat pengangguran di Kaltim saat ini telah menurun dan patut diapresiasi. “Kalau secara angka, memang pengangguran di Kaltim telah menurun, dan ini satu hal yang positif. Semoga kabar baik ini dapat terus dipertahankan,” ujarnya.

Dengan penurunan tersebut, diharapkan Kaltim dapat terus menyediakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja bukan saja dari dalam provinsi melainkan luar provinsi. “Dengan meingkanya lapangan pekerjaan, roda perekonomian juga ikut meningkat. Ini patut disyukuri,” sebut Apansyah.

Guna menekan angka pengangguran di Kaltim, Apansyah mendorong pemerintah untuk terus berupaya mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan mampu bersaing dalam dunia kerja. “Pemerintah harus menyiapkan pelatihan dan peningkatan kompetensi kepada tenaga kerja yang tengah meniti karier profesional, maupun pembekalan keterampilan serta pengalaman kerja bagi mereka yang masih duduk di bangku sekolah atau berada pada fase transisi,” jelas

Pun demikian, Politisi Golkar ini tetap memberikan apresiasi atas upaya konkret pemerintah untuk menjawab tantangan melalui Kegiatan Pemagangan Dalam Negeri yang rutin digelar setiap tahun. “Pemagangan Dalam Negeri memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk mempercepat penempatan tenaga kerja secara efisien dan efektif,” bebernya.

“Selain itu, kegiatan ini juga mencakup upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja yang sedang meniti karier profesional, serta memberikan pembekalan keterampilan dan pengalaman kerja bagi mereka yang masih di bangku sekolah atau dalam fase peralihan,” jelas Apasnyah. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)