Apel Kesiapsiagaan Bencana, DPRD Kaltim Siap Perkuat Dukungan Kebijakan

Sabtu, 22 November 2025 46
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra hadiri kegiatan Apel Kesiapsiagaan Antisipasi Bangsit Bencana Alam di wilayah Provinsi Kalimantan Timur TA 2025 bersama Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud

BALIKPAPAN. DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadiri kegiatan Apel Kesiapsiagaan Antisipasi Bangsit Bencana Alam di wilayah Provinsi Kalimantan Timur TA 2025. Kegiatan berlangsung di Lapangan Makodam VI/Mulawarman, Sabtu (22/11/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Prov. Kaltim diwakili oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, yang hadir bersama Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, Pangdam Kaltim Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Kapolda di wakili Wakapolda Brigjen Pol. Sabilul Alif, Komandan group IV Kopasus Brigjen TNI Suharman Zunam, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, serta instansi terkait lainnya.

Seusai Apel, Nurhadi Saputra menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif Kodam Kaltim yang proaktif menggelar apel kesiapsiagaan ini. “Kami dari DPRD Prov. Kaltim sangat mengapresiasi langkah cepat dan tanggap yang dilakukan oleh Kodam Kaltim. Kegiatan apel kesiapsiagaan ini merupakan bentuk nyata kesiapan dan sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana,” ujar Nurhadi.

Lebih lanjut, Elisa menegaskan bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. “Kita semua memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan masyarakat siap dan terlindungi. Pemerintah daerah melalui berbagai instansi harus terus meningkatkan kapasitas mitigasi, sementara DPRD siap memberikan dukungan kebijakan dan anggaran untuk memperkuat sistem peringatan dini, pelatihan relawan, serta sarana prasarana penanganan bencana,” tambahnya.

Elisa juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung kesiapsiagaan bencana. “Masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap perubahan cuaca ekstrem dan segera melaporkan setiap potensi bahaya kepada pihak berwenang. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga Sulawesi Tengah,” ujarnya menegaskan.

Apel yang dimulai pukul 08.00 WITA ini diisi dengan pengecekan kesiapan personel, peralatan, serta komando lapangan dalam menghadapi potensi darurat di wilayah hukum Kodam Kaltim.

DPRD Prov. Kaltim berkomitmen untuk terus mendukung langkah-langkah koordinatif lintas lembaga dalam menghadapi potensi bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. “Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah, Kodam, dan instansi lainnya untuk memastikan Kaltim memiliki sistem tanggap darurat yang cepat, efektif, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat,” tutup Nurhadi Saputra. (hms7)

TULIS KOMENTAR ANDA
Anggota Komisi III Subandi Hadiri Rembug Pengawasan Penguatan Kelembagaan Tata Kelola Pengawasan Pemilu dan Pemilihan
Berita Utama 1 Desember 2025
0
SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi menghadiri kegiatan Rembug Pengawasan serta Penguatan Kelembagaan Tata Kelola Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Senin (1/12/2025). Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang III Setda Prov. Kaltim, Arief Murdiyatno, dan turut dihadiri Ketua Bawaslu Prov. Kaltim Hari Dermanto, Kasubbid I Kamneg Polda Kaltim AKBP Dedi Suwendi, Asisten Intelijen Kejati Kaltim Suhardi, serta perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim. Forum rembug ini bertujuan memperkuat koordinasi, evaluasi, dan sinergi lintas kelembagaan guna meningkatkan kualitas pengawasan pemilu dan pemilihan ke depan. Dalam sambutannya, Staf Ahli Bidang III Setda Prov. Kaltim, Arief Murdiyatno menekankan pentingnya penguatan tata kelola pengawasan pemilu secara komprehensif. “Kita belajar dari pengalaman Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024. Kita mengidentifikasi kekuatan, memperbaiki kelemahan, dan merumuskan langkah strategis agar pesta demokrasi ke depan berjalan lebih baik, semakin kredibel, dan semakin dipercaya masyarakat,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga kualitas pengawasan harus meningkat. “Kaltim akan menghadapi dinamika politik yang lebih kompleks. Maka kualitas pengawasan tidak boleh stagnan dan harus naik kelas,” tegasnya. Lebih lanjut, Arief menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi. “Pemilu bukan hanya urusan penyelenggara. Pemilu adalah tanggung jawab kita semua. Partisipasi publik menjadi pilar penting dalam meminimalkan pelanggaran dan menjaga marwah demokrasi,” tambahnya. Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menekankan pentingnya forum rembug seperti ini sebagai upaya memperkuat sinergi sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga demokrasi. “Momentum seperti ini jangan hanya menjadi ajang koordinasi menjelang pemilu. Ini harus menjadi sarana memperkuat komitmen bersama dalam menjaga marwah demokrasi, menegakkan integritas pemilu, dan meningkatkan partisipasi publik,” ujarnya. Subandi juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penetapan persyaratan kontestan pemilu agar tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari. “Baik itu terkait caleg maupun pilkada, syarat dan proses lolosnya seorang kontestan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak memicu konflik,” katanya. Menutup pernyataannya, Subandi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak penyelenggara dan peserta rembug. "Kami mengajak semua pihak untuk menjadikan forum ini sebagai momentum menjaga integritas pemilu dan menjadikan Kalimantan Timur sebagai contoh praktik demokrasi yang sehat di Indonesia. Semoga kegiatan ini memberi manfaat besar bagi bangsa dan daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur,” pungkasnya.