SAMARINDA. Jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Anggota DPRD Kaltim Abdul Rahman Agus mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengantisipasi lonjakan kebutuhan pangan.
Dirinya berharap, pemerintah melalui dinas terkait melakukan pemantauan intensif dan koordinasi secara rutin guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan pangan menjelang momen hari besar keagamaan dan Nataru.
“Menjelang hari besar di bulan ini, pemerintah harus segera berkoordinasi dengan para distributor dan pedagang untuk memastikan stok pangan aman. Jangan sampai terjadi kelangkaan sembako dan kebutuhan rumah tangga,” sebut pria yang akrab disapa Agus ini.
Selain itu, pemerintah juga harus mengawasi distribusi agar tidak ada penimbunan yang dapat memicu kelangkaan dan kenaikan harga pangan di Kaltim. “Kami mendorong Pemprov Kaltim untuk bersiap menghadapi lonjakan kebutuhan pangan,” ujar dia.
Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan kata dia, di antaranya dengan memetakan kebutuhan pangan di berbagai wilayah dan memastikan cadangan yang memadai. Termasuk meningkatkan pengawasan rantai distribusi. “Termasuk melaksanakan operasi pasar stabilitas harga pangan,” bebernya.
Pemantauan harga dan ketersediaan pangan di pasar, menurut Agus, guna memperoleh data terkini tentang kondisi pasar. Sehingga bisa mengambil langkah cepat jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga yang tidak wajar. “Dengan pemantauan ini, kita bisa Ini juga membantu memastikan harga tetap wajar dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Politisi PAN ini.
Agus menilai, pemerintah bisa menggalakkan kembali program pangan murah jelang momentum Nataru. Tujuannya menstabilkan harga di pasar. Hanya saja, patut menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pangan murah, penetapan titik harus secara merata serta antisipasi antreanpanjang. “Program ini bisa membantu masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah,” tukas dia. (adv/hms6)
Antisipasi Lonjakan Kebutuhan Pangan Jelang Nataru DPRD Dorong Pemerintah Lakukan Pemantauan Intensif
Jumat, 6 Desember 2024 41
Anggota DPRD Prov.Kaltim Abdurrahman Agus
TULIS KOMENTAR ANDA
-thumb.jpg)
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
Berita Utama
22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024.
Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar.
Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy.
Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan.
“Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti.
Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru.
“Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya.
Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai.
“Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti.
Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada.
“Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya.
Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit.
“Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq.
Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi.
“Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya.
Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut.
“Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya.
Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya.
“Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)