Anggota DPRD Kaltim Ikut Vaksin Massal

Senin, 8 Maret 2021 639
Sejumlah Anggota DPRD Kaltim, mengikuti Vaksinasi Covid-19
SAMARINDA. Sejumlah Anggota DPRD Kaltim, Senin (8/3) kemarin mengikuti Vaksinasi Covid-19 di Gedung Olah Raga (GOR) Segiri, Samarinda. Hal ini sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus corona di Benua Etam.

Angota DPRD Kaltim Amiruddin saat mengikuti vaksinasi masal mengaku sedikit gugup karena baru pertama kali vaksin. Apalgi saat pemeriksaan, tekanan darah mencapai 170/110. “Gugup karena lama gak disuntik. Biasanya tekanan saya itu hanya 140/90 hingga 150,” ucapnya.

Meski demikian, dirinya tetap menjalankan vaksin. Karena batas maksimal tekanan darah untuk vaksin mencapai 180. “mungkin karena pengaruh sedikit gugup, makanya tekanan naik. Tapi pas diperiksa lagi, sudah sedikit turun,” beber Politikus Golkar ini.

Saat dilakukan penyuntikan oleh petugas kesehatan, ia mengaku tidak merasakan sakit seperti yang dipikirkan. “Disuntik enak aja, aman, dan tidak ada sakitnya. Bahkan setelah suntik, tidak merasakan apa-apa,” kata Amiruddin menjelaskan.

Bahkan, kata dia, yang membuatnya merasa tegang karena pertanyaa-pertanyaan yang diajukan petugas kesehatan sebelum dilakukan penyuntikan. “Mungkin karena banyak pertanyaanya. Maunya itu, kita datang, langsung vaksin. Sekalinya ditanya-tanya lagi dulu. Tapi Alhamdulillah, berjalan lancar,” beber Anggota Komisi III DPRD Kaltim.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengatakan bahwa Vaksin Covid-19 ini tidak menakutkan. “Vaksin ini tidak menakutkan sebenarnya. Bahkan saat disuntik saya tidak merasakan sakit sama sekali,” ujarnya.

Dirinya berharap, masyarakat Kaltim, khususnya di Samarinda, dapat turut andil dalam program vaksinasi massal yang dilakukan pemerintah. “Karena ini memang program dari pemerintah dalam mengani covid, masyarakat yang belum vaksin silahkan ikut. Karena ini untuk keselamatan kita bersama juga,” jelas Politikus PAN ini.

Pria yang akrab disapa Sigit ini juga mendorong agar vaksin ini diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, guru, serta masyarakat yang ada di pasar-pasar. “Pemberian vaksin ini bisa dilakukan bertahap. Tapi yang prioritas itu ya seperti guru, tenaga kesehatan, serta masyarakat yang biasanya ada di pasar,” imbuhnya.

Sedikitnya, ada 23 Anggota DPRD Kaltim yang ikut dalam vaksinasi massal yang digelar Pemkot Samarinda. Vaksin selanjutnya kembali akan digelar pada minggu ke dua. “Jadi, jangan takut divaksin, kalau ada program vaksin silahkan masyarakat ikut andil guna memutus rantai penyebaran Covid -19,” pungkas Sigit. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.