Anggota DPRD Kaltim Ikut Vaksin Massal

8 Maret 2021

Sejumlah Anggota DPRD Kaltim, mengikuti Vaksinasi Covid-19
SAMARINDA. Sejumlah Anggota DPRD Kaltim, Senin (8/3) kemarin mengikuti Vaksinasi Covid-19 di Gedung Olah Raga (GOR) Segiri, Samarinda. Hal ini sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus corona di Benua Etam.

Angota DPRD Kaltim Amiruddin saat mengikuti vaksinasi masal mengaku sedikit gugup karena baru pertama kali vaksin. Apalgi saat pemeriksaan, tekanan darah mencapai 170/110. “Gugup karena lama gak disuntik. Biasanya tekanan saya itu hanya 140/90 hingga 150,” ucapnya.

Meski demikian, dirinya tetap menjalankan vaksin. Karena batas maksimal tekanan darah untuk vaksin mencapai 180. “mungkin karena pengaruh sedikit gugup, makanya tekanan naik. Tapi pas diperiksa lagi, sudah sedikit turun,” beber Politikus Golkar ini.

Saat dilakukan penyuntikan oleh petugas kesehatan, ia mengaku tidak merasakan sakit seperti yang dipikirkan. “Disuntik enak aja, aman, dan tidak ada sakitnya. Bahkan setelah suntik, tidak merasakan apa-apa,” kata Amiruddin menjelaskan.

Bahkan, kata dia, yang membuatnya merasa tegang karena pertanyaa-pertanyaan yang diajukan petugas kesehatan sebelum dilakukan penyuntikan. “Mungkin karena banyak pertanyaanya. Maunya itu, kita datang, langsung vaksin. Sekalinya ditanya-tanya lagi dulu. Tapi Alhamdulillah, berjalan lancar,” beber Anggota Komisi III DPRD Kaltim.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengatakan bahwa Vaksin Covid-19 ini tidak menakutkan. “Vaksin ini tidak menakutkan sebenarnya. Bahkan saat disuntik saya tidak merasakan sakit sama sekali,” ujarnya.

Dirinya berharap, masyarakat Kaltim, khususnya di Samarinda, dapat turut andil dalam program vaksinasi massal yang dilakukan pemerintah. “Karena ini memang program dari pemerintah dalam mengani covid, masyarakat yang belum vaksin silahkan ikut. Karena ini untuk keselamatan kita bersama juga,” jelas Politikus PAN ini.

Pria yang akrab disapa Sigit ini juga mendorong agar vaksin ini diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, guru, serta masyarakat yang ada di pasar-pasar. “Pemberian vaksin ini bisa dilakukan bertahap. Tapi yang prioritas itu ya seperti guru, tenaga kesehatan, serta masyarakat yang biasanya ada di pasar,” imbuhnya.

Sedikitnya, ada 23 Anggota DPRD Kaltim yang ikut dalam vaksinasi massal yang digelar Pemkot Samarinda. Vaksin selanjutnya kembali akan digelar pada minggu ke dua. “Jadi, jangan takut divaksin, kalau ada program vaksin silahkan masyarakat ikut andil guna memutus rantai penyebaran Covid -19,” pungkas Sigit. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Wakil Rakyat Kubar Berkunjung Ke Karang Paci
admin 21 Januari 2022
0
SAMARINDA. DPRD Provinsi Kaltim menerima kunjungan kerja Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Kunjungan ini dalam rangka koordinasi terkait pembahasan bantuan keuangan (Bankeu) APBD-P tahun anggaran 2022 Kabupaten Kubar diruang rapat gedung E lantai 1, Rabu (19/1). Rombongan yang dipimpin Ridwai selaku Ketua DPRD Kubar diterima langsung Anggota DPRD Kaltim Ekti Imanuel didampingi Tenaga Ahli Eko Priyo Utomo dan beberapa pejabat struktural. Dikatakan Ridwai, banyak kegiatan yang belum terakomodir di APBD Kabupaten. Kubar masih memiliki persoalan terkait infrastruktur jalan dan ini menjadi prioritas utama untuk mendapatkan bantuan baik dari pusat maupun provinsi. Belum lagi dengan kelanjutan proyek pembangunan jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) di kecamatan Melak yang masih terkatung-katung hingga saat ini. Padahal jembatan di sungai Mahakam yang menghubungkan Kecamatan Melak dan Mook Manaar Bulatn itu sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 300 miliar lebih. “Pembangunan jembatan sepanjang 100 meter lebih yang mangkrak sejak 2015 itu terus menjadi perbincangan warga Kubar,” ujar Ridwai. Menanggapi hal tesebut, Ekti Imanuel mengatakan, terkait proyek jalan Samarinda – Kubar, merupakan jalan nasional dan menjadi tanggung jawab pusat. Di tahun 2021 sebenarnya anggaran sudah masuk. Ada tiga segmen MYC yaitu dari simpang Kota Bangun – Resak, kemudian Resak – Damai dan dari simpang Kalteng dan arah perbatasan. “Dan memang yang tidak jalan samasekali ya segmen Kota bangun ini, dan ini sudah banyak disuarakan. Dan informasinya kontraktor yang mengerjakannya adalalah kontarktor dari luar pulau sehingga mereka kurang memahami medannya,” ungkap Ekti. Kemudian terkait dengan jembatan ATJ, lanjut Ekti, ada kesulitan untuk diambil alih dikarenakan dari tempat induknya di Kubar tidak dijalankan. Proses bankeu provinsi tidak mengatur apakah kewenangan provinsi, kewenangan pusat atau kewenangan daerah, namun sertifikat ada sehingga bantuan bisa masuk. “harapan kita, melalui anggota DPRD Kubar bisa mendorong pemkab Kubar menyelesaikan kasus mereka. Karena secara kepatutan kita menghargai pemkab kenapa belum dilaksanakan,” tandasnya. (adv/hms8)