Anggota DPRD Kaltim Apresiasi Kunker Mendes PDT Dalam Optimalisasi Potensi Produk Unggulan Desa

Jumat, 6 Desember 2024 52
Anggota DPRD Kaltim Hadiri Kunker Mendes PDT di Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur

KUTIM. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto kunjungi sejumlah desa di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam rangka optimalisasi potensi produk unggulan desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur menjadi desa pertama di Kaltim yang dikunjungi Yandri, Jumat (6/12/24).

Dalam forum optimalisasi potensi produk unggulan desa dihadiri oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Anggota DPRD Kaltim Darlis Pattalongi, Sigit Wibowo, Baharuddin Demmu, Sekretaris DPMPD Kaltim Eka Kurniati, Dandim 0909/KTM, Letkol Inf. Ginanjar Wahyutomo, Kapolres Kutai Timur, AKBP Chandra Hermawan, Perwakilan Danlanal Sangatta, Lettu Laut Triyono, KasatpolPP Kutai Timur, Fata Hidayat, Camat Bengalon Ahmad Rasyidi, Kepala Desa Tepi Langsat Zeky Hamzah serta tokoh masyarakat dan unsur perusahaan swasta.

Yandri dalam kunjungan ini menyampaikan bahwa forum ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk membangun kesadaran bersama kepada seluruh lapisan masyarakat. Apalagi dirinya dalam kunjungan ini meninjau sejumlah tempat seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Unit Desa (KUD).

Dirinya menilai desa tepian langsat sukses dalam meningkatkan perekonomian desa dengan berkolaborasi antara pemerintah desa dengan sejumlah pihak swasta. “Kalau tidak salah ada 7 perusahaan baik itu perusahaan sawit, karet, tambang dan lain sebagainya yang sudah melakukan kolaborasi yang luar biasa. Saya apresiasi kepada seluruh perusahaan yang sudah melakukan kerjasama selama ini dengan pemerintah desa,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Darlis Pattalongimenilai, kolaborasi ini menjadi salah satu kunci untuk mendorong ekonomi dan kemajuan desa. Hal itu juga perlu diimbangi dengan sikap guyup, sehingga kesejahteraaan, kebahagiaan dan kemakmuran itu bisa dicapai bersama-sama. “Intinya, mari kita berkolaborasi bersama-sama. Apalagi, kaltim ini akan terus berkembang dengan kehadiran ibukota Nusantara,” ungkapnya.

Dirinya berharap, desa tepian langsat yang memiliki sejumlah potensi yang bisa dimanfaatkan baik dari perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan bisa menjadi desa yang mandiri. “Inti pokoknya adalah kita ingin mensukseskan program asta cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Oleh karena itu, kita harus dukung semuanya,” ujarnya.

Selain itu, Yandri meresmikan Bangunan Central WorkshopBUMDes Tepian Bina Bersama dengan melakukan penandatanganan prasasti dan penyerahan hasil pekerjaan unit kemitraan. Dia juga melakukan pengukuhan Asosiasi Desa Sawit Indonesia (ADESI). Selain itu, dia turut menyaksikan Penandatangan MoU antara pemerintah desa dengan CSR perkebunan. (Adv/hms7)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
DPRD Kaltim Beri Rekomendasi Untuk Menutup Sementara Jembatan Mahakam I Samarinda
Berita Utama 28 April 2025
0
SAMARINDA. DPRD Kaltim melalui Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)  sebagai tindak lanjut dan respon atas kembali terjadinya insiden Jembatan Mahakam I Samarinda yang kembali ditabrak dalam hal ini oleh kapal tongkang milik PT Energi Samudra Logistik. RDP yang di pimpin Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle juga dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel dan Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono. Selain itu hadir pula Sekretaris Komisi II Nurhadi Saputra dan Anggota Komisi II diantaranya Muhammad Husni Fahruddin, Guntur, dan Yonavia. Hadir pula Anggota Komisi III yakni Jahidin, Syarifatul Sya’diah, Husin Djufri dan Sayid Muziburrachman serta Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman. RDP yang digelar di ruang rapat Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Senin (28/4) malam tersebut melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk PT Pelayaran Mitra 7 Samudera, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap insiden pada Februari lalu. Namun, sangat disayangkan, PT Pelayaran Mitra 7 Samudera pada RDP tersebut hanya menghadirkan staf ahli, sehingga Ketua Komisi II mengambil langkah tegas kepada perwakilan PT Pelayaran Mitra 7 Samudera untuk meninggalkan forum rapat. Karena dinilai sudah kali yang kelima pihak perusahaan mengabaikan undangan rapat dari Komisi II. “Anda tidak bertanggung jawab di sini, silakan keluar. Karena Anda tidak memberikan keputusan. Tolong dievaluasi terkait perizinannya. Perusahaan Pelayaran Mitra 7 Samudera tolong dievaluasi!,” tegas Sabaruddin. Sabaruddin kembali menegaskan, insiden ini bukan sekadar kelalaian biasa, melainkan masalah serius yang berulang dan mengancam keselamatan masyarakat. “Ini bukan kecelakaan biasa. Ini kecelakaan luar biasa. Bukan satu kali, dua kali, sudah berulang kali, dan membahayakan masyarakat. Kami minta investigasi menyeluruh dan pertanggung jawaban pihak terkait,” ujarnya. DPRD Kaltim melalui Komisi II mendorong agar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Ketertiban di Sungai Mahakam benar-benar ditegakkan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa kapal dilarang berlabuh dalam radius 500 meter dari jembatan. “Sudah jelas dalam Perda, ada zona steril di sekitar jembatan. Tapi faktanya, ponton masih banyak parkir sembarangan. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan,” ucap Politisi Partai Gerindra ini. Senada hal tersebut, Hasanuddin Mas’ud memberi ketegasan untuk merekomendasikan penutupan total aktivitas lalu lintas di atas dan di bawah Jembatan Mahakam I selama minimal dua bulan untuk investigasi dan pembangunan fender. “Kami minta malam ini juga KSOP menandatangani kesepakatan untuk menutup jembatan sampai investigasi selesai dan fender dibangun. Dua bulan,” tegas Hasan. Dari pihak BBPJN sendiri menargetkan investigasi bisa dimulai paling cepat Rabu atau Jumat pekan ini, sementara DPRD Kaltim mendesak agar penutupan segera diberlakukan demi mencegah potensi kerugian material dan korban jiwa. “Menurut saya ini bukan kelalaian, tapi perampokan, pencurian. Dampaknya sangat besar, fisik jembatan rusak, masyarakat takut, dan risikonya panjang,” kata Politisi Partai Golkar ini. Sebagai catatan, dua tabrakan terakhir terjadi di luar jam operasional yang diperbolehkan untuk pengolongan kapal, hal ini menjadi insiden yang ke 23 dialami Jembatan Mahakam I Samarinda. Pembangunan fender itu sendiri ditaksir bakal menelan biaya Rp 35 miliar. Saat ini, tidak adanya fender pelindung menyebabkan benturan langsung menghantam tiang utama saat insiden terulang pada Sabtu malam, 26 April 2025. Akibat insiden tersebut pilar penyangga tampak miring. Tampak hadir dalam RDP, Asisten II Setdaprov Kaltim Ujang Rahmad, Dinas Perhubungan Kaltim, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kaltimtara, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda, PT Kaltim Melati Bakti Satya serta PT Pelindo. (hms8)
Indeks