KUTIM. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto kunjungi sejumlah desa di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam rangka optimalisasi potensi produk unggulan desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur menjadi desa pertama di Kaltim yang dikunjungi Yandri, Jumat (6/12/24).
Dalam forum optimalisasi potensi produk unggulan desa dihadiri oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Anggota DPRD Kaltim Darlis Pattalongi, Sigit Wibowo, Baharuddin Demmu, Sekretaris DPMPD Kaltim Eka Kurniati, Dandim 0909/KTM, Letkol Inf. Ginanjar Wahyutomo, Kapolres Kutai Timur, AKBP Chandra Hermawan, Perwakilan Danlanal Sangatta, Lettu Laut Triyono, KasatpolPP Kutai Timur, Fata Hidayat, Camat Bengalon Ahmad Rasyidi, Kepala Desa Tepi Langsat Zeky Hamzah serta tokoh masyarakat dan unsur perusahaan swasta.
Yandri dalam kunjungan ini menyampaikan bahwa forum ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk membangun kesadaran bersama kepada seluruh lapisan masyarakat. Apalagi dirinya dalam kunjungan ini meninjau sejumlah tempat seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Unit Desa (KUD).
Dirinya menilai desa tepian langsat sukses dalam meningkatkan perekonomian desa dengan berkolaborasi antara pemerintah desa dengan sejumlah pihak swasta. “Kalau tidak salah ada 7 perusahaan baik itu perusahaan sawit, karet, tambang dan lain sebagainya yang sudah melakukan kolaborasi yang luar biasa. Saya apresiasi kepada seluruh perusahaan yang sudah melakukan kerjasama selama ini dengan pemerintah desa,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Darlis Pattalongimenilai, kolaborasi ini menjadi salah satu kunci untuk mendorong ekonomi dan kemajuan desa. Hal itu juga perlu diimbangi dengan sikap guyup, sehingga kesejahteraaan, kebahagiaan dan kemakmuran itu bisa dicapai bersama-sama. “Intinya, mari kita berkolaborasi bersama-sama. Apalagi, kaltim ini akan terus berkembang dengan kehadiran ibukota Nusantara,” ungkapnya.
Dirinya berharap, desa tepian langsat yang memiliki sejumlah potensi yang bisa dimanfaatkan baik dari perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan bisa menjadi desa yang mandiri. “Inti pokoknya adalah kita ingin mensukseskan program asta cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Oleh karena itu, kita harus dukung semuanya,” ujarnya.
Selain itu, Yandri meresmikan Bangunan Central WorkshopBUMDes Tepian Bina Bersama dengan melakukan penandatanganan prasasti dan penyerahan hasil pekerjaan unit kemitraan. Dia juga melakukan pengukuhan Asosiasi Desa Sawit Indonesia (ADESI). Selain itu, dia turut menyaksikan Penandatangan MoU antara pemerintah desa dengan CSR perkebunan. (Adv/hms7)
Anggota DPRD Kaltim Apresiasi Kunker Mendes PDT Dalam Optimalisasi Potensi Produk Unggulan Desa
Jumat, 6 Desember 2024 97
Anggota DPRD Kaltim Hadiri Kunker Mendes PDT di Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur
TULIS KOMENTAR ANDA
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
Komisi III DPRD Kaltim Dorong Prioritas Program Dinas Perhubungan Tetap Berjalan di Tengah Keterbatasan Fiskal
Berita Utama
16 April 2026
0
SAMARINDA - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka membahas pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berjalan serta rencana kerja Tahun 2027, bertempat di Gedung D Lantai III, Kantor DPRD Kaltim pada Kamis, (16/4/2026).
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Reza Fachlevi, serta Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sayid Muziburrachman, Sugiono, dan Jahidin. Turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Yuslindo, bersama jajaran, termasuk Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Heru Santosa.
Fokus pembahasan diarahkan pada pelaksanaan program tahun berjalan dan rencana kerja tahun 2027, khususnya pembangunan infrastruktur strategis di sektor kepelabuhanan, terminal, keselamatan lalu lintas, serta penerangan jalan umum. Keterbatasan fiskal menjadi tantangan sehingga program harus dijalankan secara selektif melalui skala prioritas.
Komisi III menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan baru dan pemeliharaan fasilitas yang ada, termasuk rambu lalu lintas, penerangan jalan, serta optimalisasi jembatan timbang. Persoalan kendaraan over dimension over loading (ODOL) juga menjadi perhatian serius untuk menjaga kualitas jalan provinsi.