Anggota DPRD Kaltim Apresiasi Kunker Mendes PDT Dalam Optimalisasi Potensi Produk Unggulan Desa

Jumat, 6 Desember 2024 59
Anggota DPRD Kaltim Hadiri Kunker Mendes PDT di Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur

KUTIM. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto kunjungi sejumlah desa di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam rangka optimalisasi potensi produk unggulan desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur menjadi desa pertama di Kaltim yang dikunjungi Yandri, Jumat (6/12/24).

Dalam forum optimalisasi potensi produk unggulan desa dihadiri oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Anggota DPRD Kaltim Darlis Pattalongi, Sigit Wibowo, Baharuddin Demmu, Sekretaris DPMPD Kaltim Eka Kurniati, Dandim 0909/KTM, Letkol Inf. Ginanjar Wahyutomo, Kapolres Kutai Timur, AKBP Chandra Hermawan, Perwakilan Danlanal Sangatta, Lettu Laut Triyono, KasatpolPP Kutai Timur, Fata Hidayat, Camat Bengalon Ahmad Rasyidi, Kepala Desa Tepi Langsat Zeky Hamzah serta tokoh masyarakat dan unsur perusahaan swasta.

Yandri dalam kunjungan ini menyampaikan bahwa forum ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk membangun kesadaran bersama kepada seluruh lapisan masyarakat. Apalagi dirinya dalam kunjungan ini meninjau sejumlah tempat seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Unit Desa (KUD).

Dirinya menilai desa tepian langsat sukses dalam meningkatkan perekonomian desa dengan berkolaborasi antara pemerintah desa dengan sejumlah pihak swasta. “Kalau tidak salah ada 7 perusahaan baik itu perusahaan sawit, karet, tambang dan lain sebagainya yang sudah melakukan kolaborasi yang luar biasa. Saya apresiasi kepada seluruh perusahaan yang sudah melakukan kerjasama selama ini dengan pemerintah desa,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Darlis Pattalongimenilai, kolaborasi ini menjadi salah satu kunci untuk mendorong ekonomi dan kemajuan desa. Hal itu juga perlu diimbangi dengan sikap guyup, sehingga kesejahteraaan, kebahagiaan dan kemakmuran itu bisa dicapai bersama-sama. “Intinya, mari kita berkolaborasi bersama-sama. Apalagi, kaltim ini akan terus berkembang dengan kehadiran ibukota Nusantara,” ungkapnya.

Dirinya berharap, desa tepian langsat yang memiliki sejumlah potensi yang bisa dimanfaatkan baik dari perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan bisa menjadi desa yang mandiri. “Inti pokoknya adalah kita ingin mensukseskan program asta cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Oleh karena itu, kita harus dukung semuanya,” ujarnya.

Selain itu, Yandri meresmikan Bangunan Central WorkshopBUMDes Tepian Bina Bersama dengan melakukan penandatanganan prasasti dan penyerahan hasil pekerjaan unit kemitraan. Dia juga melakukan pengukuhan Asosiasi Desa Sawit Indonesia (ADESI). Selain itu, dia turut menyaksikan Penandatangan MoU antara pemerintah desa dengan CSR perkebunan. (Adv/hms7)

TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)