Andi Faisyal Assegaf Evaluasi Pembangunan di PPU dan Paser, Reses Anggota DPRD Kaltim di Daerah Pemilihan

Selasa, 13 Juli 2021 128
Anggota DPRD Kaltim Andi Faisyal Reses di Daerah Pemilihannya PPU dan Paser sejak 7 Juli hingga 14 Juli
SAMARINDA. Melaksanakan Jaring aspirasi atau Reses dengan mengedepankan protokol kesehatan, Anggota DPRD Kaltim Andi Faisyal Assegaf tak hanya mendapat masukan dari warga yang ia kunjungi. Namun kegiatan tersebut sekaligus menjadi momen dirinya dalam mengevaluasi pembangunan di daerah pemilihannya. “Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat luas pada umumnya dan konstituen pada khususnya. Selain itu secara langsung mengetahui lebih jauh kondisi masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan program yang akan dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan telah dilaksanakan,” urai Andi Faisyal usai melaksanakan reses.

Lebih lanjut, Politisi asal Dapil III Kalimantan Timur ini menambahkan, dalam reses kedua tahun 2021 ini Infrastruktur di Desa Adang Jaya, Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser masih sangat memprihatinkan. “Dalam kesempatan reses kali ini masyarakat mengharapkan adanya bantuan pemerintah berupa semenisasi jalan poros Desa Adang Jaya sepanjang 7 Km, Semenisasi Jalan RT 01 sampai RT 11 sepanjang 5 Km dan Peningkatan Jalan Usaha Tani RT 01 sampai RT 11 sepanjang 8,8 Km,” ungkap Andi Faisyal.

Sementara diperlukan juga pembangunan Jembatan Desa Adang Jaya sebanyak 4 buah karena kondisi jembatan saat ini sudah rapuh dan membahayakan masyarakat yang melewati. Masyarakat juga memohon rehabilitasi rumah layak huni sebanyak 20 unit. “Memang hal ini sangat diperlukan mengingat infrastruktur yang baik merupakan langkah dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Adang Jaya tersebut,” sebutnya.

Tak hanya itu, Masyarakat Adang Jaya juga berharap adanya bantuan pemerintah berupa LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) sebanyak 15 buah, bantuan dana dari pemerintah untuk rehabilitasi rumah ibadah serta bidang Pendidikan masyarakat berharap adanya bantuan pemerintah berupa rehabilitasi ruang kelas dan toilet SD Desa Adang Jaya serta pembangunan Gedung TPA. “Warga Adang Jaya juga memerlukan perhatian bidang pertanian, pemenuhan sarana air bersih pedesaan seperti pipanisasi air bersih serta peningkatan jaringan perpipaan untuk menyalurkan air bersih ke rumah warga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Selama reses sejak 7 Juli hingga 14 Juli, Andi Fasiyal juga melaksanakan reses di Desa Teluk Waru, Kecamatan Long, Desa Sekurou Jaya, Kecamatan Long Ikis, Desa Atang Pait, Kecamatan Long Ikis, Desa Bukit Seloka, Kecamatan Long Ikis, Desa Olung, Kecamatan Long Ikis, Desa Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Desa Krayan Jaya, Kecamatan Long Kali dan Desa Damit dan Desa Suatan Keteban Kecamatan Paser Belengkong. (adv/hms5)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
DPRD Kaltim Beri Rekomendasi Untuk Menutup Sementara Jembatan Mahakam I Samarinda
Berita Utama 28 April 2025
0
SAMARINDA. DPRD Kaltim melalui Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)  sebagai tindak lanjut dan respon atas kembali terjadinya insiden Jembatan Mahakam I Samarinda yang kembali ditabrak dalam hal ini oleh kapal tongkang milik PT Energi Samudra Logistik. RDP yang di pimpin Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle juga dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel dan Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono. Selain itu hadir pula Sekretaris Komisi II Nurhadi Saputra dan Anggota Komisi II diantaranya Muhammad Husni Fahruddin, Guntur, dan Yonavia. Hadir pula Anggota Komisi III yakni Jahidin, Syarifatul Sya’diah, Husin Djufri dan Sayid Muziburrachman serta Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman. RDP yang digelar di ruang rapat Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Senin (28/4) malam tersebut melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk PT Pelayaran Mitra 7 Samudera, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap insiden pada Februari lalu. Namun, sangat disayangkan, PT Pelayaran Mitra 7 Samudera pada RDP tersebut hanya menghadirkan staf ahli, sehingga Ketua Komisi II mengambil langkah tegas kepada perwakilan PT Pelayaran Mitra 7 Samudera untuk meninggalkan forum rapat. Karena dinilai sudah kali yang kelima pihak perusahaan mengabaikan undangan rapat dari Komisi II. “Anda tidak bertanggung jawab di sini, silakan keluar. Karena Anda tidak memberikan keputusan. Tolong dievaluasi terkait perizinannya. Perusahaan Pelayaran Mitra 7 Samudera tolong dievaluasi!,” tegas Sabaruddin. Sabaruddin kembali menegaskan, insiden ini bukan sekadar kelalaian biasa, melainkan masalah serius yang berulang dan mengancam keselamatan masyarakat. “Ini bukan kecelakaan biasa. Ini kecelakaan luar biasa. Bukan satu kali, dua kali, sudah berulang kali, dan membahayakan masyarakat. Kami minta investigasi menyeluruh dan pertanggung jawaban pihak terkait,” ujarnya. DPRD Kaltim melalui Komisi II mendorong agar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Ketertiban di Sungai Mahakam benar-benar ditegakkan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa kapal dilarang berlabuh dalam radius 500 meter dari jembatan. “Sudah jelas dalam Perda, ada zona steril di sekitar jembatan. Tapi faktanya, ponton masih banyak parkir sembarangan. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan,” ucap Politisi Partai Gerindra ini. Senada hal tersebut, Hasanuddin Mas’ud memberi ketegasan untuk merekomendasikan penutupan total aktivitas lalu lintas di atas dan di bawah Jembatan Mahakam I selama minimal dua bulan untuk investigasi dan pembangunan fender. “Kami minta malam ini juga KSOP menandatangani kesepakatan untuk menutup jembatan sampai investigasi selesai dan fender dibangun. Dua bulan,” tegas Hasan. Dari pihak BBPJN sendiri menargetkan investigasi bisa dimulai paling cepat Rabu atau Jumat pekan ini, sementara DPRD Kaltim mendesak agar penutupan segera diberlakukan demi mencegah potensi kerugian material dan korban jiwa. “Menurut saya ini bukan kelalaian, tapi perampokan, pencurian. Dampaknya sangat besar, fisik jembatan rusak, masyarakat takut, dan risikonya panjang,” kata Politisi Partai Golkar ini. Sebagai catatan, dua tabrakan terakhir terjadi di luar jam operasional yang diperbolehkan untuk pengolongan kapal, hal ini menjadi insiden yang ke 23 dialami Jembatan Mahakam I Samarinda. Pembangunan fender itu sendiri ditaksir bakal menelan biaya Rp 35 miliar. Saat ini, tidak adanya fender pelindung menyebabkan benturan langsung menghantam tiang utama saat insiden terulang pada Sabtu malam, 26 April 2025. Akibat insiden tersebut pilar penyangga tampak miring. Tampak hadir dalam RDP, Asisten II Setdaprov Kaltim Ujang Rahmad, Dinas Perhubungan Kaltim, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kaltimtara, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda, PT Kaltim Melati Bakti Satya serta PT Pelindo. (hms8)
Indeks