Ananda Emira Moeis Terima Audiensi YGANN Kaltim

Senin, 9 Desember 2024 733
AUDIENSI : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Ananda Emira Moeis menerima audiensi Pengurus Yayasan Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara (YGANN) Provinsi Kalimantan Timur, di Ruang Rapat Rumah Dinas No. 2, Senin (09/12).
SAMARINDA. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Ananda Emira Moeis menerima audiensi Pengurus Yayasan Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara (YGANN) Provinsi Kalimantan Timur, di Ruang Rapat Rumah Dinas No. 2, Senin (09/12).

Pertemuan tersebut sekaligus sebagai Silaturahmi tentang pengembangan Sumber Daya Manusia Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Dalam pertemuan ini, Ketua DPD YGANN Kaltim Siti Najihan mengatakan, tujuan audiensi ini ialah untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari ancaman Narkoba, sesuai Intruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional P4GN.

Ia juga meminta dukungan dan support Wakil Ketua DPRD Kaltim agar dapat mengambil bagian dalam hal membantu pemerintah untuk lebih bersinergi menyuarakan dampak penyalahgunaan narkoba pada masyarakat umum dan pelajar melalui program kerja P4GN dengan koordinasi dari BNN dan Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia bebas dari narkoba.

“Tidak hanya bergerak dibidang antisipasi narkotika, kami juga berbagi kasih dan kebahagiaan kepada lansia yang ada di panti. Menurut kami, lansia butuh perhatian lebih apalagi banyak para lansia yang merasa kesepian dan membutuhkan perhatian lebih. Oleh karena itu, kami hadir untuk dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat,” ujar Siti Najihan.

Ananda Emira Moeis memberikan apresiasi dan sangat menyambut baik dengan adanya kunjungan dari YGANN Kaltim. “Saya mengapresiasi Bapak dan Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan atensi kepada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh YGANN Kaltim, ini merupakan kegiatan mulia,” tuturnya.

Menurutnya, Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat umum dan khususnya pelajar.(hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Bahas Rencana Program DPMPD untuk APBD 2027, Tekankan Efektivitas dan Sinkronisasi Program
Berita Utama 16 April 2026
0
SAMARINDA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dalam rangka penyelarasan perencanaan program tahun anggaran 2027. Pertemuan yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Kamis (16/04), menekankan pentingnya efektivitas program di tengah dinamika kondisi fiskal daerah. Rapat dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi, didampingi Ketua Komisi IV Baba, serta dihadiri jajaran DPMPD Kaltim. Dalam arahannya, Ketua Komisi IV Baba menegaskan bahwa penyusunan rencana kerja tahun 2027 harus dilakukan secara terkoordinasi, terarah, dan terukur agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. “Perencanaan tahun 2027 harus disusun dengan baik dan terkoordinasi, sehingga seluruh program kerja dapat berjalan efektif,” ujarnya. Ia menyoroti tantangan keterbatasan fiskal daerah yang berdampak pada ruang gerak anggaran. Kondisi tersebut menuntut perangkat daerah untuk menyusun program yang lebih selektif, efektif, dan tepat sasaran. “Dengan kondisi anggaran yang terbatas, program yang disusun harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya. Dalam pembahasan, Sekretaris Komisi IV Muhammad Darlis Pattalongi juga mencermati komposisi anggaran DPMPD yang masih didominasi belanja rutin, seperti gaji, tunjangan, dan operasional. Sementara itu, porsi belanja untuk program teknis dinilai masih perlu dioptimalkan. Selain itu, beberapa komponen belanja seperti perjalanan dinas, kegiatan pendukung, dan pengadaan barang menjadi perhatian agar dapat disesuaikan dengan prinsip efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan. Komisi IV turut mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang matang guna menghindari potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Perhitungan kebutuhan belanja pegawai dan operasional diminta dilakukan secara cermat dan realistis. “Kami berharap tidak ada program yang tertunda akibat perencanaan yang kurang tepat. Semua harus dihitung secara matang dan proporsional,” lanjutnya. Menutup rapat, Baba mendorong DPMPD Kaltim untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis (Renstra) dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah terkini, serta memastikan tidak terjadi tumpang tindih program antarbidang maupun antarperangkat daerah. “Target kita di tahun 2027 adalah efisiensi yang optimal. Program harus tepat sasaran dan saling mendukung, sehingga upaya peningkatan status desa dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya.(hms9)
Indeks