Ajak Masyarakat Tetap Jaga Persatuan, Legislator Kaltim Turut Monitoring Pilkada Serentak di Kutai Timur

Rabu, 27 November 2024 61
PANTAU : Anggota DPRD Kaltim Darlis Pattalongi, Budianto Bulang, Agus Aras, dan Sulasih, bersama Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dan Unsur Forkopimda Kaltim saat melakukan monitoring ke TPS yang ada di Sangat, Kab. Kutim.
SANGATTA. Mewakili Pimpinan DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Darlis Pattalongi bersama Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, didampingi Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni, KPU dan Bawaslu Kaltim melakukan monitoring pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rabu (27/11/2024).

Rombongan Pj Gubernur berangkat dari Samarinda menggunakan Helikopter dan tiba di Kutim pukul 09.30 WITA. Kedatangan mereka disambut Anggota DPRD Kaltim Daerah Pemilihan Bontang-Kutim-Berau, Agus Aras, Budianto Bulang, dan Sulasih, serta Pemkab Kutim bersama Forkopimda setempat.

Rombongan kemudian langsung menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) 46 dan 45, di Kelurahan  Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara. Usai melakukan monitoring, rombongan kembali melanjutkan peninjauan di Kota Bontang dengan menggunakan Helikopter.

Usai melakukan monitoring di TPS 46 dan 45, di Kelurahan  Teluk Lingga, Anggota DPRD Kaltim Agus Aras memberikan apresiasi kepada penyelenggara pemilu yang telah bekerja keras demi kelancaran proses pemilu.

Ia mengatakan, bahwa puncak pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Kutim berjalan cukup baik dan tertib. “Karena ini serentak (pilkada), partisipasi masyarakat diharapkan dapat lebih signifikan, dan lebih baik dibandingkan pada pemilu sebelumnya,” ujarnya.

Dirinya juga mengimbau masyarakat agar dapat menyalurkan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hati nurani. “Apapun hasil pilkada kali ini, siapa pun pemenangnya, tentu kita harus terima dan harus kita dukung,” kata pria yang akrab disapa Agus ini.

Politisi Demokrat ini juga mengimbau kepada tim sukses dari masing-masing pasangan calon, maupun simpatisan dan seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan bersama.

“Selesai pilkada, mari kita kembali bersatu untuk membangun Kalimantan Timur. Jangan sampai, hanya karena berbeda pilihan, kita saling bermusuhan. Kita harus tetap saling menghargai pilihan masing-masing,” jelas Politis Demokrat ini.

Hal senada disampaikan Pj Gubernur Kaltim, Akmal Mali. Ia mengajak masyarakat untuk bersatu dan menghindari perpecahan pasca pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Akmal menegaskan Pilkada adalah pesta demokrasi yang seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, bukan memunculkan permusuhan. “Pilkada ini proses demokrasi dan alat untuk maju bersama. Kalau sudah selesai, mohon tidak ada blok-blokan dan permusuhan,” terang dia.

Semua elemen masyarakat harus bersatu kembali membangun daerah masing-masing, membangun Kalimantan Timur. “Jadi tolong jaga keamanan dan ketertiban, karena hanya kita yang membangun Kutai Timur dan Kaltim yang hebat ini,” imbuhnya.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini mengatakan berdasar pantauan di dua TPS di Samarinda dan Kutim, secara umum semua berjalan baik. Mulai pergerakan logistik yang terdistribusi sesuai ketentuan maupun petugas penyelenggara yang dinilai bekerja dengan baik “Terimakasih untuk KPU dan Bawaslu dan dukungan Pemda setempat. Semua berjalan dengan bagus,” tutup Akmal. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)